DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 45 Tahun 2025

Nomor: 45
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Potensi Wisata Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Yang Meliputi Pembentukan Dan Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan kepariwisataan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berbasis kearifan lokal, diperlukan penguatan kelembagaan perangkat daerah yang mampu mengelola potensi wisata secara profesional, terpadu, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa untuk mewujudkan pengelolaan potensi wisata secara profesional, terpadu, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan unit kerja yang memiliki tugas, fungsi, dan tata kerja yang jelas;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Unit Pengelola Potensi Wisata dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 181 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Potensi Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Potensi Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan BUPATI PEMALANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Mengingat Menimbang ORGANISASIDAN TATAKERJA UNIT PENGELOLA POTENSI WISATA PADA DINAS PARIWISATADAN KEBUDAYAAN TENTANG PERATURANBUPATI PEMALANG NOMOR.dci, TAHUN 2025 BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH jdih.pemalangkab.go.id Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin . pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dis par bud adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Propinsi Djawa Tengah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
5.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Serita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 32); Menetapkan jdih.pemalangkab.go.id

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA POTENSI WISATA PADA DINAS PARIWISATADAN KEBUDAYAAN.

Pasal 3

( 1) UPPW mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan obyek wisata.

(2)UPPW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan kegiatan teknis Disparbud di bidang pengelolaan obyek wisata;
2. b.pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Disparbud.
(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPPW kelas A pada Disparbud.
(2)UPPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan obyek wisata pada Disparbud.
(3)UPPW sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Disparbud.

5.Unit Pengelola Potensi Wisata yang selanjutnya disingkat UPPW adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Disparbud.
6.Kepala UPPW selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Unit Pengelola Potensi Wisata pada Disparbud.
7.Obyek wisata adalah obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/ atau obyek wisata yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. jdih.pemalangkab.go.id Uraian tugas jabatan pada UPPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

PEMBENTUKAN DANKEDUDUKAN

Pasal 7

Bagian Keempat Uraian Togas

Pasal 6

(1)Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

Pasal 5

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

a.Kepala;
b.subbagian tata usaha; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2)Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UPPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 11

Pejabat pada UPPW yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengelola Obyek Wisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang, tetap menduduki jabatan, melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUANPERALIHAN Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

BAB VI KEPEGAWAIAN

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

(1)Pada UPPW dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala.

Pasal 9

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan peta jabatan.
(3)Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional. BABV KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL jdih.pemalangkab.go.id

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 32 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 32 Tahun 2025