DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Jenis Program, Sasaran dan Kriteria Penerima Bantuan, Mekanisme Verifikasi dan Validasi, Iuran dan Tata Cara Pembayaran, Pemberhentian dan Perubahan Kepesertaan, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah pemberian bantuan pembayaraan iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 3
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.
6.Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7.Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
8.Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.
9.Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok sebagai pelinting, pelabel, pengepak, qualiti control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi untuk sigaret kretek tangan, tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi untuk sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, sigaret tangan filter, cerutu, tembakau iris, sigaret kelembak manyan tidak termasuk distributor, tenaga administrsasi, petugas keamanan/sales/tenaga pemasaran yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
10.Anggota Masyarakat lainnya adalah orang yang bekerja secara mandiri/bekerja kepada pihak lain, termasuk petani cengkeh, buruh tani cengkeh dan pekerja rentan. 4
11.Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrim.
12.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah untuk pembayaran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
13.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan, pengorganisasian, penyaluran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran Iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT di Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar kegiatan pemberian bantuan Iuran diberikan secara tepat sasaran dan dikelola secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan Daerah.

BAB III

JENIS PROGRAM

Pasal 3

Jenis program jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT, meliputi:

a.Jaminan Kecelakan Kerja; dan
b.Jaminan Kematian.

Pasal 4

Jenis program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan program jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT.

BAB IV

5 SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

(1)Sasaran penerima bantuan pembayaran Iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.Buruh Tani Tembakau;
2. b.Buruh Pabrik Rokok; dan/atau
3. c.Anggota Masyarakat lainnya.
(2)Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja.
(3)Anggota Masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk petani cengkeh, buruh tani cengkeh dan Pekerja Rentan.
(4)Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok, petani cengkeh dan buruh tani cengkeh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga;
2. b.memiliki surat keterangan sebagai Buruh Tani Tembakau, petani cengkeh dan buruh tani cengkeh dari desa/kelurahan atau surat keterangan sebagai Buruh Pabrik Rokok dari perusahaan;
3. c.batas usia penerima bantuan pembayaran Iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar; dan
4. d.belum terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
(5)Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.pekerja informal/mandiri yang termasuk dalam kategori miskin atau yang berpenghasilan rendah yang didasarkan pada surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan; 6
2. b.terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga;
3. c.batas usia penerima bantuan pembayaran Iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun ketika mendaftar; dan
4. d.belum terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

BAB V

MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 6

(1)Usulan penerima bantuan pembayaran Iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan untuk Buruh Tani Tembakau, petani cengkeh, buruh tani cengkeh berasal dari desa/kelurahan atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
(2)Usulan penerima bantuan pembayaran Iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan untuk Buruh Pabrik Rokok berasal dari perusahaan/pabrik rokok.
(3)Usulan penerima bantuan pembayaran Iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan berasal dari desa/kelurahan.
(4)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
(5)Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar untuk menetapkan penerima bantuan pembayaran Iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 7

(1)Penerima bantuan pembayaran Iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 7
(2)Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan melakukan pendaftaran penerima bantuan pembayaran Iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VI

IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan pembayaran Iuran kepesertaan sesuai dengan daftar penerima bantuan pembayaran Iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

(1)Pembayaran Iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(2)Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menerima surat tagihan iuran yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara dengan metode pembayaran ke nomor kode iuran yang terlampir pada surat tagihan iuran yang disampaikan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 10

Besaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibayarkan untuk setiap peserta dengan jumlah Iuran kepesertaan sesuai dengan surat tagihan yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024