DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubaham Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025 meliputi: a. pendahuluan; b. evaluasi hasil Triwulan I (Triwulan Satu) tahun berkenaan; c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan f. penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Pasangkayu dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Pasangkayu
2.Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu
3.Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Pasangkayu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu
5.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
6.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Dokumen Perubahan Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
7.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun

Pasal 2

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

a.sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS serta dasar penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025; dan
b.sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 3

Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

a.untuk mewujudkan sinergitas Visi dan Misi kepala daerah terpilih periode Tahun 2025-2030 mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal;
b.untuk menyesuaikan perkembangan keadaan pada tahun berjalan yang meliputi:
1. 1.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah ;
2. 2.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. 3.pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

Pasal 4

(1)Perubahan RKPD Tahun 2025 meliputi:
1. a.hasil evaluasi hingga triwulan I Tahun 2025 terdapat perkembangan keadaan berupa perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah terutama terjadi perubahan indikator makro daerah, sedangkan untuk kerangka pendanaan terjadi perubahan terutama pada asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang disebabkan oleh penetapan kondisi darurat nasional; dan
2. b.adanya perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah berupa pergeseran anggaran, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif penambahan/pengurangan target kinerja dan pagu anggaran.
(2)Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendahuluan;
2. b.evaluasi hasil Triwulan I (Triwulan Satu) tahun berkenaan;
3. c.kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
4. d.sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
5. e.rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
6. f.penutup
(3)Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu. Paraf Koordinasi Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 28 Juli 2025 BUPATI PASANGKAYU, Ttd. YAUMIL AMBO DJIWA No. Jabatan Paraf

1.Sekretaris Daerah 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3.Kepala PD Pengusul
4.Kabag Hukum
5.Perancang Peraturan Per-UU Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, MULYADI, S.H., M.H. Pangkat: Pembina, IV/a Nip: 197911152008041001

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…