Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2025
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 52
Ringkasan
TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GRATI DENGAN PIHAK LAIN
TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GRATI DENGAN PIHAK LAIN
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Grati dengan Pihak Lain;
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2 Menetapkan : MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GRAT! DENGAN PIHAK LAIN
BAB I
3
4
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi RSUD dalam rangka melaksanakan Kerja Sama dengan pihak lain untuk meningkatkan akses, kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi RSUD dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain serta untuk mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan pada RSUD. BAB III PRINSIP
BAB III
Pelaksanaan Kerja Sama dengan pihak lain didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
5
BAB IV RUANG LINGKUP
BAB IV
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
BABV PELAKSANA KERJA SAMA
Pelaksana Kerja Sama RSUD terdiri atas:
Bagian Kedua Pelimpahan Kewenangan dan Penanggung Jawab Kerja Sama
(a) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Direktur untuk melakukan Kerja Sama dengan pihak lain. (b) Direktur dalam melakukan Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat saran pertimbangan dari Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (P3D) Kabupaten Pasuruan 6 dan Dewan Pengawas untuk kerja sama dalam bentuk investasi atau pengadaan di atas Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Bagian Ketiga Tim Koordinasi Kerja Sama
7 Bagian Keempat Tim Pemilihan Mitra Kerja Sama
BAB VI JENIS KERJA SAMA
Membuka PDF…