Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah lembaga negara di tingkat daerah yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Pasuruan. Lembaga ini memiliki peran krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Pasuruan mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, hingga sosial budaya. Pelaksanaan tugas-tugas ini dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai instansi dan partisipasi aktif dari masyarakat.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah lembaga negara di tingkat daerah yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kehadirannya sangat signifikan dalam memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat serta terlaksananya otonomi daerah sesuai dengan amanat konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Pasuruan meliputi aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, penyediaan berbagai bentuk pelayanan publik esensial, serta pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur dan sosial. Ini mencakup bidang pendidikan, kesehatan, tata ruang, lingkungan hidup, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Program strategis Pemerintah Kabupaten Pasuruan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan sektor pariwisata dan pertanian sebagai penggerak ekonomi lokal, serta penguatan infrastruktur dasar. Intervensi ini dirancang untuk mengatasi tantangan daerah dan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal.
Dalam isu nasional, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkontribusi dalam pencapaian target pembangunan nasional melalui program-program yang selaras dengan prioritas pemerintah pusat, seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan investasi, dan pelestarian lingkungan. Kontribusinya juga terlihat dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan di tingkat lokal.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam berbagai kesempatan, mulai dari pengurusan dokumen kependudukan, perizinan usaha, layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit daerah, hingga partisipasi dalam program-program pembangunan. Lembaga ini menjadi garda terdepan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan aspirasi masyarakat.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memegang peranan krusial sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Dengan mandat yang jelas, ruang lingkup tugas yang luas, dan program strategis yang terarah, lembaga ini berupaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan No. 11 Tahun 2014
Peraturan ini antara lain mengatur tentang Ketentuan Umum Retribusi Pelayanan Pemakaman; Penggolongan Tempat Pemakaman; Pengelolaan, Penunjukan dan Penetapan; Pemakaman Penggalian, Pemindahan Jenazah atau Kerangka Jenazah; Perizinan; Persyaratan; Pemeliharaan; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaranya Tarif Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Tata Cara Perhitungan Retribusi; Wilayah Pemungutan Retribusi; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Tata Cara Pemungutan; Pembayaran Retribusi; Penagihan Retribusi; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pemberian Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi/Sanksi; Kadaluarsa Penagihan; Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa; Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2025
Peraturan Daerah ini mengatur perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025, yang meliputi penyesuaian pada pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah beserta rincian komponennya, serta mekanisme pengelolaan anggaran untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2016
Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan berdasarkan asas: a. pembelajaran sepanjang hayat; b. demokrasi; c. keadilan; d. keprofesionalan; e. keterbukaan; f. keterukuran; dan g. kemitraan. Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan. Ruang lingkup penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, meliputi: a. perencanaan; b. pengorganisasian; c. pendanaan; d. pelaksanaan; dan e. pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2018
mangatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan, meliputi antara lain: ketentuan umum, asas dan tujuan, prinsip, pembangunan kepariwisataan, kawasan strategis pariwisata, usaha pariwisata, hak, kewajiban, larangan, kewenangan pemerintah daerah, badan promosi pariwisata daerah, pelatihan SDM, stardar dan sertifikasi tenaga kerja, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2017
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 282), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, dengan mengubah angka 7 (tujuh) dan menambah 2 (dua) angka yaitu angka 32; 2. Ketentuan Pasal 26 diubah; 3. Ketentuan Pasal 27 dihapus. 4. Ketentuan Pasal 28 dihapus. 5. Ketentuan Pasal 29 dihapus. 6. Ketentuan Pasal 30 dihapus. 7. Ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c diubah dan ayat (7) diubah; 8. Ketentuan Pasal 43 diubah; 9. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf e diubah, huruf h dihapus, huruf l diubah dan disisipkan 1 (satu) huruf diantara huruf l dan huruf m yaitu huruf l1; 10. Ketentuan ayat (5) Pasal 47 diubah; 11. Diantara ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 48A; 12. Ketentuan Pasal 50 ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (7); 13. Ketentuan ayat (3) Pasal 51 diubah; 14. Ketentuan ayat (1) Pasal 70 diubah; 15. Ketentuan Pasal 79 diubah; 16. Ketentuan Bab VI Bagian Keenam Laporan Kepala Desa ditambah 6 (enam) Paragraf yaitu Paragraf 1, Paragraf 2, Paragraf 3, Paragraf 4, Paragraf 5 dan Paragraf 6, Paragraf 1 berjudul Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran, Paragraf 2 berjudul Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan, Paragraf 3 berjudul Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Akhir Tahun Anggaran, Paragraf 4 berjudul Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Paragraf 5 berjudul Pendanaan dan Paragraf 6 berjudul Pembinaan dan Pengawasan, kemudian Pasal 82 sampai dengan Pasal 86 diubah, diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 82A, diantara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 83A dan Pasal 83B, diantara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 84A dan diantara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 85A dan Pasal 85B; 17. Ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf g diubah dan disisipkan 2 (dua) ayat diantara ayat (3) dan ayat (4) yaitu ayat (3a) dan ayat (3b); 18. Ketentuan Ayat (1) Pasal 89 diubah; 19. Ketentuan Pasal 90 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan kemudian ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5); 20. Ketentuan ayat (2) Pasal 92 diubah; 21. Ketentuan Pasal 93 diubah; 22. Ketentuan Pasal 94 diubah; 23. Ketentuan ayat (2) Pasal 95 diubah; 24. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 96 diubah; 25. Ketentuan ayat (2) Pasal 99 diubah; 26. Ketentuan ayat (2) Pasal 101 diubah; 27. Ketentuan Pasal 102 diubah; 28. Ketentuan Pasal 103 diubah; 29. Ketentuan ayat (2) Pasal 104 diubah; 30. Ketentuan Pasal 105 diubah; 31. Ketentuan Pasal 109 diubah; 32. Ketentuan BAB VI Bagian Kesembilan, Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 19 dan Pasal 112 sampai dengan Pasal 139 diubah; 33. Ketentuan ayat (3) Pasal 140 diubah; 34. Ketentuan Pasal 146 diubah; 35. Ketentuan Pasal 147 dihapus. 36. Ketentuan Pasal 148 dihapus. 37. Ketentuan Pasal 149 dihapus. 38. Ketentuan Pasal 150 dihapus. 39. Ketentuan Pasal 151 dihapus. 40. Ketentuan Pasal 152 dihapus. 41. Ketentuan Pasal 153 dihapus. 42. Ketentuan Pasal 154 dihapus. 43. Ketentuan Pasal 155 dihapus. 44. Ketentuan Pasal 156 dihapus. 45. Ketentuan Pasal 157 dihapus. 46. Ketentuan Pasal 158 dihapus. 47. Ketentuan Pasal 159 dihapus. 48. Ketentuan Pasal 160 dihapus. 49. Ketentuan Pasal 161 dihapus. 50. Ketentuan Pasal 162 dihapus. 51. Ketentuan Pasal 163 dihapus. 52. Ketentuan Pasal 164 dihapus. 53. Ketentuan Pasal 166 diubah 54. Ketentuan ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 168 dihapus; 55. Ketentuan ayat (2) huruf b pasal 169 diubah; 56. Ketentuan Pasal 170 dihapus. 57. Ketentuan Pasal 172 dihapus. 58. Ketentuan Pasal 179 diubah; 59. Ketentuan judul BAB X diubah; 60. Diantara Pasal 194 dan Pasal 195 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 194A; 61. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB XA dan diantara Pasal 200 dan Pasal 201 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 20A; 62. Ketentuan judul BAB XI diubah; 63. Ketentuan Pasal 201 diubah;
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasuruan Nomor 28 Tahun 2025
Pelestarian Naskah Kuno adalah segala upaya yang bertujuan untuk melindungi, menyelamatkan, dan memperpanjang usia Naskah Kuno melalui kegiatan pendataan, pemetaan, konservasi, restorasi, dan alih media. Ruang lingkup pengelolaan Naskah Kuno meliputi: a. Pelestarian Naskah Kuno; b. Konservasi; c. Alih Media; d. Pemanfaatan; e. Sistem Informasi; f. Koordinasi dan Kerjasama; dan g. Pendanaan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur tentang kelas jabatan ASN untuk menetapkan persetujuan hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, pemberian tunjangan, tambahan penghasilan serta sistem penggajian.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2021
Pencabutan Lima Peraturan Daerah pada saat Peraturan Daerah Nomor 5 ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2016; b. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2010; c. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2012; d. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 28 Tahun 2012; e. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2014.