DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip, Peraturan Internal Korporasi, Peraturan Internal Staf Medis, Perencanaan dan Penganggaran, Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Kinerja dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di Kabupaten Pati, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan serta pengaturan organisasi dan tata laksana rumah sakit sesuai tata kelola rumah sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik;
c.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati; Mengingat . . . SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA SOEWONDO PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati . . .
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati.
5.Direktur adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati.
6.Dewan Pengawas adalah suatu unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.
7.Pejabat Pengelola adalah pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
8.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
10.Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di Unit Pelayanan rumah sakit.
11.Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, perinatologi, anestesi dan reanimasi, radiologi, rehabilitasi medis, laboratorium, haemodialisa, bank darah, farmasi, gizi, Alat kesehatan, sterilisasi, linen, sanitasi, dan pemulasaran jenazah.
12.Kelompok Staf Medis yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis serta dokter gigi dan/atau dokter gigi spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing- masing di Rumah Sakit.
13.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah wadah non struktural yang bertugas melaksanakan pemeriksaan/audit internal di Perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan Pengawasan dan pengendalian Internal dalam rangka membantu Direktur.
14.Rencana . . .
14.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman mengenai organisasi dan tata laksana serta akuntabilitas dan transparasi dalam rangka mencapai visi dan misi Rumah Sakit sesuai tata kelola Rumah Sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

a.memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati;
b.meningkatkan profesionalisme Pelayanan Kesehatan secara lebih efektif dan efisien, kualitas pelayanan, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana serta optimalisasi pemanfaatan teknologi;
c.meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta sumber daya manusia pada Rumah Sakit; dan
d.mendorong pengelolaan Rumah Sakit secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ Rumah Sakit.

BAB II

PRINSIP

Pasal 4

(1)Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) merupakan peraturan dasar Rumah Sakit, yang di dalamnya memuat:
1. a.struktur organisasi;
2. b.prosedur kerja;
3. c.pengelompokan fungsi logis; dan
4. d.Pengelolaan sumber daya manusia.
(2)Peraturan . . .
(2)Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip- prinsip sebagai berikut:
1. a.transparansi;
2. b.akuntabilitas;
3. c.responsibilitas; dan
4. d.independensi.

Pasal 5

(1)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
(3)Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
(4)Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 6

(1)Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan serta dapat menumbuhkan kepercayaan.
(2)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Rumah Sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Responsibilitas . . .
(3)Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat dan peraturan perundang-undangan.
(4)Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Pasal 7

Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.

BAB III

PERATURAN INTERNAL KORPORASI

Pasal 8

Rumah Sakit merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah, dengan identitas sebagai berikut:

a.nama Rumah Sakit : Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati.
b.jenis Rumah Sakit : Rumah Sakit Umum Non Pendidikan.
c.kelas Rumah Sakit : Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pendidikan.
d.alamat Rumah Sakit : Jalan Dr. Susanto Nomor 114 Pati.

Pasal 9

(1)Visi Rumah Sakit yaitu “Rumah Sakit pendidikan dengan pelayanan paripurna yang menjadi kebanggaan masyarakat”.
(2)sebagai . . .
(2)Sebagai upaya untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit mempunyai misi:
1. a.meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya Rumah Sakit;
2. b.memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan aman dilandasi moral dan etika profesi;
3. c.menyediakan pendidikan, pelatihan dan memfasilitasi penelitian yang berkualitas;
4. d.mewujudkan pengelolaan Rumah Sakit dengan prinsip efektif dan efisien; dan
5. e.meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja pegawai.
(3)Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit mempunyai tujuan strategis yaitu:
1. a.terwujudnya Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas yang memadai serta memiliki sumber daya manusia yang profesional;
2. b.terwujudnya Pelayanan Kesehatan prima dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat serta memberikan kepuasan bagi pengguna jasa Rumah Sakit;
3. c.terwujudnya Rumah Sakit yang berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
4. d.terciptanya iklim kondusif yang menunjang daya saing Rumah Sakit.
(4)Misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
(5)Misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pencapaian visi.
(6)Perubahan misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
(7)Rumah . . .
(7)Rumah Sakit wajib mensosialisasikan visi, misi dan tujuan strategis kepada staf internal, pengunjung Rumah Sakit dan masyarakat luas.
(8)Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Rumah Sakit menerapkan nilai dasar yang meliputi:
1. a.keramahan;
2. b.kecepatan layanan;
3. c.kerja keras;
4. d.kebersamaan; dan
5. e.optimis.
(9)Dalam rangka memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat Rumah Sakit mempunyai motto “Kesembuhan dan Kepuasan Anda adalah Kebahagiaan Kami”.

Pasal 10

(1)Rumah Sakit berkedudukan sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pelayanan Kesehatan.
(2)Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perorangan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
(3)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2), Rumah Sakit mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan
2. b.kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
3. c.pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui Pelayanan Kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
4. d.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian Pelayanan Kesehatan; dan
5. e.penyelenggaraan . . .
6. e.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023

Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023

Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2019