DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasuruan Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. jenis tugas belajar; b. tata cara pengajuan; c. pendanaan tugas belajar; d. jangka waktu; e. kedudukan, hak dan kewajiban; f. pembatalan dan penghentian tugas belajar; g. ketentuan peralihan;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel diperlukan sumber daya manusia aparatur yang profesional, berkualitas, dan kompeten dalam bentuk pendidikan formal yang dilaksanakan melalui tugas belajar;
b.bahwa untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur diperlukan transformasi sumber daya manusia aparatur melalui pengembangan dan percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi dalam bentuk pemberian Togas Bclajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Izin Belajar, Togas Belajar Dan Ujian Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2020 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan dan pelaksanaan Togas Belajar Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Togas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil; Menetapkan

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap a kali, terakhir d engan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Ta mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) ; MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEG ERI SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Bupati adalah Bupati Pasuruan .
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah yang bertugas mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah .
4.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunya1 kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Togas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier melalui pendidikan formal sesuai dengan rencana kebutuhan instansi.
8.Togas Belajar Beasiswa adalah tugas belajar yang biayanya sebagian atau sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan/ atau pemerintah pusat dan/ a tau pemerintah negara asing dan/ a tau lembaga swasta nasional dan/ atau lembaga swasta asing dan/ atau instansi.
9.Togas Belajar Biaya Mandiri adalah tugas belajar yang dibiayai secara mandiri oleh PNS yang menjalankan Tugas Belajar.
10.Izin Seleksi Pendidikan adalah persetujuan tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada PNS untuk mengikuti seleksi Togas Belajar.
11.Lembaga Penyandang Dana adalah lembaga pemerintahan dan/ atau swasta berbadan hukum baik di dalam maupun di luar negeri yang menanggung biaya pendidikan dan/ a tau biaya lain yang telah ditentukan berdasarkan kebijakan lembaga.
12.Lembaga Pendidikan adalah lembaga formal/berbadan hukum yang menyelenggarakan program pendidikan formal negeri atau swasta yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari menteri/ pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pendidikan luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan
13.Penilaian Kinerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar tertib, teratur, dan terarah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan :
1. a.mengurang1 kesenjangan antara standar kompetensi dan/ atau persyaratan Jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi Jabatan;
2. b.memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
3. c.meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.
4. a.jenis tugas belajar;
5. b.tata cara pengajuan;
6. c.pendanaan tugas belajar;
7. d.jangka waktu;
8. e.kedudukan, hak dan kewajiban;
9. f.pembatalan dan penghentian tugas belajar;
10. g.ketentuan peralihan; dan h . penutup.

BAB IV

JENIS TUGAS BELAJAR

Pasal 4

(1)Tugas Belajar terdiri atas :
1. a.tugas belajar beasiswa; dan
2. b.tugas belajar biaya mandiri.
(2)Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dapat dilakukan dengan :
1. a.diberhentikan dari Jabatan; atau
2. b.tidak diberhentikan dari Jabatan.

Pasal 5

(1)Jenis pendidikan untuk Tugas Belajar mencakup pendidikan:
1. a.akademik; b . profesi; dan
2. c.vokasi .
(2)Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.sarjana;
2. b.magister; dan
3. c.Doktor.
(3)Pendidikari profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk di dalamnya pendidikan profesi lanjutan.
(4)Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
1. a.pendidikan diploma III; dan
2. b.pendidikan diploma IV. BABV PERSYARATAN Pasal 6 PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan :
3. a.sehat jasmani dan rohani;
4. b.memiliki masa kerja dan masa pengabdian meliputi:
  1. 1.masa kerja minimal 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS Daerah; atau
  2. 2.masa pengabdian pada Pemerintah Daerah minimal 2 (dua) tahun bagi PNS mutasi masuk dari luar Daerah untuk Tugas Belajar Beasiswa atau Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan.
5. c.memenuhi ketentuan pangkat minimal untuk masing-masing jenjang pendidikan yang akan ditempuh:
  1. 1.Diploma III (DIII) dan Akta III atau yang sederajat: Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/ a), dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat dimaksud;
  2. 2.Sarjana (S1) dan Akta IV, atau Diploma IV (DIV), dan yang sederajat: Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b), dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat dimaksud;
  3. 3.Pascasarjana (S2), Program Profesi dan yang sederajat Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Penata Muda (III/a), dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat dimaksud;
  4. 4.Doktor (S3), Dokter Spesialis I (SPl), Spesialis II (SP2) dan yang sederajat: Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b), dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat dimaksud.
6. d.memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan minimal:
  1. 1.3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar beasiswa yang diberhentikan dari jabatan; atau
  2. 2.2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk : a) tugas belajar beasiswa yang tidak diberhentikan dari jabatan; b) tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatan; atau c) tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan.
7. e.jenjang pendidikan yang akan ditempuh dibawah/ setara dengan strata pendidikan yang dimiliki oleh PNS dimaksud dapat diberikan berdasarkan kebutuhan organisasi.
8. f.memiliki Penilaian Kinerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik ;
9. g.program studi yang diambil harus:
  1. 1.sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah;
  2. 2.penyelenggaraannya dalam j enis pendidikan : a) pendidikan akademik terdiri dari atas program sarJana (S1), program magister (S2), dan program doktor (S3); b) pendidikan vokasi terdiri atas program pendidikan diploma empat (DIV)/sarjana (S1) terapan, program magister (S2) terapan, dan program doktor (S3) terapan ; c) pendidikan profesi merupakan program profesi, program spesialis dan program subspesialis; dan d) pendidikan diploma III, Diploma II dan Diploma I.
  3. 3.memiliki akreditasi paling kurang: a) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau b) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri;
  4. 4.diakui oleh kemen terian yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bi dang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.
10. h.tidak sedang melaksanakan Tugas Belajar;
  1. 1.memenuhi persyaratan dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, Lembaga Penyandang Dana, dan/ atau perguruan tinggi; J. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
11. k.tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
  1. 1.tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
12. m.tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
13. n.tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
14. o.tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan Tugas Belajar Beasiswa dan Tugas Belajar Biaya Mandirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 7

(1)Persyaratan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat dikecua likan untuk jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional.
(2)Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 8

(1)Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada:
1. a.perguruan tinggi dalam negeri; dan/ atau
2. b.perguruan tinggi luar negeri
(2)Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
1. a.perguruan tinggi negeri;
2. b.perguruan tinggi kedinasan ; atau
3. c.perguruan tinggi swasta.
(3)Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/ atau Sabtu-Minggu dengan syarat telah memiliki izin persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diakui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 9

(1)Pengajuan Tugas Belajar Beasiswa dan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan melalui 2 (dua) tahap meliputi :
1. a.izin seleksi administrasi; dan
2. b.penetapan tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatan.
(2)Pengajuan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan melalui 2 (dua) tahap meliputi :
1. a.izin seleksi administrasi; dan
2. b.surat tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan.

Pasal 10

(1)Permohonan Izin Seleksi Pendidikan diajukan sebelum PNS mendaftarkan diri pada Lembaga Penyandang Dana atau Lembaga Pendidikan yang dituju.
(2)Izin Seleksi Pendidikan untuk Tugas Belajar Beasiswa berlaku untuk satu periode pendaftaran.
(3)Izin Seleksi Pendidikan untuk Tugas Belajar Biaya Mandiri berlaku satu tahun ajaran pada program studi dan perguruan tinggi yang sama serta jabatan yang relevan.

Pasal 11

(1)Izin Seleksi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a ditandatangani oleh Bupati.
(2)Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Izin Seleksi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
1. a.Sekretaris Daerah; atau
2. b.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

Pasal 12

(1)PNS yang akan mengikuti Izin Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen :
1. a.scan surat penawaran program Togas Belajar;
2. b.scan asli keputusan pengangkatan menjadi PNS;
3. c.scan asli keputusan pangkat terakhir;
4. d.scan asli keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
5. e.scan asli Penilaian Kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.scan asli ijazah terakhir dan transkrip nilai yang diakui secara kepegawaian;
7. g.scan sertifikat akreditasi program studi atau screenshoot pencarian prodi BAN PT/ Lembaga akreditasi mandiri;
8. h.surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan :
  1. 1.tidak sedang melaksanakan Togas Belajar;
  2. 2.tidak sedang : a) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana; b) menjalani hukuman atau pidana penjara atau kurungan dan/ atau disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; c) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ a tau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS .
  3. 3.tidak pernah : a) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; b) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau c) dibatalkan atau dihentikan Togas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
  4. 1.surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa:
  5. 1.bersedia menanggung biaya yang dibutuhkan selama proses Tugas Belajar Beasiswa di luar tanggung jawab Lembaga Penyandang Dana;
  6. 2.pelaksanaan pendidikan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan untuk Togas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan dan Togas Belajar Beasiswa yang tidak diberhentikan dari jabatan;
  7. 3.bersedia menyelesaikan studi dalam ditentukan dan apabila dikemudian waktu yang telah hari tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang ditentukan, bersedia •menanggung segala konsekuensi sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4 . Lembaga Pendidikan tujuan studi bukan merupakan kelas jauh/kelas sabtu minggu/kelas khusus/kelas eksekutif kecuali telah memiliki izin persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5 . tidak menuntut penyesuaian ijazah dan jabatan;
  8. 6.bersedia bekerja kembali pada Pemerintah Daerah setelah selesai studi; dan 7 . mematuhi segala peraturan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Lembaga Penyandang Dana. J. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Tugas Belajar dengan tetap melaksanakan tugasnya dan tidak diberhentikan dari jabatan.
9. k.Surat permohonan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.
(3)Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , PNS yang mengajukan Izin Seleksi Pendidikan untuk Tugas Belajar Biaya Mandiri tidak diberhentikan dari jabatan harus melampirkA.n Surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan:
1. a.Lembaga Pendidikan yang bersangkutan bukan merupakan kelas jauh/kelas sabtu minggu/kelas khusus/kelas eksekutif kecuali telah memiliki izin persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b . status akreditasi Lembaga Pendidikan yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang; dan
2. c.kegiatan akademik yang dilakukan tidak Ii1elanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Format Permohonan Izin Seleksi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Keterangan yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, Surat Pernyataan Pegawai Negeri Sipil bermaterei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, dan Surat Permohonan Togas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf k, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2011

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2011

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2020