DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud penetapan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang lebih rinci dan operasional dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2024. Ruang lingkup pengaturan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok meliputi: a. pengumuman tanda larangan tentang bentuk, ukuran, warna dan persyaratan pengumuman tanda larangan pada KTR; b. pelaksanaan teknis pembinaan dan pengawasan; c. tata cara pelaporan oleh masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2024 secara lebih rinci dan spesifik; dan d. tata cara pemberian sanksi administratif pada KTR.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 8 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe-merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 151 ayat (2) Tentang Kesehatan, Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatn dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/ MENKES/ PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
12.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
13.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188/Menkes/PB/1/2011 dan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49); 2
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 591);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 736);
16.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18.Instruksi Bersama Menteri Kesehatan Nomor 84 /Menkes/ Inst/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 3) ; 2 0. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 5) ;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 3) ; 22 . Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyehatan Kualitas Media Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 70); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da la m Peratura n Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah a da lah Kabupaten Pasuruan. 2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. 3
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Pasuruan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam penyelenggraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Pasuruan. 5 . Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pasuruan.
6.Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk Merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, memperagakan, dan/ atau mempromosikan Produk Tembakau.
7.Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, dihisap, dan dihirup atau dikunyah. 8 . Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/ atau dihirup asapnya dan/ atau dipanaskan dan/ atau diuapkan, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, vape, sisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan serta tanaman lain yang digunakan untuk merokok.
9.Rokok Elektronik adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.
10.Merokok adalah kegiatan membakar, menyalakan, menghirup, dan/atau menghisap Rokok atau Rokok Elektronik.
11.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
12.Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan.
13.Pengumuman tanda larangan adalah pengumuman atau peringatan yang menunjukkan bahwa suatu aktivitas atau tindakan tertentu dilarang atau tidak di izinkan. 4

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud penetapan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang lebih rinci dan operasional dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2024.

Pasal 3

Penetapan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

a.mengatur pelaksanaan teknis Perda KTR secara le bih rinci dan spesifik;
b.menciptakan ruang dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
c.melindungi kesehatan perseorangan, keluarga dan masyarakat dari bahaya rokok;
d.melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain;
e.melindungi penduduk usia produktif, usia remaja dan perempuan hamil dari dorongan dan pcngaruh iklan serta promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok; dan
f.meningkatkan bahaya rokok. kesadaran dan kewaspadaan

Pasal 4

masyarakat akan Ruang lingkup pengaturan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

a.pengumuman tanda larangan tentang bentuk, ukuran, warna dan persyaratan pengumuman tanda larangan pada KTR;
b.pelaksanaan teknis pembinaan dan pengawasan;
c.tata cara pelaporan oleh masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2024 secara lebih rinci dan spesifik; dan
d.tata cara pemberian sanksi administratif pada KTR. 5

BAB III

BENTUK, UKURAN, WARNA DAN PERSYARATAN PENGUMUMAN TANDA LARANGAN PADA KTR;

Pasal 5

Pimpinan lembaga dan/ atau badan pada KTR wajib memasang pengumuman tanda larangan pada KTR.

Pasal 6

(1)Tanda larangan pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berbentuk tulisan dan/ atau gambar dan wajib memenuhi standar teknis meliputi:
1. a.bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan kebutuhan ruangan;
2. b.penempatan di pintu masuk dan di tempat yang strategis dan dapat terlihat;
3. c.menggunakan huruf jelas dan mudah terbaca;
4. d.terbuat dari bahan baku yang awet, tidak berbahaya/beracun, tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca;
5. e.terdapat gambar dan larangan merokok;
6. f.memuat dasar hukum pemberlakuan KTR; dan
7. g.memuat sanksi yang dikenakan.
(2)Contoh tanda larangan pada KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PEN GA WASAN

Pasal 7

Pelaksanaan teknis pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) meliputi;

a.koordinasi dilakukan dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
b.sosialisasi dilakukan dengan penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
c.konsultasi tentang dampak bahaya rokok;
d.konseling upaya berhenti merokok; dan
e.pemberian penghargaan bagi instansi yang menerapkan KTR.

Pasal 8

Pelaksanaan teknis pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (b) meliputi;

a.monitoring dan evaluasi dilakukan setiap 6 bulan sekali;
b.pemanggilan kepada pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab KTR untuk evaluasi pelaksanaan KTR; dan
c.lnspeksi lapangan oleh tim satgas KTR. 6 BABV PELAPORAN OLEH MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Setiap orang berhak untuk melaporkan pelanggaran terhadap ketentuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) kepada Satgas KTR.
(2)Pelaporan dapat dilakukan secara langsung, melalui surat, atau melalui media elektronik yang disediakan oleh instansi terkait.
(3)Identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya, dan tidak akan diungkapkan tanpa persetujuan dari pelapor, kecuali diatur oleh ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
(4)Instansi yang menerima laporan melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang diterima dan memberikan tanggapan dalam jangka waktu 3 hari kerja.
(5)Setiap individu/instansi yang terbukti melanggar ketentuan KTR berdasarkan laporan masyarakat akan dikenakan sanksi sesuai dengan Perda KTR.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN SANKS! ADMINISTRATIF PADA KTR

Pasal 10

Tata cara pemberian sanksi administratif bagi setiap pimpinan dan/ atau penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan ketentuan sebagai berikut:

a.bagi setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR yang melanggar KTR diberikan teguran lisan atau teguran tertulis terlebih dahulu;
b.apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak teguran lisan atau teguran tertulis diberikan, pimpinan dan/ atau penanggung jawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam teguran lisan atau teguran tertulis, maka pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR tersebut diberikan sanksi denda administratif paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); c . apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak teguran lisan atau teguran tertulis diberikan, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam teguran lisan atau teguran tertulis, maka pimpinan dan/ atau penanggung jawab KTR terse but diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan atau penyegelan; dan
d.apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak teguran lisan atau teguran tertulis diberikan, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam teguran lisan atau teguran tertulis, maka pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR tersebut diberikan sanksi pencabutan izin.

Pasal 11

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan. 7

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…