DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 30 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mnegatur tentang tata cara kerja sama dengan pihak lain pada BLUD Puskesmas dimaksudkan sebagai pedoman dalarn pelaksanaan kerja sarna dengan pihak lain agar tetap sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sekaligus untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalarn mendukung penyelenggaraan pelayanan BLU DPuskemas. Hal-hal yang diatur meliputi kerja sama dengan pihak lain; kerjasama operasional; kerja sama pemanfaatan BMD; kerja sama lainnya; hasil kerja sama; monitoring dan evaluasi; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9.Peraturan Pemerintah Nomor28 Tahun 2018 tentang Kerja Sarna Daerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6219);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ten tang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nemer 1781);
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 312);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nornor 343);
18.Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 65);
19.Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 1);
20.Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Sewa dan Tata Cara Penghitungan Besaran Tarifnya (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 34); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PlHAK LAINPADA BADANLAYANANUMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 4

(1)Kerja sarna sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
1. a.efisiensi;
2. b.efektivitas;
3. c.ekonomis; dan
4. d.saling menguntungkan.
(2)Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
(3)Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diJaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.
(4)Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mencermati perhitungan keuntungan yang dihasilkan atau mungkin dihasilkan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang menguntungkan.
(5)Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui mekanisme Kerja Sarna yang akan memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
(6)Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berbentuk:
1. a.finansial; dan/ atau
2. b.non finansial.
(1)Kerja Sarna dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) terdiri atas: a Kerja Sarna Operasional;
1. b.Kerja Sarna Pemanfaatan Barang MilikDaerah; dan
2. c.Kerja Sarna lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
(2)KeIjaSarna Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersarna dengan Mitra dengan tidak menggunakan Barang MilikDaerah.
(3)Kerja Sarna Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/ atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUDPuskesmas.
(4)Pendapatan yang berasal dari Kerja Sarna Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUDPuskesmas.
(5)Kerja Sarna Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Barang MilikDaerah.

Pasal 6

(1)Berdasarkan asal prakarsa, Kerja Sama dibedakan atas:
1. a.KeIja Sama atas prakarsa BLUDPuskesmas, yang dalam pelaksanaannya BLUDPuskesmas menawarkan KeIja Sama kepada pihak lain; dan
2. b.Kerja Sama atas prakarsa pihak lain, yaitu pihak lain menawarkan Kerja Sama kepada BLUD Puskesmas mengenai objek tertentu yang akan dikeIjasamakan.
(2)KeIja Sama BLUDPuskesmas dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi keIja sama yang berorientasi:
1. a.infrastruktur;
2. b.pelayanan;
3. c.informasi dan advokasi kesehatan; dan
4. d.peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
(3)KeIja Sama berorientasi infrastuktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa kegiatan konstruksi, rehabilitasi, konsesi bangunan dan/ atau alat kesehatan.
(4)Kerja Sama berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b dapat berupa kontrak jasa, kontrak manajemen, mobile unit, pembiayaan berbasis hasil.
(5)Kerja Sama berorientasi informasi dan advokasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa kegiatan upaya preventif dan promotif kesehatan, pelaksanaan program kesehatan.
(6)Kerja Sama berorientasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berupa pendidikan, pelatihan, penelitian atau dalam bentuk dukungan pendanaan pada kegiatan pelatihan.

Pasal 7

Kerja sama yang dilaksanakan oleh BLUDPuskesmas harus memenuhi kriteria meliputi:

a.persyaratan objek;
b.persyaratan subjek;
c.mekanisme keIja sama; dan
d.hasil keIja sarna.

Pasal 9

(1)Persyaratan subjek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berkaitan dengan pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kerja sama yaitu: a.. Perangkat Daerah/unit Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
1. b.Pemerintah Pusat/Pernerintah Daerah;
2. c.Badan Vsaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
3. d.badan usaha swasta berbadan hukum;
4. e.yayasan/lembaga berbadan hukum; dan
5. f.perseorangan.
(2)Subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan memiliki permasalahan hukum, konflik kepentingan, menjadikan keIja sama berpotensi merugikan keuangan negara.

Pasal 8

(1)Persyaratan objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat berupa:
1. a.sumber daya fisik sebagai objek kerja sama berupa aset lancar, aset tetap, aset lainnya, dan sumber daya manusia; dan
2. b.sumber daya non fisik yang diperbolehkan sebagai objek keIja sama berupa keahlian.
(2)BLVDtidak diperbolehkan untuk menggunakan objek kerja sama yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. PasallO Mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yang diperbolehkan adalah: a Kerja Sama Operasional;
1. b.Kerja Sama Pemanfaatan Barang MilikDaerah; dan
2. c.Kerja Sama lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLVD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). Pasalil
(1)Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berupa:
1. a.manfaat keuangan; dan
2. b.manfaat non keuangan.
(2)Manfaat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pendapatan bagi BLVD.
(3)Manfaat non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan kualitas danj'atau kuantitas bagi pengguna layanan BLVD. BABIV KERJA SAMA OPERASIONAL Umum Pasal 12 Kerja Sarna Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasall 0 huruf a dilakukan menurut pertimbangan:
1. a.keterbatasan pendanaan untuk pembelian aset tetap/aset tidak berwujud;
2. b.keterbatasan keahlian untuk mengoperasikan aset tetap/aset tak berwujud tertentu;
3. c.keterbatasan aset/sumber daya yang dimiliki BLUD Puskesmas untuk menyelenggarakan kegiatan tertentu; danj'atau
4. d.pertimbangan biaya dan manfaat yang diperoleh antara pengoperasian sendiri atau melibatkan Mitra.
(1)Jenis Kerja Sarna Operasional berdasarkan konsekuensi meliputi:
1. a.konsekuensi pendapatan; dan
2. b.konsekuensi aset.
(2)Konsekuensi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.KeIja Sarna Operasional dengan potensi pendapatan yang diperoleh BLUD; dan
2. b.Kerja Sarna Operasional tanpa konsekuensi langsung pada pendapatan BLUD.
(3)Kerja Sarna Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan: a BLUD memperoleh pendapatan secara langsung dari pengoperasian objek Kerja Sarna Operasional secara bruto atau netto; dan
1. b.BLUDmembayarkan sejumlah biaya Kerja Sarna Operasional kepada Mitra.
(4)Kerja Sarna Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
1. a.BLUDtidak mendapatkan pendapatan langsung dari pengoperasian objek Kerja Sarna Operasional; dan
2. b.BLUDmembayarkan sejumlah biaya Kerja Sarna Operasional kepada Mitra.
(5)Konsekuensi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufb meliputi:
1. a.Kerja Sarna Operasional dengan penyerahan aset tetap/aset tidak berwujud dari Mitra ke BLUD;dan
2. b.Kerja Sarna Operasional tanpa konsekuensi penyerahan aset tetap/aset tidak berwujud dari Mitra ke BLUD.

Pasal 14

(1)Jenis Kerja Sarna Operasional berdasarkan maksud dan tujuan meliputi:
1. a.Kerja Sarna Operasional untuk pelayanan yang diselenggarakan BLUD Puskesmas;
2. b.Kerja Sarna Operasional untuk pengadaan barang dan/ atau jasa; atau
3. c.Kerja Sarna Operasional yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kerja Sarna Operasional untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan lingkup yang dikeIjasarnakan yang dilakukan BLUD Puskesmas dengan Mitra Kerja Sarna Operasional dapat berupa, narnun tidak terbatas pada:
1. a.Mitra menyediakan alat kesehatan serta sarana dan/ atau prasarana, BLUD Puskesmas mengoperasionalkan dan keuntungan hasil pelayanan dibagi sesuai kesepakatan;
2. b.Mitra menyediakan alat kesehatan, sarana dan/ atau prasarana, BLUD Puskesmas mengoperasionalkan dan hasil pendapatan pelayanan dibagi sesuai kesepakatan;
3. c.Mitra menyediakan alat kesehatan, sarana dan/ atau prasarana, memelihara dan melakukan perbaikan maupun penggantian alat, menyediakan bahan medis habis pakai, dengan pembayaran nilai tertentu terhadap layanan sesuai kesepakatan;
4. d.Mitra menyediakan alat kesehatan, sarana dan/ atau prasarana, sebagian atau seluruh bahan medis habis pakai dengan atau tanpa diperhitungkan dengan pembagian hasil keuntungan;
5. e.Mitra menyediakan layanan dengan pembayaran nilai tertentu sesuai kesepakatan;
6. f.Mitra menyediakan alat kesehatan, sarana dan/ atau prasarana, dioperasionalkan secara bersarna-sama dan dengan pembayaran nilai tertentu sesuai kesepakatan;
7. g.Mitra menyediakan sistem informasi manajemen rumah sakit meliputi perangkat lunak dan/ atau perangkat keras, termasuk pemeliharaan dengan pembayaran nilai tertentu terhadap layanan atas penggunaan sistem dimaksud;dan
8. h.Mitra menyediakan sumber daya manusia dengan dananya sendiri untuk mendukung operasional dan/ atau manajemen BLUD Puskesmas dan selanjutnya diperhitungkan sebagai komponen biaya.
(3)Kerja Sarna Operasional untuk pengadaan barang danj'atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufb berdasarkan lingkup yang dikerjasamakan yang dilakukan BLUD Puskesmas dengan Mitra BLUD Puskesmas dapat berupa, narnun tidak terbatas pada:
1. a.Mitra menyediakan alat kesehatan, sarana dan/ atau prasarana, memelihara dan melakukan perbaikan maupun penggantian alat, menyediakan bahan medis habis pakai, dan BLUD Puskesmas wajib membeli bahan medis habis pakai dari Mitra tersebut; dan
2. b.Mitra menitipkan sejumlah barang kepada pihak BLUDPuskesmas dan akan dilakukan pembayaran sesuai nilai barang yang digunakan pelayanan melalui sistem konsinyasi.
(4)Kerja Sarna Operasionallainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan lingkup yang dikerjasarnakan yang dilakukan BLUDPuskesmas dengan Mitra KerjaSarna Operasional dapat berupa, narnun tidak terbatas pada Kerja Sarna Operasional bidang:
1. a.pendidikan;
2. b.pelatihan;
3. c.penelitian;
4. d.pengabdian masyarakat;
5. e.pelaksanaan program pemerintah; dan
6. f.pelayanan rujukan.
(1)Objek Kerja Sarna Operasional meliputi:
1. a.aset tetap; dan
2. b.aset tidak berwujud.
(2)Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a meliputi: a tanah;
1. b.gedung dan bangunan; dan
2. c.peralatan dan mesin
(3)Aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b meliputi: a perangkat lunak komputer;
1. b.lisensi dan waralaba;
2. c.hasil kajiarr/penelitian yang memberikan manfaatjangka panjang;
3. d.hak cipta, paten, dan hak kekayaan intelektuallainnya;
4. e.merek dagang; dan
5. f.karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya.
(1)Mitra Kerja Sarna Operasional meliputi:
1. a.perusahaan swasta yang berbadan hukum;
2. b.koperasi;
3. c.Badan Usaha Milik NegarajBadan Usaha Milik Daerah;
4. d.yayasanjlembaga swadaya masyarakatjasosiasi yang berbadan hukum;
5. e.Pemerintah Pusat;
6. f.pemerintah daerah lainnya; danjatau
7. g.Perangkat Daerah lainnya.
(2)Metode pemilihan Mitra Kerja Sarna Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pemilihan langsung; atau
2. b.seleksi.
(3)Metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan besaran biaya, modal, atau investasi yang diperlukan.
1. a.perencanaan kebutuhan Kerja Sarna Operasional;
2. b.pemilihan Mitra Kerja Sarna Operasional; dan
3. c.penandatanganan Perjanjian Kerja Sarna. PasallS
(1)Perencanaan kebutuhan Kerja Sarna Operasional sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17 huruf a dilakukan dengan cara: a Kepala BLUD Puskesmas membentuk tim Kerja Sarna Operasional melalui surat tugas;
1. b.Tim Kerja Sarna Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan identifikasi kebutuhan Kerja Sarna Operasional atas pelayanan yang diselenggarakan;
2. c.penyusunan kajian atau analisis kebutuhan Kerja Sarna Operasional;
3. d.pengarnbilan keputusan rencana KeIja Sarna Operasional;
4. e.penyusunan persiapan pelaksanaan Kerja Sarna Operasional; dan
5. f.penyediaan anggaran operasional KeIja Sarna Operasional.
(2)Pembentukan Tim KeIja Sarna Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurufb harus melibatkan unsur: a pengurus barang;
1. b.pejabatj'panitia pengadaan;
2. c.pengelola keuangan; dan
3. d.pengguna objek KeIja Sarna Operasional.
(3)Tim KeIja Sarna Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk melakukan:
1. a.penyusunan detail spesifikasi objek dan mekanisme KeIja Sarna Operasional, persyaratan subjek, dan persyaratan hasil; dan
2. b.melaksanakan prosedur pemilihan Mitra KeIja Sarna Operasional.

Pasal 19

(1)Pemilihan Mitra Kerja Sarna Operasional sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17 huruf b dapat dilakukan melalui:
1. a.pemilihan langsung; atau
2. b.seleksi.
(2)Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahap:
1. a.identifikasi calon Mitra;
2. b.penjelasan objek KeIja Sarna Operasional dan/utau presentasi calon Mitra;
3. c.pemasukan dokumen penawararr/proposal;
4. d.evaluasi penawaran/proposal;
5. e.negosiasi;
6. f.penetapan calon Mitra KeIja Sarna Operasiona1; dan
7. g.penyiapan naskah PeIjanjian KeIja Sarna.
(3)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufb dilakukan melalui tahap:
1. a.pengumuman;
2. b.penyarnpaian dokumen permintaan proposal;
3. c.pemberian penjelasan;
4. d.pemasukan dokumen penawaran;
5. e.pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran;
6. f.penerbitan berita acara hasil seleksi;
7. g.penetapan Mitra terpilih;
8. h.pengumuman hasil seleksi;
9. i.sanggah terhadap hasil seleksi;
10. j.penerbitan surat penunjukan Mitra terpilih; dan
11. k.penyusunan rancangan naskah PeIjanjian Kerja Sama.
(4)Pemilihan Mitra Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim Kerja Sama Operasional setelah mendapatkan penugasan dari Kepala BLVDPuskesmas. Paragraf2 Prosedur KeIja Sama Operasional dari Pihak Lain Pasal 20 Prosedur Kerja Sama Operasional yang berasal dari prakarsa pihak lain dilakukan dengan tahapan:
1. a.pemasukan penawaran/ proposal;
2. b.pemilihan Mitra; dan
3. c.penandatanganan naskah PeIjanjian KeIja Sama.

Pasal 21

(1)Calon Mitra pemrakarsa dapat mengirimkan penawararr/proposal Kerja Sama Operasional atas prakarsa pihak lain dengan disertai dokumen prastudi kelayanan atau kajian terkait objek yang akan dikerjasamakan,
(2)Kepala BLVD Puskesmas menugaskan tim Kerja Sama Operasional untuk menindaklanjuti terhadap penawaran/proposal KeIja Sarna Operasional yang diajukan oleh calon Mitra pemrakarsa.
(3)Tim KeIja Sama Operasional menindaklanjuti penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)melalui langkah-langkah sebagai berikut:
1. a.penerimaan proposal;
2. b.penilaian proposal;
3. c.pengambilan keputusan;
4. d.penyerahan kajian atau studi kelayakan; dan
5. e.evaluasi kelayakan KeIja Sama Operasional, Pasal 22 Ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 berlaku mutatis mutandis terhadap pemilihan Mitra atas prakarsa pihak lain. Paragraf3 Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sarna Pasal 23
(1)Naskah Perjanjian Kerja Sarna disusun bersama-sarna antara 8LUD Puskesmas dan Mitra.
(2)Naskah Perjanjian Kerja Sarna yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penandatanganan secara bersarna-sarna sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17 huruf c.
(3)Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala 8LUD Puskesmas dan pimpinan Mitra atau perwakilan yang ditunjuk Mitra tersebut dengan dibuktikan surat penunjukkan yang sah.
(4)Naskah PeIjanjian Kerja Sarna yang ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan kesepakatan bersama ditambah 1 (satu) eksemplar salinan dokumen naskah Perjanjian Kerja Sarna untuk disimpan Dinas. 8agian Keenarn Jangka Waktu Kerja Sarna Operasional Pasal 24
(1)Jangka waktu Kerja Sarna Operasional paling larna adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya PeIjanjian Kerja Sarna dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, kecuali ditentukan lain dalarn peraturan perundang-undangan.
(2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perpanjangan, narnun tidak terbatas untuk:
1. a.kegiatan yang sifatnya kebutuhan rutin pelayanan;
2. b.kegiatan dengan karakteristik yang memerlukan waktu lebih dari 5 (lima) tahun seperti penyediaan sarana dan prasarana; dan
3. c.ditentukan lain dalarn peraturan perundang-undangan.
(3)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalarn jangka waktu 3 (tiga) tahun paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan. 8agian Ketujuh Pengakhiran Kerja Sarna Operasional Pasal 25
(1)Kerja Sarna Operasional dapat berakhir karena:
1. a.terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalarn perjanjian;
2. b.berakhirnyajangka waktu perjanjian;
3. c.salah satu pihak tidak melaksanakan atau meJanggarketentuan perjanjian;
4. d.pengakhiran perjanjian secara sepihak; danj'atau
5. e.adanya penyebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pengakhiran perjanjian secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b oleh Kepala BLUDPuskesmas dilakukan pada kondisi:
1. a.Mitra terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/ atau nepotisme, kecurangan dan/ atau pemalsuan dalarn proses pemilihan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.Mitra dinyatakan dalarn keadaan pailit;
3. c.Mitra terbukti dikenakan sanksi daftar hitam (blacklist) sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sarna;
4. d.Mitra gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan dari BLUDPuskesmas sebanyak 3 (tiga)kali;
5. e.Mitra lalai/ cedera janji dalarn melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalarn jangka waktu yang telah ditetapkan;
6. f.berdasarkan penelitian tim Kerja Sarna, Mitra tidak akan marnpu menyelesaikan keseluruhan pelaksanaan Kerja Sarna Operasional walaupun telah/akan diberikan kesempatan;
7. g.Mitra tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Kerja Sarna Operasional setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan; dan/ atau
8. h.Mitra menghentikan pelaksanaan Kerja Sarna Operasional selarna waktu yang ditentukan dalarn Perjanjian Kerja Sarna dan penghentian ini tidak tercantum dalarn Perjanjian Kerja Sarna.
(3)Pengakhiran perjanjian secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b oleh Mitra dilakukan pada kondisi:
1. a.setelah mendapatkan persetujuan KepalaBLUDPuskesmas, tim Kerja Sarna memerintahkan Mitra untuk menunda pelaksanaan KerjaSarna Operasional atau kelanjutan Kerja Sarna Operasional, dan perintah tersebut tidak ditarik selarna waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sarna; dan/ atau
2. b.BLUD Puskesmas tidak membayar tagihan yang diajukan Mitra sesuai dengan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sarna.
(4)Pengakhiran Kerja Sarna Operasional secara sepihak tidak menghilangkan kewajiban masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalarn Perjanjian Kerja Sarna.
(5)Penyebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c dilakukan pada kondisi terjadinya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah yang mengakibatkan Kerja Sarna Operasional tidak dapat dilaksanakan.
1. a.Pinjam Pakai;
2. b.Sewa;
3. c.KeIja Sama Pemanfaatan;
4. d.Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
5. e.KeIja Sama Penyediaan Infrastruktur.
(1)Objek KeIja Sarna Pemanfaatan Barang Milik Daerah meUputi:
1. a.Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan; dan
2. b.Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan.
(2)Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan menjadi:
1. a.Barang Milik Daerah berupa tanah danyatau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati; dan
2. b.Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang.
3. a.pribadi;
4. b.perusahaan swasta yang berbadan hukum;
5. c.koperasi;
6. d.Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
7. e.yayasan/lembaga swadaya masyarakatyasosiasi yang berbadan hukum;
8. f.Pemerintah Pusat;
9. g.pemerintah daerah lainnya; darr/atau
10. h.Perangkat Daerah lainnya.
(1)Metode penetapan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan melalui:
1. a.penetapan langsung; atau
2. b.seleksi.
(2)Penetapan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a diberlakukan untuk:
1. a.Pinjam Pakai; dan
2. b.Sewa.
(3)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan untuk:
1. a.Kerja Sarna Pemanfaatan;
2. b.Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
3. c.Kerja Sarna Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 30

Prosedur Kerja Sarna Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalarn bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah. BABVI KERJA SAMA LAlNNYA Pasal 31

(1)Kerja sama lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan kerja sama dengan Mitra dalarn rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD Puskesmas dengan memanfaatkan sumber daya dan Mitra sehingga para pihak memperoleh manfaat bersarna.
(2)Bentuk kerja sarna lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUDPuskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penelitian dan pengembangan; dan
3. c.kerja sama lainnya yang mendukung pelayanan BLUDkepada masyarakat.
(3)Kerja sama pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kerja sama yang melibatkan Mitra dengan berbagai alternatif sebagai berikut:
1. a.penyediaan tenaga pengaiarynarasumber/pelatih atau sejenisnya;
2. b.penyediaan peserta pendidikan dan pelatihan;
3. c.penyediaan kurikulum/materijbahan ajar atau sejenisnya;
4. d.penyediaan fasilitasysarana pendidikan dan pelatihan; dan
5. e.penyediaan sertiflkasij'uji kompetensi profesi.
(4)Kerja sarna peoelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kerja sarna yang melibatkan Mitra dalarn kegiatan:
1. a.penelitian dan peogembangan bersarna antara BLUDPuskesmas dan Mitra;
2. b.penyediaan sarana prasarana penelitian;
3. c.peoyediaan subjek, objek, dan data peoelitian dan peogembangan; danj atau
4. d.pengembangan produk bersarna.
(5)Kerja sarna lainnya yang meodukung pelayanan kepada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dikembangkan sesuai deogan karakteristik BLUD Puskesmas dengan prinsip mengedepankan pemanfaatan potensi sumber daya, peluang, dan ekspektasi hasil yang memberikan manfaat bagi BLUDPuskesmas dan masyarakat.

Pasal 32

Mitra kerja sarna lainnya yang meounjang tugas dan fungsi BLUD Puskesmas meliputi:

a.pribadi;
b.perusahaan swasta yang berbadan hukum;
c.koperasi;
d.Badan Usaha Milik NegarajBadan Usaha Milik Daerah;
e.yayasanjlembaga swadaya masyarakatyasosiasi yang berbadan hukum;
f.Pemerintah Pusat;
g.Pemerintah Daerah lainnya; danj atau
h.Perangkat Daerah 1ainnya.

Pasal 33

Jangka waktu kerja sarna lainnya yang meouojang tugas dan fungsi BLUD Puskesmas diselenggarakan paling larna 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai deogan kesepakatan dalarn perjanjian.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…