DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peratuan ini mengatur mengenai Penghargaan Guna Karya Sarana Bhakti, Penghargaan diberikan dengan tujuan: a. memberikan penghargaan setiap orang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu serta bermanfaat besar bagi daerah; dan b. menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap orang berhak mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi Kabupaten Pasuruan sehingga patut mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa atau prestasi yang luar biasa;
b.bahwa pemberian penghargaan atas jasa-jasa atau prestasi yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan melalui pemberian Penghargaan Guna Karya Sarana Bhakti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghargaan Guna Karya Sarana Bhakti;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah cliubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat Il Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43) ;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHARGAAN GUNA KARYA SARANA BHAKTI BABI KETENTUAN UMUM Pasal l
1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten. 4 . Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5.Penghargaaan Guna Karya Sarana Bhakti yang selanjutnya disebut Penghargaan adalah Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Pasuruan.
7.Tim Pertimbangan Pemberian Penghargaan yang selanjutnya disebut Tim Penghargaan adalah Tim yang bertugas meneliti, membahas, memverifikasi dan memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian Penghargaan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penghargaan diberikan dengan tujuan:

a.memberikan penghargaan setiap orang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu serta bermanfaat besar bagi daerah; dan
b.menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah.

BAB III

PEMBERIANPENGHARGAAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu serta bermanfaat besar bagi daerah.
(2)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
(3)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima di hari besar nasional, hari jadi daerah, dan/ atau waktu tertentu.
(4)Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada penerima.
(5)Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara anumerta.
(6)Dalam hal Penghargaan dilakukan secara anumerta sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penghargaan diberikan kepada ahli waris penerima atau yang mewakili.

Pasal 4

(1)Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
1. a.Guna Karya Sarana Bhakti Emas..,i_ -
2. b.Guna Karya Sarana Bhakti Perak; 1an
3. c.Guna Karya Sarana Bhakti Perunggu.
(2)Bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Nama penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan motto daerah yang mempunyai arti kerja yang bermanfaat sebagai amal untuk berbakti.

BAB IV

PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 5

(1)Penghargaan Guna Karya Sarana Bhakti se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diperuntukan bagi:
1. a.Pejabat Negara;
2. b.pimpinan atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. c.Tentara Nasional Indonesia;
4. d.Kepolisian Republik Indonesia; dan/ a tau
5. e.Tokoh Masyarakat. yang telah menunjukkan dedikasi dan darma baktinya bagi Daerah sehingga layak menerima Penghargaan Guna Karya Sarana Bhakti.
(2)Penghargaan Guna Karya Sarana Bhakti Perak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Pegawai ASN yang telah berbakti dan secara terus menerus selarria 30 tahun, dan/ atau menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan, pengabdian, dedikasi dan darma baktinya serta berprestasi luar biasa sekaligus mampu berinovasi dan berkreativitas sehingga dapat dijadikan teladan bagi Pegawai ASN lainnya dan bermanfaat bagi Daerah sehingga layak menerima Penghargaan Guna Karya Sarana Bhakti Perak.
(3)Penghargaan Guna Karya Sarana Bhakti Perunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi Pegawai ASN yang telah berbakti dan secara terus menerus selama 30 tahun, dan/ atau menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan, pengabdian, dedikasi dan darma baktinya serta berprestasi luar biasa sekaligus mampu berinovasi dan berkreativitas sehingga dapat dijadikan teladan bagi Pegawai ASN lainnya dan bermanfaat bagi Daerah sehingga layak menerima Penghargaan Guna Karya Sarana Bhakti Perunggu.
(4)Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah : a . Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan

b.Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang- Undang. BABV TIM PENGHARGAAN

Pasal 7

(1)Tim Penghargaan dibentuk untuk meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan kepada Bupati mengenai pemberian penghargaan.
(2)Tim Penghargaan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan keputusan bupati dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum.
(3)Tim Penghargaan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
1. a.Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
2. b.Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pengawasan;
3. c.Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, riset dan inovasi;
4. d.Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
5. e.Unit kerja Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan;
6. f.Unit kerja Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang perundang-undangan;
7. g.Unit kerja Sekretariat daerah yang menyelenggarakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang tatalaksana, kinerja dan reformasi birokrasi; dan
8. h.Unit kerja Sekretariat daerah yang menyelenggarakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan.
(4)Sekretariat Tim Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berada dibawah koordinasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian. PEJABAT Sekda Asisten PKR Kabag Organisasi

BAB VI

PENDANMN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan pengadaan dan pemberian Penghargaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Lencana Penghargaan Guna Ka:rya Sarana Bhakti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. TELAH DITELITI TANGGAL PARAF A ..( fl � Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 2 Januari 2025 Pj. BUPATI PASURUAN, ttd. Kaba.a Hukum AK Yanlik TL Cfi Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 2 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH, ttd. NURKHOLIS YUDHA TRIWIDYA SASONGKO BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 5

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…