DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasuruan Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi : a. Jenis kegiatan bantuan; b. Persyaratan Penerima bantuan; c. Mekanisme Pelaksanaan; d. Pendanaan / Anggaran; e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan f. Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat atas kehidupan yang layak, aman dan lingkungan sehat sebagaimana Jamman pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
b.bahwa untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat miskin, diantaranya dengan pemenuhan tempat tinggal yang layak, aman dan lingkungan sehat sebagai Jam1nan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
c.bahwa penyelenggara program Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni termasuk ke dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan sosial yang wajib diprioritaskan pelaksanaanya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tam bah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.UU No. 11 Tahun 2009 ten tang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 9 . Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56010;
10.Peraturan Pemerintahan Nomor 64 Tahun 2016 Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6004);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Permen PUPR No.13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2016 Nomor 664);
16.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2017 Nomor 1489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2021 Nomor 1781);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 343);
18.Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan. MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN PEMBANGUNAN RUMAH BARU LAYAK HUNI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
6.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.
7.Desa adalah wilayah kerja Kepala Desa sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Pasuruan. 8 . Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat penghuninya dan merupakan aset bagi pemiliknya.
9.Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya.
10.Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni. 11 . Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.
12.Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah proses mengembalikan fungsi sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi RTLH baik sebagian a tau seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong/ swadaya masyarakat agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
13.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau daerah.
14.Koordinator Tenaga Fasilitator Lapangan adalah tenaga profesional yang membawahi TFL dalam melakukan persiapan, penyusunan dan pemantauan kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
15.Swadaya adalah upaya atau kontribusi yang dilakukan secara mandiri oleh individu, kelompok, atau masyarakat dalam upaya ikut serta dalam pembangunan, swadaya bisa berupa tenaga, dana, pikiran, atau material.
16.Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan perbaikan RTLH dan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni.
17.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip umum, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
18.Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah masyarakat calon penerima bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni atau pembangunan rumah baru layak huni yang memenuhi persyaratan yang telah diusulkan oleh Kepala Desa atau Lurah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah. 19 . Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang anggotanya merupakan kumpulan dari penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
20.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah Masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan pengeluaran konsumsi perkapita sebulan dibawah garis kemiskinan.
21.Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang disingkat DRPB2 adalah daftar rencana penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan.
22.Surat Perintah Kerja yang disingkat SPK adalah surat perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Koordinator Lapangan dan Tenaga Fasilitator Lapangan.
23.Belanja bantuan sosial (bansos) adalah pengeluaran pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa. 24 . Pihak Penyedia Barang adalah badan usaha/ perseorangan yang menyediakan barang/ jasa berdasarkan kontrak.
25.NPHD adalah singkatan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah. NPHD merupakan dokumen legal yang berisi kesepakatan antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
26.Persyaratan kecukupan minimum adalah luasan untuk memenuhi standar suatu ruang minimum per orang untuk kenyamanan hunian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman petunjuk teknis atas pelaksanaan pemberian bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni.
(2)Tujuan dari Peraturan Bupati adalah : a . Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan rumah layak huni;
1. b.Meningkatkan kualitas tempat tinggal Masyarakat berpenghasilan rendah yang layak, aman dan sehat; dan
2. c.Menumbuhkan jiwa sosial serta partisipasi Masyarakat dengan semangat kebersamaan,kegotongroyongan, keswadayaan dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :

a.Jenis kegiatan bantuan;
b.Persyaratan Penerima bantuan;
c.Mekanisme Pelaksanaan;
d.Pendanaan / Anggaran;
e.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
f.Ketentuan penutup.

(1)Jenis kegiatan bantuan meliputi :
1. a.Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni; dan
2. b.Bantuan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni.
(2)Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan persyaratan:
1. a.Aspek keselamatan : komponen struktur bangunan ( pondasi, sloof, kolom / tiang, ring balok, kerangka atap ) dan kualitas bahan penutup atap, lantai dan dinding tidak permanen dan/ atau rusak atau lapuk.
2. b.Aspek Kesehatan: diutamakan rumah yang tidak memiliki pencahayaan, penghawaan/fentilasi, fasilitas kamar, ketersediaan kamar mandi dan kakus / WC (memiliki jamban akan tetapi kondisinya kurang layak). Rumah yang tidak memiliki tempat mandi, cuci, tempat sampah saluran pembuangan air kotor, system pembuangan air limbah dan kakus.
3. c.Aspek Kecukupan Ruang: Aspek kecukupan ruang adalah luas minimum bangunan mampu menampung aktifitas seluruh penghuninya 9m2 / orang (Sembilan meter persegi per orang).
4. d.Calon penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni harus memiliki swadaya.
(3)Bantuan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi pembangunan rumah dengan persyaratan:
1. a.Calon penerima bantuan tidak memiliki rumah hanya memiliki tanah. Dan merupakan satu-satunya tanah yang dimiliki dibuktikan dengan surat keterangan yang sah, dan
2. b.Calon penerima bantuan harus memiliki swadaya untuk membangun rumah. BABV PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

BAB IV

JENIS KEGIATAN BANTUAN Pasal 4

Pasal 5

Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Masyarakat dengan kriteria sebagai berikut:

a.Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga dan memiliki KK dan KTP Kabupaten Pasuruan;
b.Penduduk yang termasuk kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
c.Belum pernah mendapat bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni;
d.Memiliki atau menguasai tanah dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa / lurah atau surat bukti kepemilikan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e . Belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu - satunya dengan kondisi rumah tidak layak huni;
f.Bersedia membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan penjualan dan/ atau penyewaan terhadap rumah yang mendapatkan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni;
g.Melengkapi surat keterangan dari Kepala Desa terkait status tanah beserta rumah tidak dalam keadaan sengketa; dan
h.Bersedia bekerja sama dalam setiap tahapan penyelesaian kegiatan dan mengikuti ketentuan program.

BAB VI

MEKANISME

Pasal 6

Mekanisme Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) se bagai beriku t :

a.Pengusulan calon penerima bantuan; b . Tenaga Fasilitator Lapangan;
c.Verifikasi dan Penetapan penerima bantuan; d . Sosialisasi;
e.Kriteria dan pemilihan penyedia barang/pihak ketiga;
f.Pelaksanaan ban tuan;
g.Pertanggungjawaban; dan
h.Kewajiban penerima bantuan.

Pasal 7

(1)Calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diusulkan oleh kepala desa a tau lurah atas dasar usulan RT/ RW masyarakat setempat melalui musyawarah.
(2)Pengajuan usulan dalam bentuk proposal bantuan yang berisi :
1. a.Mengajukan surat permohonan;
2. b.SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Desa/Kelurahan;
3. c.Surat Keterangan Penguasaan Atas Hak Tanah /tidak dalam sengketa; d . Fotokopy KTP yang masih berlaku;
4. e.Foto kondisi Rumah Tidak Layak Huni 0% ( Tampak Depan, Samping Kanan, Kiri dan Ruangan );
5. f.Fotokopi nomor rekening atas nama calon penerima bantuan ( bila ada); dan
6. g.Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni / bantuan pembangunan rumah baru layak huni dari Pemerintah Pusat / Pemerintah Provinsi.
(3)Proposal bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format se bagaimana tercan tum dalam Angka I Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Pengajuan usulan dalam bentuk proposal bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Pasuruan melalui dinas terkait.

Pasal 8

(1)Dalam rangka mensukseskan kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni maka direkrut Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
(2)Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah se bagai beriku t :
1. a.Melakukan verifikasi calon penerima bantuan;
2. b.Melakukan pendampingan ke calon penerima bantuan dalam setiap tahapan kegiatan;
3. c.Melakukan pengawasan proses Perbaikan Rumah Baru Tidak Layak Huni (RTLH) dan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni;
4. d.Membantu penenma bantuan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban; dan
5. e.Melaporkan tugas dan kegiatan yang dilakukan TFL kepada Instansi terkait sesuai dengan Surat Perintah Kerja.
(3)Tata cara perekrutan TFL sebagai berikut:
1. a.Dinas membuat pengumuman kriteria dan jumlah personil yang dibutuhkan untuk menjadi calon TFL;
2. b.Selanjutnya Dinas akan melakukan penyeleksian melalui test penyaringan kepada calon TFL;
3. c.Calon TFL yang lolos dari hasil test penyaringan tersebut, selanjutnya akan diberikan pembekalan mengenai kompetensi teknik konstruksi dan pemberdayaan; dan d . Jika sudah lolos test penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka TFL diikat dalam Surat Perintah Kerja (SPK).
(4)Kriteria Umum Calon TFL sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.Sehat Jasmani dan rohani;
3. c.memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
4. d.tidak berstatus sebagai ASN maupun TNI / Polri;
5. e.tidak sedang menjalankan tugas sebagai pendamping pemberdayaan di OPD lain;
6. f.bukan sebagai anggota politik atau tim sukses;
7. g.bersedia mengikuti semua peraturan yang telah dibuat oleh dinas terkait;
8. h.bagi calon Koordinator TFL memiliki pendidikan minimal Diploma III (D-3) bidang Teknik Sipil/ Arsitek atau sederajat;
  1. 1.bagi calon TFL memiliki pendidikan minimal SLTA atau sederajat; dan J. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi MS - Office ( Word, Excel dan Power Point); dan
9. k.Diutamakan yang memiliki pengalaman di bidang yang sama.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya, maksimal 1 (Satu) orang TFL mendampingi/ memfasilitasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni maksimal untuk 40 (empat puluh) unit rumah.
(6)Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah surat perjanjian antara Kepala Dinas/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disebut dengan pihak pertama dan Koordinator Fasilitator / Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang disebut dengan pihak kedua.
(7)Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d didalamnya mengatur dan mengikat tentang :
1. a.Tugas;
2. b.Tanggung jawab;
3. c.Hak;
4. d.Kewajiban;
5. e.Sanksi;
6. f.Pembiayaan;
7. g.Pemutusan kontrak kerja;
8. h.Keadaan memaksa (force majeure); dan
  1. 1.Penyelesaian masalah / perselisihan yang harus dipatuhi oleh pihak kedua.

Pasal 9

(1)Dalam melakukan verifikasi usulan dan penetapan penerima bantuan dinas membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(2)Hasil Tim Verifikasi dituangkan dalam Berita Acara.
(3)Dalam hal hasil verifikasi usulan disetujui maka dilakukan penetapan penerima bantuan.
(4)Ketentuan penetapan penerima bantuan sebagai berikut:
1. a.Setelah proposal permohonan dilakukan verifikasi dan lolos administrasi maka dilakukan pengajuan penetapan penerima bantuan;
2. b.Penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
3. c.Setelah ditetapkan oleh Bupati, dinas dibantu Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) melaksanakan sosialisasi kepada penerima bantuan;
4. d.Penerima bantuan membentuk kelompok penerimaan bantuan terdiri dari ketua dan anggota dengan jumlah keanggotaan maksimal 25 (dua puluh lima) orang yang ditetapkan/ diketahui oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Dinas terkait;
5. e.Pembentukan kelompok penerima bantuan bisa digabungkan dengan desa lain penerima bantuan yang menerima kuota tidak mencapai 25 (dua puluh lima orang); dan
6. f.Kelompok penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf d , selanjutnya akan menentukan ketua kelompok yang disebut Ketua Kelompok Penerima Bantuan (KKPB).

Pasal 10

(1)Guna menyampaikan informasi kepada Masyarakat terkait program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni/ pembangunan rumah baru layak huni maka dilaksanakan Sosialisasi.
(2)Sosialisasi dapat dilaksanakan ditingkat kecamatan dan a tau kelurahan/ desa.
(3)Dalam sosialisasi materi yang disampaikan adalah informasi terkait:
1. a.Nilai Pagu Anggaran; b . Penjelasan prosedur kegiatan;
2. c.Tata cara pelaksanaan program;
3. d.Jangka waktu pelaksanaan;
4. e.Tanggung jawab penerima bantuan;
5. f.Sanksi apabila tidak melaksanakan perbaikan/pembangunan;
6. g.Pelaporan kegiatan; dan
7. h.Mekanisme penyusunan pertanggungjawaban bantuan yang menjadi tanggung jawab penerima bantuan.

Pasal 11

(1)Ketua Kelompok Penerima Bantuan (KKPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf f, dengan bantuan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) melaksanakan tugas an tara lain :
1. a.melakukan pemilihan toko bahan bangunan;
2. b.melakukan survei harga bahan bangunan;
3. c.menyiapkan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPBB);
4. d.mekanisme pendistribusian; dan e . mekanisme pembayaran sebagaimana kesepakatan kelompok penerima bantuan dengan pihak toko material bangunan yang dipilih oleh penerima bantuan sosial.
(2)Pemilihan toko bahan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a , toko yang dipilih dan ditunjuk oleh Ketua Kelompok Penerima Bantuan (KKPB) harus memenuhi syarat sebagai b erikut :
1. a.Memiliki NIB atas nama CV /Perusahaan;
2. b.Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan;
3. c.Memiliki tempat usaha (Toko) sesuai dengan NIB Perusahaan;
4. d.Melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
5. e.Membuka / memiliki rekening giro/tabungan ( an. Nama CV. ) di Bank yang ditunjuk oleh Dinas;
6. f.Memiliki armada angkutan pengiriman bahan bangunan yang memadai dan mencukupi;
7. g.Lokasi toko / penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan lokasi penerima bantuan; clan
8. h.Bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Semua berkas pemilihan toko sebagaimana dimaksud ayat (2) telah di verifikasi oleh Dinas terkait.
(4)Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPBB) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan clan pembayaran upah tukang yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum melakukan penarikan dana bantuan.
(5)Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPBB) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka II Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati lill.
(6)Penerima bantuan melakukan penarikan dana bantuan sebagaimana dimaksud ayat (4), memiliki syarat:
1. a.Melakukan pembelian bahan bangunan berdasarkan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPBB); clan
2. b.Melakukan perjanjian kerja sama pembelian bahan bangunan yang dilakukan oleh Ketua Kelompok Penerima Bantuan ( Ketua KPB) clan pihak penyedia yang telah disepakati clan telah diverifikasi oleh Dinas.
(7)Perjanjian kerja sama pembelian bahan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka III Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati lnl.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…