DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 376

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah: a. jenis Pajak dan Masa Pajak; b. NPWPD; c. PBB-P2; d. BPHTB; e. Pajak Reklame; f. PBJT; g. PAT; h. Pajak MBLB; i. Opsen; j. tata cara penonaktifan dan penghapusan NPWPD; k. pengawasan; 1. pemeriksaan Pajak; m. surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak; n. penagihan Pajak; o. kedaluwarsa; p. penghapusan piutang Pajak; q. keberatan; r. banding; s. gugatan Pajak; t. insentif fiskal pajak daerah; u. Keringanan, pengurangan, pembebasan, Penghapusan, ata Penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/ atau sanksinya; v. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; w. kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data; x. sistem dalam jaringan Pajak Daerah; y. perforasi; z. dokumen pemungutan Pajak; dan aa. tata cara pengenaan sanksi administratif.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dengan Peraturan Bupati;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi J awa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 1
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 346). MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4.Pejabat adal~h pegawai y~ng diberi t11g~s tPrtPnt11 rli hirl~ng perpaj~l{~n daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
6.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
7.Paj~k Daer~h yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Rad an yang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
11.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan/atau Perkotaan yang untuk selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan v8ne- dimiliki. diku8s8i. d8n / 8t8u dim8nfa8tk8n oleh or8ne- nrih8di 8t8uJ '-1 I I I '-1 .L Badan.
13.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
14.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
15.Nil~i Jual Objek Paj~k yang selan.jutnya disingkat NJOP adal~h harga rata- rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 3
16.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
17.Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan..
18.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
19.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau j asa terten tu.
20.Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. 21 . Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
22.Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
23.Tenae;::i T.istrik ::irl::ilah tPnae;::i atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
24.Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan min um, kegiatan hiburan, dan/ atau fasilitas lainnya.
25.Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/ atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok us8h8 mRunun vRne: disedfakRn seb8e:8i su8tu us8h8. termRsuk nenvedi88Il.L .J '-' '-' , ..a. _, tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
26.Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
27.Pajak Rekl::irne adalah Paj::ik atas penyelenggara::in Reklame .
28.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. 4
29.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30.Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah a tau batuan di bawah permukaan tanah.
31.Paj:::ik Mineral Buk:::in Log:::irn rl:::in R:::it11:::in y:::ing sPl,mj11tny:::1 rlisPhnt Paj:::ik MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
32.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang- undangan di bidang mineral dan batu bara.
33.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
34.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 11nrl:::ingan.
36.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
37.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
38.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitRs WRiih PRiRk dRfam melRksRnRkRn hRk dRn memenuhi kewRiihRn., ., ., perpajakan daerahnya.
39.Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
40.PPm11ng11t:::in :::irl:::il:::ih suatu r:::ingk:::ii:::in kegiat:::in mul:::ii dari penghimpun:::in data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
41.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanju tnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan 5 dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42.Surat . Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digun::ika..n. oleh Wajib Paja..k untuk melapork::in. data subjek d::in. objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah.
43.Lampiran SPOP yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rind Objek PBB-P2.
44.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang. 45 . Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
46.Surat Pemberitahuan Pajak terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digun::ik::in. untuk memberit::ihuk::in. besarnya PBB-P2 ya..n.g terutang kepada Wajib Pajak.
47.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
48.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tHmhHhHn HtHs iumlHh PHiHk vHne- telHh ditetHnkHn ..., .J ,J 4-...1 .J.
49.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya denganjumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
50.S11rnt Kett>t::ipa..n. Pajak Daerah Lebih Bay::ir y::in.g sela..n.jutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang teru tang atau seharusnya tidak teru tang. 6
51.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
52.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kes::ilaha.n tulis, kesala.h::in hitung, d::in/atau kekeliru::in d::ilmn penerap::in ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan. yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
53.Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.
54.Pihak Ketiga adalah pihak yang memiliki keterangan atau bukti yang ada hubungannya dengan tindakan Wajib Pajak, pekerjaan, kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas Wajib Pajak antara lain bank; akuntan publik; Notaris; konsultan pajak, konsultan hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok, kan tor administrasi, a tau pihak lainnya.
55.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap
56.Surat Keterangan NJOP yang untuk selanjutnya disingkat SK NJOP adalah surat yang diterbitkan berdasarkan permohonan tertulis subjek pajak/Wajib Pajak atau kuasanya yang menerangkan besarnya NJOP atas objek PBB terten tu un tuk:

a.objek PBB-P2 selain Fasilitas Umum sebelum cetak masal SPPT;
b.objek PBB-P2 Fasilitas Umum;
c.objek PBB-P2 yang dikecualikan.
1. 57.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terh8d8p Surnt Keputus8n Keber8t8n yRng dfajukRn oleh WRjib P8j8k.
2. 58.Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan Lampiran-Lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberit::ihua.n dengan SSPD.
3. 59.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 7 penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
4. 60.Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tan pa menunggu t:::ingg:::il jatuh tempo pembay:::iran yang meliputi sPl11r11h 11t:::ing Paj:::ik rlari semuajenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
5. 61.Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. 62.Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
7. 63.Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
8. 64.Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
9. 65.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ..
10. 66.Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
11. 67.Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
12. 68.Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan sec8rn LelF.ing.
13. 69.Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/atau media dalam jaringan melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
14. 70.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kep:::ila Per:::ingkat Daerah untuk menerbitk:::in Surat Perintah Pencairan Dana sebagai dasar kompensasi utang pajak dan/atau pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak.
15. 71.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. 8 72 . Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
16. 73.PPAT Sementara. a.dala.h Peja.ba.t Pemerinta.h y:::ing ditunjuk k:::irena.ja.ba.ta.nnya. untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.
17. 74.PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerin tah terten tu.
18. 75.Sistem Informasi adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data Pajak Daerah dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendataan dan pendaJtaran) , pemberian NPWPD, perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan basil keluaran, pembayaran pajak, pemantauan penerimaan, pelaksanaan penagihan, sampai pelayanan kepada wajib pajak melalui Tempat Pelayanan Pajak Daerah mau pun secara elektronik. 76 . Tanda. Bukti Pemba.y:::ir:::in yAng sela...njutnya. disingkat TBP adal:::ih dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Non Bank Penerima atas transaksi penerimaan Pajak Daerah dengan teraan NTPPD dan NTS sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
19. 77.Kode Pembayaran adalah kode unik yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi dalam hal pembayaran Pajak Daerah yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran di Bank/Non Bank Penerima.
20. 78.User Acceptance Test yang selanjutnya disingkat UAT adalah pelaksanaan uji tes terhadap sistem penerimaan pembayaran Pajak Daerah yang dibangun d8n dikemhRngkRn oleh BF.ink/Non BF.ink Penerim8.
21. 79.Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan.
22. 80.Objek Sita adalah Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang dapa.t dijadikan ja.mina.n Ut:::ing Pa.j:::ik
23. 81.Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
24. 82.Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur 9 Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/ atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
25. 83.Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai Barang Wajib Utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan.
26. 84.Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan.
27. 85.Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa. 86 . Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Perangkat Daerah dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
28. 87.Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau
29. 88.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak terse but.
30. 89.Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan terten tu serta barang bergerak dan / a tau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sehagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain.
31. 90.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencan serta mengumpulkan bukti yang deng~n bukti itu membuat terang tindak pid~na di bid~ng perpaj~kan daer~h dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. 91.Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan penyitaan.
33. 92.Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan 10 pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
34. 93.Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuh:::in pemenuhan kewajiban perpajak:::in. d:::in./atau untuk tuju:::in. l:::iin dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
35. 94.Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kan tor adalah surat panggilan yang disampaikan kepada Wajib Pajak untuk menghadiri Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpaj akan.
36. 95.Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok Pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administratif.
37. 96.Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PAHP Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok Pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administratif.
38. 97.Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
39. 98.L::mornn HRsil Pemeriks88Il Sumir V8Il2" se1Rniutnv8 disehut LHP Sumir.L .., '--' .J .J adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak.
40. 99.Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan un tuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan hilangnya pot ensi penerimaan paj:::i k.
41. 100.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 11
42. 101.Bank Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Bank RKUD adalah bank yang ditunjuk sebagai bank tempat pembukaan rekening kas umum daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a.jenis Pajak dan Masa Pajak;
b.NPWPD;
c.PBB-P2;
d.BPHTB;
e.Pajak Reklame;
f.PBJT;
g.PAT;
h.Pajak MBLB;
i.Opsen;
j.tata cara penonaktifan dan penghapusan NPWPD;
k.pengawasan;
1. 1.pemeriksa~ri Paj~ k;
m.surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak;
n.penagihan Pajak;
o.kedalu warsa;
p.penghapusan piutang Pajak;
q.ke beratan;
r.banding;
s.gugatan Pajak;
t.insentif fiskal pajak daerah;
u.kering~:mHn, pengurHngHn, pemhehHsHn, penghHpusHn HtHu penundHHn pembayaran atas pokok Pajak, dan/ atau sanksinya;
v.pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
w.kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data;
x.sistem dalam jaringan Pajak Daerah;
y.perforasi;
z.dokumen pemungutan Pajak; dan aa. tata cara pengenaan sanksi administratif. 12

BAB III

JENIS PAJAK DAN MASA PAJAK

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut di Daerah terdiri atas: a . PBB-P2;

b.BPHTB; C. PBJT atas:
1. 1.makanan dan/atau minuman;
2. 2.tenaga listrik;
3. 3.jasa perhotelan;
4. 4.jasa parkir; dan
5. 5.jasa kesenian dan hiburan;
d.Pajak Reklame;
e.PAT;
f.Pajak MBLB;
g.Opsen PKB; dan
h.Opsen BBNKB.

Pasal 4

(1)Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengen:::ii perpajakan Daer:::i h.
(2)Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untukjenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bu pati.
(3)Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tHhun buku yHng tidHk sHmH dengHn tHhun kHlender.
(4)Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untukjangka waktu 1 (satu) bulan kalender. 13
(5)Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untukjenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
1. a.untuk Pajak Reklame, Masa Pajak ditetapkan sama dengan masa penyelenggaraan rekla..rne untukj:::ingka w:::iktu paling la..rna l (satu) t:::ihun kalender.
2. b.untuk Pajak Air Tanah, Masa Pajak ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan kalender.
(6)Ketentuan mengenai Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untukjenis pajak BPHTB.
(7)Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk jenis Pajak PBB-P2. RARTV NPWPD

Pasal 5

(1)Setiap Wajib Pajak wajib memiliki NPWPD .
(2)Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki NPWPD; wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Perangkat Daerah.
(3)Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(4)NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
(5)NPWPD sebagaimana dim:::iksud pada ayat (3) untuk Bada..n dihubungk:::in dengan nomor induk berusaha.
(6)Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(7)NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk kartu identitas NPWPD yang dibuat dalam bentuk fisik dan/atau digital.
(8)NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari 11 (sebelas) digit angka dengan format:
1. a.digit pertama menunjukkan golongan Wajih Pajak, kode 1 (satu) untuk golongan Wajib Pajak Orang Pribadi dan kode 2 (dua) untuk golongan Wajib Pajak Badan;
2. b.digit kedua dan ketiga menunjukkan kode provinsi;
3. c.digit keempat dan kelima menunjukkan kode kabupaten; 14
4. d.digit keenam sampai dengan kesebelas menunjukkan kode pokok registrasi / nomor uru t.
(9)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara ~t~n h~rl~n ns~ha milik daPrnh d~n wajih Pajak PBR-P?.

Pasal 6

(1)Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib memenuhi syarat kelengkapan permohonan pendaftaran NPWPD.
(2)Untuk Wajib Pajak perorangan, syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a . mengisi formulir pendaftaran; dan
1. b.melampirkan kartu tanda penduduk yang sah.
(3)Untuk Wajib Pajak Rad an; syarat sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) meliputi:
1. a.mengisi formulir pendaftaran;
2. b.melampirkan nomor induk berusaha; dan
3. c.melampirkan kartu tanda penduduk salah satu pengurus. melampirkan akta pendirian dan/atau perubahannya.

Pasal 7

(1)Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis.
(2)Paling lama 1 (satu) hari kerja, setelah permohonan pendaftaran diri Wajib Pajak dinyatakan lengkap Kepala Perangkat Daerah menerbitkan NPWPD.
(3)NPWPD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diRmhil oleh WRiih PRiRk 8t8u dikirimkRn ken8d8 WRiih P8i8k...., ..., .I. ..., ...,
(4)Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
1. a.secara langsung;
2. b.melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
3. c.melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pPngirim~n snrnt;
4. d.surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
5. e.sistem elektronik. 15

Pasal 8

(1)Dalam hal Kepala Perangkat Daerah menerbitkan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (6), Perangkat Daerah melakukan verifikasi lapangan berdasarkan data yang dimiliki oleh Daerah.
(2)Dalarn hAl hasil verifikasi lapangan sebagaima..na dimak:sud pada ayat (1) dinyatakan sesuai an tara Data yang dimiliki Daerah dengan kondisi sebenarnya, kepala perangkat daerah menerbitkan NPWPD.
(3)Dalam hal hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian antara data yang dimiliki oleh daerah dengan kondisi sebenarnya, Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(4)Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala perangkat daerah menerbitkan NPWPD.
(5)Paling lama 5 (lima) hari kerja; NPWPD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dikirimkan kepada Wajib Pajak disertai pemberitahuan terkait kewajiban Perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
(6)Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
1. a.secara langsung;
2. b.mPlAlni pm: rlPngAn h11kti pPngirima..n s11rnt;
3. c.melalui perusahaan jasa ekspedisi atau Jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
4. d.surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
5. e.sistem elektronik. BABV PBB-P2 BRgiRn KesRtu Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 9

(1)Setiap Wajib PajAk PBB-P2 wajib melAkukan PendAftArnn Objek Pajak pada Perangkat Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah saat terpenuhinya persyaratan subjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah untuk diberikan NOP.
(2)Saat terpenuhinya persyaratan subjektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tanggal saat orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai 16 suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(3)NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 18 (delapan belas} digit angka dengan format:
1. a.digit kesatu dan kedua merup:.:ikan kode provinsi;
2. b.digit ketiga dan keempat merupakan kode kabupaten;
3. c.digit kelima sampai dengan ketujuh merupakan kode kecamatan;
4. d.digit kedelapan sampai dengan kesepuluh merupakan kode desa dan/atau kelurahan;
5. e.digit kesebelas sampai dengan ketiga belas merupakan nomor urut blok;
6. f.digit keempat belas sampai dengan ketujuh belas merupakan nomor urut Objek PBB-P2; dan
7. g.digit kedelapan belas merupakan kode tanda khusus.

Pasal 10

(1)Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis.
(2)Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rlis:.:imn:.:iika.n mPl:.:ilni s:.:ilnr:.:in tPrtentu mPlinnti- r r
1. a.laman Perangkat Daerah; atau
2. b.saluran lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(3)Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
1. a.secara langsung;
2. b.melalui pas dengan bukti pengiriman surat; atau
3. c.melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. PHsHl 11
(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilampiri dokumen Wajib Pajak dan dokumen Objek Pajak.
(2)Dokumen Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa identitas Wajib Pajak.
(3)Dokumen Objek Pajak sebagaima.na dima.ksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.SPOP dan LSPOP;
2. b.bukti pemilikan/penguasaan atas objek Pajak; dan
3. c.surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa objek tersebut belum pernah terdaftar sebagai objek PBB-P2. 17

Pasal 12

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Perangkat Daerah melakukan penelitian administrasi.
(2)Berdasarkan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) p:::iling lmna 6 (enmn) bul:::in terhitung setel:::ih permohon:::in diterima sec:::ira lengkap, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan berupa:
1. a.menerima permohonan dengan menerbitkan NOP; atau
2. b.menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan permohonan pendaftaran Objek Pajak dengan disertai saran perbaikan.
(3)Dalam hal Kepala Perangkat Daerah tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap dikabulkan dan Kepala Perangkat Daerah menerbitkan NOP paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu pemberian keputusan berakhir.
(4)Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11.

Isi peraturan

Teks376PDFHirarki

Memuat teks peraturan…