DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 7 Tahun 2026

Nomor: 7
Tahun: 2026
Ditetapkan: 17 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD PKSB) Tahun 2026 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dokumen RAD-PKSB memuat: a. pendahuluan; b. integrasi program dan kegiatan; dan c. penyelenggaraan rencana aksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan sektor pertanian yang mempunyai peran untuk menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 SALINAN 2 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3.Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4.Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disebut sebagai RAD– PKSB, adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Pasangkayu.

Pasal 2

(1)RAD-PKSB merupakan dokumen rencana aksi daerah sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi koordinasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.
(2)RAD-PKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.integrasi program dan kegiatan; dan
2. b.penyelenggaraan rencana aksi.
(3)RAD-PKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah. 3

Pasal 3

(1)Dokumen RAD-PKSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.integrasi program dan kegiatan; dan
3. c.penyelenggaraan rencana aksi.
(2)Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.latar belakang;
2. b.maksud, tujuan dan sasaran; dan
3. c.dasar hukum.
(3)Integrasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
2. b.peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
3. c.pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
4. d.tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
5. e.dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi indonesian suistainable palm oil dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.
(4)Penyelenggaraan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.koordinasi implementasi RAD-PKSB;
2. b.pembiayaan; dan
3. c.monitoring, evaluasi dan pelaporan
(5)RAD-PKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Dokumen RAD-PKSB mengacu pada Rencana Aksi Nasional dan dokumen perencanaan pembangunan.
(2)Dalam hal terjadi perubahan Rencana Aksi Nasional dan dokumen perencanaan pembangunan, Dokumen RAD- PKSB harus menyesuaikan dengan melakukan perubahan RAD-PKSB.

Pasal 5

(1)RAD-PKSB wajib dilaksanakan oleh Penanggungjawab Program/Kegiatan yang terdiri dari Perangkat Daerah atau unsur lain yang ditetapkan dalam dokumen RAD-PKSB.
(2)Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
1. a.koordinasi;
2. b.pemantauan; dan
3. c.evaluasi. 4 pelaksanaan RAD-PKSB.
(3)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan evaluasi untuk RAD-PKSB selanjutnya.

Pasal 6

(1)Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu. Paraf Koordinasi Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 17 Maret 2026 BUPATI PASANGKAYU, Ttd. YAUMIL AMBO DJIWA No. Jabatan Paraf

1.Sekretaris Daerah
2.Asisten Administrasi Umum
3.Kepala PD Pengusul
4.Kabag Hukum
5.Perancang Peraturan Per-UU Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal 17 Maret 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU, Ttd. MUH. ZAIN MACHMOED BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2026 NOMOR 7

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…