DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 43 Tahun 2025

Nomor: 43
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Yang Meliputi Pembentukan Dan Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pemerataan akses dan mutu pendidikan nonformal melalui pengelolaan sanggar kegiatan belajar yang profesional, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pendidikan yang baik membutuhkan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
b.bahwa untuk menjamin tertib administrasi, kejelasan kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja unit organisasi secara efektif dan akuntabel, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 181 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

1.Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA Mengingat Menimbang ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATANBELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERATURANBUPATI PEMALANG NOMOR"1~ TAHUN 2025 BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mermmpm pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahragayang selanjutnya disebut Dindikpora adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
5.Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal. MEMUTUSKAN:
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
5.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 32); Menetapkan jdih.pemalangkab.go.id

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal 3

(1)SKB mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
(2)SKB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelayanan pendidikan nonformal;
2. b.pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua, peserta didik dan masyarakat; dan
3. c.pelaksanaan administrasi pada SKB.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati mi dibentuk SKB pada Dindikpora.
(2)SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pendidikan nonformal pada Dindikpora.
(3)SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dindikpora.

6.Kepala SKB yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Sanggar Kegiatan Belajar pada Dindikpora.
7.Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. jdih.pemalangkab.go.id

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 7

Uraian tugas jabatan pada SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Susunan organisasi SKB terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.urusan tata usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi SKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasa14

BAB IV

SUSUNANORGANISASI jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 11

Pejabat pada SKB yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, tetap menduduki jabatan, melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUANPERALIHAN Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

BAB VI KEPEGAWAIAN

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan peta jabatan.
(3)Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional.

Pasal 8

(1)Pada SKB dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala. BABV KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 32 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 32 Tahun 2025