DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat; memuat antara lain: maksud, tujuan dan prinsip; remunerasi; indeks skor individu; formulasi; evaluasi dan pelaporan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Keseehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemberian layanan umum kepada masyarakat, perlu memberikan imbalan kerja kepada sumber daya manusia Badan Layanan Umum Daerah Unit I Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Keseehatan Masyarakat dalam bentuk remunerasi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat dan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah diberikan remunerasi sesuai tanggung jawab dan profesionalisme yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah:
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 12) ; 11.Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 177 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 177); MEMUTUSKAN: REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan
3.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
5.Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6.Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutan disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
7.Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang selanjutnya disebut UOBF adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. 8 . Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
9.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibitas pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanankepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11.Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, dan tambahan penghasilan yang diterima oleh pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD.
12.Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
13.Insentif adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji berasal dari jasa pelayanan yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pejabat Pelaksana Teknis, Pejabat pelaksana keuangan dan pegawai BLUD.

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pemberian Remunerasi.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni:
1. a.mendukung tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas;
2. b.penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi;
3. c.mendapatkan keunggulan kompetitif;
4. d.memotivasi pegawai untuk berprilaku sesuai standar pelayanan rumah sakit;
5. e.menjamin keadilan antar pegawai berdasarkan kinerja dan prestasi; dan
6. f.mencapai sasaran strategis BLUD Puskesmas.
(3)Remunerasi pada BLUD Puskesmas diberikan dengan mempertimbangkan pnns1p:
1. a.proporsionalitas yang diukur dengan besarnya be ban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
2. b.kesetaraan yang memperhatikan keberadaan Puskesmas;
3. c.kepatutan yang melihat kemampuan pembiayaan Puskesmas; dan
4. d.transparansi.

BAB III

REMUNERASI

Pasal 3

(1)Remunerasi diberikan kepada:
1. a.Pejabat Pengelola BLUD; dan
2. b.Pegawai BLUD.
(2)Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesua1 dengan tingkat tanggung jawab dan tun tu tan profesionalisme.
(3)Remunerasi dapat diberikan dalam bentuk:
1. a.Tunjangan tetap yang diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD;
2. b.Tambahan penghasilan pegawai BLUD Puskesmas diberikan sesuai Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. c.Insentif bagi Pegawai BLUD; dan
4. d.Pesangon adalan imbalan kerja yang diberikan kepada Pegawai BLUD berupa uang santunan purnajabatan sesuai dengan kemampuan.
(4)Sumber remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
1. a.Sumber Remunerasi berupa Gaji dan Pesangon berasal dari pendapatan BLUD; dan
2. b.Sumber remunerasi berupa Tambahan Penghasilan Pegawai dan Insentif berasal dari pendapatan BLUD dengan prosentase jasa pelayanan untuk Puskesmas.
(5)Alokasi penggunaan anggaran yang bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan BLUD Puskesmas berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.Biaya operasional Puskesmas dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari pendapatan BLUD Puskesmas; dan
2. b.Biaya remunerasi dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari pendapatan BLUD Puskesmas.

Pasal 4

Remunerasi bagi pejabat keuangan, pejabat teknis dan pegawai BLUD ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari remunerasi pemimpin BLUD . PasalS

(1)Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) huruf c diberikan berdasarkan skor individual (Row Score).
(2)Kriteria perhitungan Skor Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertim bangkan variabel:
1. a.pengalaman dan masa kerja (basic index) ;
2. b.pendidikan dan keterampilan; c . resiko kerja (risk index);
3. d.tingkat kegawatdaruratan (emergency index);
4. e.jabatan yang disandang (position index);
5. f.kinerja (perfomance index); dan
6. g.kehadiran serta ketepatan waktu tiba dan pulang kantor.

BAB IV

INDEKS SKOR INDIVIDU

Pasal 6

(1)Pengalaman dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (2) huruf a, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut: a kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambah nilai 2 (dua); b 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima); c 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh); d 16 (enam belas) tahun sampai dengan (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima be las); e 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan f lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, di tambahan nilai 25 (dua puluh lima)
(2)Pendidikan dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi jenis tenaga dan ilmu pengetahuan dengan rincian penilaian sebagai berikut:
1. a.tenaga dokter, dokter gigi diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
2. b.tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan atau kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
3. c.tenaga kesehatan paling rendah SI/D4 nilai 80 (delapan puluh);
4. d.tenaga kesehatan setara D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
5. e.tenaga non kesehatan paling rendah SI /D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
6. f.tenaga non kesehatan paling rendah D3 diberi nilai 50 (lima puluh);
7. g.tenaga non kesehatan dibawah D3 diberi 25 (dua puluh lima);
8. h.tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan 82 bidang kesehatan diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh); dan
  1. 1.tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan 82 non kesehatan diberikan tambahan nilai 5 (lima) .
(3)Resiko kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dengan rincian penilaian: a resiko ringan, meliputi pekerjaan non klinis dan administrasi, diberi nilai 3 (tiga); b resiko sedang, yaitu pekerjaan klinis, diberi nilai 5 (lima); c resiko berat, meliputi pekerjaan medis dan pemimpin BLUD, diberi nilai 10 (sepuluh).
(4)Tingkat kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dengan rincian penilaian: a ringan meliputi pelayanan non klinis dan administrasi, diberi nilai 2 (dua); b sedang, yaitu pelayanan klinis, diberi nilai (lima); c berat, meliputi pelayanan di ruang gawat darurat dan Tindakan medis, diberi nilai 10 (sepuluh).
(5)Tanggung Jawab/posisijabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dengan rincian penilaian:
1. a.Kepala dan/atau Pemimpin diberi nilai 100 (seratus);
2. b.Pejabat Keuangan diberi nilai 50 (lima puluh );
3. c.Bendahara BLUD diberi nilai 40 (empat puluh);
4. d.Bendahara Pengeluaran diberi nilai 30 (tiga puluh);
5. e.Bendahara Barang diberi nilai 20 (dua puluh );
6. f.Pejabat Pengadaan Barang Jasa diberi nilai 20 (dua puluh);
7. g.Pejabat Teknis diberi nilai 10 (sepuluh); h . Bendahara Penerima diberi nilai 10 (sepuluh); clan
8. i.Penanggung Jawab berdasarkan struktur organsisasi UOBF Puskesmas diberi nilai 5 (lima).
(6)Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f adalah seberapa besar kontribusi individu dalam memberikan clan mendukung pelayanan di unit kerjanya meliputi:
1. a.baik, ditambah nilai paling banyak 5% (lima persen) dari total poin;
2. b.cukup, yaitu nilai O (nol) sehingga total poin tetap; clan
3. c.kurang, dikurangi nilai paling banyak 5% (lima persen) dari total poin.
(7)Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dinilai sebagai berikut:
1. a.hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) poin perhari:
2. b.terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 ( satu) poin;
3. c.ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana sebagaiman dimaksud dalam huruf a dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Dokter; dan
4. d.Penugasan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tugas pokok fungsinya, diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a. BABV FORMULAS!

Pasal 7

(1)Pemberian Remunerasi berupa insentif kepada Pejabat dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menggunakan formula perhitungan.
(2)Formula perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

(1)Kepala Puskesmas melakukan evaluasi pemberian Remunerasi kepada Pegawai BLUD Puskesmas setiap 6 (enam) bulan.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk perbaikan metode remunerasi.

Pasal 9

Kepala Dinas Kesehatan melaporkan pelaksanaan remuneras1 pada BLUD Puskesmas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 2 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN, ttd. YUDHA TRIWIDYA SASONGKO Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 2 Januari 2025 Pj. BUPATI PASURUAN, ttd. NURKHOLIS BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 2 TELAH DI TELITI Pe"abat Tan al Sekretaris Daerah Asisten PKR Kepala Dinkes Kabag. Hukum Sekretaris Dinkes Kabid. Yankes LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TANGGAL : 2 JANUARI 2025 FORMULA PERHITUNGAN REMUNERASI PEGAWAI BLUD PUSKESMAS (.EPV x PK x VK) TPK x Rupiah PV : Poin Variabel berdasarkan pasal 5 ayat (2) VK : Variabel Kinerja (antara 90%-110%) PK : Persentase Kehadiran TPK : Total Poin Karyawan �.BUPATI PASURUAN, ttd. NURKHOLIS TELAH DI TELITI Pejabat Tam.uml Paraf Sekretaris Daerah � Asisten PKR fJ Kepala Dinkes ' I Kabag. Hukum Sekretaris Dinkes &- Kabid. Yankes �

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…