DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, perlu adanya penyesuaian susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja;
c.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pati; Mengingat . . . SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
7.Peraturan . . .
7.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 162); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pati.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pati.
8.Jabatan . . .
8.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian.
9.Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
10.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
11.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Badan merupakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, dan riset dan inovasi Daerah; sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku;
b.pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, dan riset dan inovasi Daerah;
c.pengoordinasian pelaksanaan program fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, dan riset dan inovasi Daerah secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
d.pemantauan dan evaluasi serta pelaporan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, dan riset dan inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut:
e.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, dan riset dan inovasi Daerah;
f.pelaksanaan kesekretariatan Badan; dan
g.pelaksanaan . . .
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Badan terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. d.Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
5. e.Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
6. f.Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
7. g.Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
9. i.UPTD.
(2)Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 7

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Badan. Pasal . . .

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan Badan meliputi pemberikan pelayanan teknis dan administrasi, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Badan.

Pasal 9

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;
b.pelaksaanaan bahan perumusan kebijakan teknis administratif, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
c.pengelolaan dan pelayanan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
d.melaksanakan koordinasi dan pemantauan serta evaluasi di kesekretariatan dan unit kerja; dan
e.melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
1. a.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. b.Subbagian Keuangan;
(2)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Pasal . . .

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 77 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 77 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024