DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Yang Meliputi Kedudukan, Tugas Fungsi, Dan Susunan Organisasi, Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional, Uraian Tugas, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan prinsip- prinsip kelembagaan yang menjamin efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik;
b.bahwa perkembangan beban kerja perangkat daerah, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan arah kebijakan Pemerintah Daerah, mengharuskan adanya penataan kembali organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah agar lebih adaptif, responsif, dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat serta mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
c.bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang, perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan hasil evaluasi dan kebutuhan penataan kelembagaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah; BUPATIPEMALANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA ORGANISASIDANTATAKERJAINSPEKTORATDAERAH TENTANG PERATURANBUPATIPEMALANG NOMOR TAHUN2025 BUPATIPEMALANG PROVINS!JAWATENGAH 1· Mengingat Menimbang jdih.pemalangkab.go.id Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURANBUPATI TENTANGORGANISASIDANTATAKERJA INSPEKTORATDAERAH. MEMUTUSKAN:

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4); Menetapkan jdih.pemalangkab.go.id ,· sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Pemalang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Itda adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang.
7.Inspektur Daerah yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Pemalang.
8.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten.
9.Pembinaan adalah penetapan dan pengendalian terhadap standar profesi yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas dan metodologinyatermasuk di dalamnya penetapan petunjuk teknis yang diperlukan.
10.Pengawasan adalah pemantauan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
12.Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
13.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
14.KelompokJabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. jdih.pemalangkab.go.id

(1)Itda dalam melaksanakan tugas sebagaimana di.maksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan;
2. b.pelaksanaan Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan lainnya;
3. c.pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/ atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. d.penyusunan laporan hasil Pengawasan;
5. e.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. f.Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

Pasal 4

( 1) Itda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2)Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Itda melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Perangkat Daerah.

Pasal 3

(2)Itda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(1)Itda merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris, merupakan unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI, DAN SUSUNANORGANISASI jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 7

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Itda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Itda terdiri atas:
1. a.lnspektur;
2. b.sekretariat, terdiri atas:
  1. 1.subbagian perencanaan dan keuangan,
  2. 2.subbagian analisis dan evaluasi, dan
  3. 3.subbagian umum dan kepegawaian,
3. c.inspektorat pembantu I;
4. d.inspektorat pembantu II;
5. e.inspektorat pembantu III;
6. f.inspektorat pembantu khusus; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Itda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

g.pelaksanaan administrasi Itda; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

(2)Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, ltda melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c tan pa menunggu penugasan dari Bupati dan/ atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
(3)Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan / atau kerugian keuangan negara/ Daerah, lnspektur melaporkan kepada Bupati dan/ atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. jdih.pemalangkab.go.id i {1) Subbagian analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf b angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. {2) Subbagian analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, kerjasama Pengawasan, pendokumentasian dan menyajikan hasil Pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil Pengawasan.

Pasal 9

{1) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {1) hurufb angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. {2) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/ program kerja Pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, Pengawasan dokumentasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Pasal 8

Pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;

c.pelaksanaan pengelolaan keuangan;
d.pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur. evaluasi Pengawasan, pengumpulan, analisis dan penyajian laporan hasil
b.pelaksanaan pengelolaan,

(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Itda.
(3)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran Pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama; jdih.pemalangkab.go.id
(1)lnspektorat pembantu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Inspektur Pembantu I, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada lnspektur.
(2)lnspektorat Pembantu I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan fungsional terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:
1. a.pendidikan;
2. b.kepemudaan dan olahraga;
3. c.pariwisata;
4. d.kebudayaan;
5. e.penanaman modal;
6. f.koperasi, usaha kecil dan menengah;
7. g.perdagangan, energi dan sumber daya mineral;
8. h.tenaga kerja;
9. i.perindustrian; J. transmigrasi;
10. k.perpustakaan dan kearsipan;
  1. 1.kepegawaian;
11. m.pendidikan dan pelatihan;
12. n.kesatuan bangsa dan politik; dan
13. o.kewilayahan.
(3)Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan urusan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o meliputi kecamatan dan desa/kelurahan.
(4)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Kecamatan Pemalang, Kecamatan Ulujami, Kecamatan Pulosari, Kecamatan Bodeh, dan Kecamatan Moga.

Pasal 11

(1)Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf b angka 3, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, berkdudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 31 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI, DAN SUSUNANORGANISASI jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI, DAN SUSUNANORGANISASI jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2023