DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, maka dibutuhkan pedoman kegiatan bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam suatu Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Peru bahan Rencana Pembangunan J angka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; BUPATIPEKALONGAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA RENCANAKERJAPERANGKATDAERAH TAHUN2026 TENTANG PERATURANBUPATIPEKALONGAN NOMOR17 TAHUN2025 BUPATIPEKALONGAN PROVINS!JAWATENGAH (sALINAN) Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKATDAERAHTAHUN2026. MEMUTUSKAN: Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjacli Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6867);
6.Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 15); Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026.

Pasal 2

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II

RENCANAKERJAPERANGKATDAERAH Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

memerin tahkan ini dengan orang mengetahuinya, Peraturan Bupati Agar setiap pengundangan Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB I

KETENTUANUMUM Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN, ADITO~ANG, SH Pembina Tingkat I NIP. 19680517 198903 1 009 BUPATIPEKALONGAN, TTD FADIAARAFIQ Diundangkan di Kajen pada tanggal 5 Agustus 2025 SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, TID M. YULIAN AKBAR BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 19 Ditetapkan di Kajen pada tanggal 5 Agustus 2025 KabupatenDaerahBeritapenempatannya dalam Pekalongan.

Pasal 5

BAB Ill KETENTUANPENUTUP Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKAPerangkat Daerah.

BAB ILL

KETENTUANPENUTUP Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKAPerangkat Daerah.

Pasal 4

(2)Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
1. e.BAB V
2. d.BAB IV
3. c.BAB III HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKATDAERAHTAHUNLALU; TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH; RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKATDAERAH; PENUTUP.
4. b.BAB II
(1)Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I PENDAHULUAN;

Pasal 3

NO. PERANGKATDAERAH

1.Sekretariat DPRD
2.Inspektorat
3.Sekretariat Daerah, terdiri dari:

a.Bagian Umum
b.Bagian Tata Pemerintahan
c.Bagian Hukum
d.Bagian Organisasi
e.Bagian Administrasi Pembangunan
f.Bagian Kesejahteraan Rakyat
g.Bagian Perekonomian
h.Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
i.Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
1. 4.Dinas Daerah, terdiri dari:
a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
b.Dinas Kesehatan
c.Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
d.Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
e.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
f.Dinas Sosial
g.Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
h.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
i.Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil J. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
k.Dinas Perhubungan
1. 1.Dinas Komunikasi Dan lnformatika m.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja RENCANAKERJA PERANGKATDAERAH TAHUN2026 LAMPIRAN PERATURANBUPATIPEKALONGAN NOMOR17 TAHUN2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAHTAHUN2026. ADITOMO HERLAMB G, SH Pembina Ting t I NIP. 19680517 198903 l 009 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGlAN HU KUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN, BUPATI PEKAWNGAN, TTD FADIA ARAFIQ Diundangkan di Kajen pada tanggal 5 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, TIO M. YULIAN AKBAR SERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 19 NO. PERANGKAT DAERAH
n.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
o.Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
p.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
q.Dinas Kelautan Dan Perikanan
r.Dinas Perind ustrian dan Perdagangan
1. 5.Badan Daerah, terdiri dari:
a.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
b.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan lnovasi Daerah
c.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
d.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
e.Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1. 6.Kecamatan, terdiri dari:
a.Kecamatan Kajen
b.Kecamatan Sragi
c.Kecamatan Wiradesa
d.Kecamatan Kedungwuni
e.Kecamatan Buaran
f.Kecamatan Tirto
g.Kecamatan Bojong
h.Kecamatan Wonopringgo
1. 1.Kecamatan Karanganyar J. Kecamatan Doro
k.Kecamatan Talun
1. 1.Kecamatan Lebakbarang
m.Kecamatan Kandangserang
n.Kecamatan Paninggaran
o.Kecamatan Kesesi
p.Kecamatan Petungkriyono
q.Kecamatan Wonokerto
r.Kecamatan Siwalan
s.Kecamatan Karangdadap

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 17 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

RENCANAKERJAPERANGKATDAERAH Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

Pasal 5

KETENTUANPENUTUP Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKAPerangkat Daerah.

Pasal 4

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

RENCANAKERJAPERANGKATDAERAH Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

Pasal 5

KETENTUANPENUTUP Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKAPerangkat Daerah.

Pasal 4

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017