DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Percepatan Pembangunan Daerah. isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain: a. Penguatan sumberdaya manusia, pendidikan dan kesehatan; b. Program makan bergizi gratis; c. Pencegahan stunting dan kemiskinan esktrim; d. Pengendalian lnflasi di daerah; e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; f. Dukungan swasembada pangan; dan g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan program prioritas nasional dan Visi misi serta Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati dibutuhkan harmonisasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan serta evaluasi terhadap program kegiatan berjalan yang ada di Pemerintah Daerah;
b.bahwa dalam rangka memastikan kesesuaian program kegiatan yang ada di Pemerintah Daerah dengan program prioritas nasional serta visi misi dan program prioritas Bupati - wakil Bupati diperlukan dukungan tenaga ahli profesional dan independen;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Percepatan Pembangunan Daerah dengan Peraturan Bupati;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 1 dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045. MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasuruan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pasuruan. 5 . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan. 2
6.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7.Percepatan Pembangunan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memastikan arah kebijakan pembangunan daerah selaras dengan program prioritas nasional dan selaras dengan visi misi dan program prioritas Bupati serta mampu mencapai target yang telah telah dicanangkan oleh Bupati.
8.Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat P3D adalah Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan;
9.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.

BAB II

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Arah Kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dengan program prioritas nasional serta visi misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 3

Arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam rangka memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

a.Penguatan sumberdaya manusia, pendidikan dan kesehatan;
b.Program makan bergizi gratis;
c.Pencegahan stunting dan kemiskinan esktrim;
d.Pengendalian lnflasi di daerah;
e.Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
f.Dukungan swasembada pangan; dan
g.Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pasal 4

(1)Arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 juga harus memastikan kesesuaian dengan visi misi serta program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.
(2)Visi Bupati dan Wakil Bupati adalah Pasuruan Maju, Sejahtera dan Berkeadilan.
(3)Misi Bupati dan Wakil Bupati antara lain:
1. a.mendukung dan mendorong peningkatan kualitas keimanan dan kesalehan masyarakat;
2. b.memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial ekonomi melalui program tepat guna dan tepat sasaran; 3
3. c.membangun sumberdaya manusia yang unggul dan produk asli pasuruan yang kompetitif;
4. d.memperkuat sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha dan kelompok masyarakat sebagai pilar pembangunan daerah; dan
5. e.meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan aparatur pemerintah yang lebih profesional dan humanis.
(4)Program Prioritas Pembangunan daerah antara lain:
1. a.beasiswa untuk santri/ siswa berprestasi, olahragawan a tau pemuda berprestasi serta beasiswa untuk anak yatim dan anak tidak mampu;
2. b.klinik kesehatan/ ambulans untuk pondok pesantren;
3. c.santripreneur /wirausahawan baru dan hibah produktif berbasis ponpes
4. d.dukungan pembangunan dan operasional Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RS NU);
5. e.bantuan kelembagaan untuk ormas, ponpes, sekolah keagamaan, dan tempat ibadah;
6. f.peningkatan kesejahteraan pendidik baik formal maupun nonformal;
7. g.peningkatan kualitas sarpras, akses, serta kualitas SDM pendidikan dan Kesehatan;
8. h.peningkatan layanan Universal Health Coverage (UHC) dan ambulan gratis di semua tingkatan pelayanan kesehatan;
  1. 1.perlinsos bagi kelompok masyarakat rentan (lansia, anak-anak, fakir miskin, Wanita hamil, dan penyandang cacat/disabelitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah; J. merdeka pupuk, petani milenial, eco farming dan pengembangan teknologi pertanian untuk petani; dan
9. k.penataan kawasan kumuh/kawasan nelayan dan Pembangunan infrastruktur pendukung (tambatan perahu, tangkis laut, dan lainnya) untuk petani tambak dan nelayan;
  1. 1.Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, bio gas dan mandiri pakan untuk peternak;
10. m.peningkatan infrastruktur jalan menuju pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukung infrastruktur menuju daerah wisata;
11. n.pembangunan/pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir;
12. o.pencarian sumber mata air baru dan pipanisasi air bersih untuk mengatasi kebutuhan air bersih di daerah kekurangan air;
13. p.bantuan keuangan khusus untuk desa secara merata;
14. q.peningkatan kesejahteraan ASN dan aparatur desa (perangkat desa, RT/RW, kader desa, linmas, BPD);
15. r.penciptaan lapangan kerja baru dengan memprioritaskan naker asli pasuruan; 4
16. s.kemudahan perizinan berusaha dan menjaga hub industrial harmonis dan saling menguntungkan;
17. t.pengembangan pusat lembaga sertifikasi profesi berbasis kebutuhan dunia kerja baik nasional maupun internasional;
18. u.pembangunan pasuruan coaching and creativity (pusat pelatihan dan kreatifitas) dalam pengembangan kreatifitas anak muda, optimalisasi ekraf dan sertifikasi produk unggulan/produk UMKM;
19. v.Upah Minimum Kabupaten (UMK) naik kelas berbasis potensi keunggulan daerah;
20. w.Fasilitasi temu usaha dan sinergi pola kemitraan antra dunia industri dengan kelompok ekonomi masyarakat (poktan, pok ternak, pok nelayan) dan BUMDES;
21. x.Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan atau taman bermain di setiap kecamatan
22. y.Satu kecamatan satu sekolah olahraga atau sepakbola;
23. z.Persekabpas naik kelas; aa. Penataan kawasan ibukota Bangil; bb. Revitalisasi pasar tradisional; cc. Islamic center dan perpustakaan daerah yang representative; dd. Pengembangan, perlindungan dan pelestarian seni budaya berbasis kearifan lokal; ee. Pembangunan jalan poros kab dengan standart hotmix/ cor; ff. Optimalisasi peran organisasi pengusaha dan serikat pekerja atau buruh untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh; dan gg. Digitalisasi layanan publik, pengembangan pasuruan satu data dan SPBE.

BAB III

P3D

Pasal 5

(1)Dalam rangka membantu Bupati memastikan kesesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan program prioritas nasional serta percepatan capaian visi misi dan program prioritas pembangunan daerah, Bupati mengangkat P3D.
(2)P3D berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.
(3)P3D berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari l(satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 3 (tiga) orang anggota.
(4)P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 5

BAB IV

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 6

(1)P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas yang diberikan oleh Bupati dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
(2)P3D dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyusunan percepatan kebijakan pembangunan daerah dan perumusan perumusan kebijakan strategis daerah;
2. b.mengidentifikasi masalah yang dihadapi daerah dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah kepada Bupati;
3. c.melaksanakan pendampingan penyelarasan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Pemerintah Desa agar sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah; dan
4. d.melaksanakan pemantauan pelaksanaan pelayanan publik dan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati.
(3)Dalam hal melaksanakan tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), P3D dapat melibatkan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa, dunia usaha, serta Pihak lain yang diperlukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 7

Dalam Rangka pelaksanaan Tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 6, P3D mempunyru wewenang:

a.mengelola sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan tekhnologi di Lingkungan P3D dalam rangka percepatan pembangunan Daerah;
b.mengundang Rapat perangkat Daerah, BLUD, BUMD, Pemerintahan Desa dan Pihak swasta lainnya;
c.meminta data/informasi dari Perangkat Daerah, BLUD dan Badan usaha milik daerah serta pihak swasta Lainnya;
d.mendengarkan pendapat, Penjelasan, dan keterangan dari masyarakat, nara sumber dan atau tenaga ahli; dan
e.menghadiri Rapat Pimpinan dan atau menghadiri Forum Rapat yang di pimpin oleh Bupati dan wakil Bupati sesuai dengan Kebutuhan. 6 BABV KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

Keanggotaan P3D Paling banyak 5 (lima ) orang terdiri dari:

a.1 ( satu) Orang Ketua;
b.1 ( Satu ) Orang wakil Ketua; dan
c.3 ( Tiga) Orang Anggota.

Pasal 9

Persyaratan keanggotaan P3D Paling sedikit harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.Warna Negara Indonesia (WNI);
b.Sehat Jasmani dan Rohani;
c.Ahli/professional dibidangnya, independent dan tidak berstatus sebagai ASN, TNI atau Polri; dan
d.Tidak berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa dan/ atau Terpidana.

Pasal 10

Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota P3D ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…