DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika narasI RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sebagai berikut: a. bab I (satu) memuat mengenai pendahuluan; b. bab II (dua) memuat mengenai gambaran umum kondisi daerah; c. bab III (tiga) memuat mengenai kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah; d. bab IV (empat) memuat mengenai sasaran dan prioritas pembangunan daerah; e. bab V (lima) memuat mengenai rencana kerja dan pendanaan daerah; f. bab VI (enam) memuat mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan g. bab VII (tujuh) memuat mengenai penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menyelaraskan arah kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
b.bahwa tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dijabarkan berupa program, kegiatan, dan subkegiatan, sehingga memerlukan perencanaan pembangunan jangka pendek atau periode 1 (satu) tahun atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi Kabupaten Pasuruan yang maju, sejahtera, dan berkeadilan;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum maka diperlukan landasan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun dalam suatu peraturan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran �egara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Lentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21);
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1312);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 349). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pasuruan
6.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

(1)RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 terdiri atas:
1. a.narasi RKPD Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. b.mattiks Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 'tahun 2024, sebagaimana tercahtum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahRah dari Peratur'an Bupati ini; L
3. c.matriks Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
4. d.matriks Penyelarasan dan Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Sistematika naras1 RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
1. a.bab I (satu) memuat mengenai pendahuluan;
2. b.bab II (dua) memuat mengenai gambaran umum kondisi daerah;
3. c.bab III (tiga) memuat mengenai kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
4. d.bab IV (empat) memuat mengenai sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
5. e.bab V (lima) memuat mengenai rencana kerja dan pendanaan daerah;
6. f.bab VI (enam) memuat mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
7. g.bab VII (tujuh) memuat mengenai penutup.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 digunakan sebagai pedoman oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 18 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN, ttd. YUDHA TRIWIDYA SASONGKO Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 18 Juli 2025 BUPATI PASURUAN, ttd. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 32

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945