DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 47 Tahun 2025

Nomor: 47
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pembibitan Pada Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Yang Meliputi Pembentukan Dan Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan pangan daerah, peningkatan produktivitas pertanian, serta kemandirian petani, diperlukan penyelenggaraan pembibitan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berbasis potensi sumber daya lokal;
b.bahwa Unit Pembibitan memiliki peran strategis dalam penyediaan benih dan bibit unggul, terjangkau, dan bermutu bagi masyarakat tani, peternak, dan pembudidaya, sehingga diperlukan unit kerja yang memiliki tugas, fungsi, dan tata kerja yang jelas, efektif, dan akuntabel;
c.bahwa untuk menjamin tertib administrasi, kejelasan kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pembibitan secara efektif dan akuntabel, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 181 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pembibitan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pembibitan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); BUPATI PEMALANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA ORGANISASIDAN TATA KERJA UNIT PEMBIBITAN PADA DINAS PERTANIAN,PANGANDAN PERIKANAN PERATURANBUPATI PEMALANG NOMOR ',] TAHUN 2025 TENTANG BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH Mengingat Menimbang jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Distanparik adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.
5.Unit Pembibitan adalah unit pelaksana teknis daerah pada Distanparik.
6.Kepala Unit Pembibitan yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Unit Pembibitan pada Distanparik.
7.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan MEMUTUSKAN:
5.Paraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 32);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2 Menetapkan jdih.pemalangkab.go.id

(1)Susunan organisasi Unit Pembibitan terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.subbagian tata usaha; dan

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI PEMALANGTENTANGORGANISASIDAN TATA KERJA UNIT PEMBIBITAN PADA DINAS PERTANIAN, PANGANDAN PERIKANAN.

Pasal 4

(1)Unit Pembibitan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pembibitan pertanian dan perikanan.
(2)Unit Pembibitan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pembibitan pertanian dan perikanan;
2. b.pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Distanparik.

BAB III

TUGAS DANFUNGSI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pembibitan kelas A pada Distanparik.
(2)Unit Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pembibitan pada Distanparik.
(3)Unit Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Distanparik. 3 jdih.pemalangkab.go.id Pasal 8
(1)Pada Unit Pembibitan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala. BABV KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

BAB II

PEMBENTUKANDANKEDUDUKAN fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 7

Uraian tugas jabatan pada Unit Pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

Pasal 5

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, . bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

c.KelompokJabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2)Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi Unit Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 4 jdih.pemalangkab.go.id Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KETENTUAN PERALIHAN Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(2)Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan peta jabatan.
(3)Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional. 5 jdih.pemalangkab.go.id 6

BAB VI

KEPEGAWAIAN Pasal 9

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang. Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 19 Desember 2025 BUPATI PEMALANG, ttd cap ANOM WIDIYANTORO Diundangkan di Pemalang pada tanggal 19 Desember 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG, ttd cap ENDRO JOHAN KUSUMA BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 47 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang, ${ttd_pengirim} ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H. PEMBINA NIP. 197810292006041008 ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). jdih.pemalangkab.go.id ORO KEPALA SUBBAGIAN TATA US AHA Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana I I BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PEMBIBITAN LAMPI RAN PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMORA,-TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEMBIBITAN PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 7 jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 11

Pejabat pada Unit Budidaya Ikan Air Tawar yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 ten tang Pembentukan Unit Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang, tetap menduduki jabatan, melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(2)Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan peta jabatan.
(3)Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional. 5 jdih.pemalangkab.go.id 6

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 32 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 32 Tahun 2025