DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 49 Tahun 2025

Nomor: 49
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Terminal Penumpang Dan Perparkiran Pada Dinas Perhubungan, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Meliputi Pembentukan Dan Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi darat serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat di bidang terminal penumpang dan perparkiran, diperlukan pengelolaan Terminal Penumpang dan Perparkiran secara efektif, efisien dan akuntabel;
b.bahwa untuk menjamin tertib administrasi, kejelasan kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja unit organisasi, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 181 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Perrnukiman;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BUPATI PEMALANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA ~- Mengingat Menimbang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT TERMINALPENUMPANG DAN PERPARKIRANPADA DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHANDAN KAWASANPERMUKIMAN PERATURANBUPATI PEMALANG NOMOR 4.~ TAHUN 2025 TENTANG BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH jdih.pemalangkab.go.id Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPPKP adalah Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang.
5.Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran yang selanjutnya disingkat UTPP adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada DPPKP.

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
5.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 32); Menetapkan jdih.pemalangkab.go.id

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT TERMINALPENUMPANGDAN PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN KAWASANPERMUKIMAN.

Pasal 3

( 1) UTPP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan terminal penumpang dan perparkiran.

(2)UTPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan kegiatan teknis DPPKP di bidang pengelolaan terminal penumpang dan perparkiran;
2. b.pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UTPP kelas A pada DPPKP.
(2)UTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan terminal penumpang dan perparkiran pada DPPKP.
(3)UTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPPKP.

9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6.Terminal Penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang serta moda angkutan.
7.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8.Kepala UTPP yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran pada DPPKP. jdih.pemalangkab.go.id

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

(1)Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
(2)Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

Pasal 5

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 4

( 1) Susunan organisasi UTPPterdiri atas:

a.Kepala;
b.subbagian tata usaha; dan
c.KelompokJabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2)Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Umum BABIV SUSUNANORGANISASI
1. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPPKP. jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 11

Pejabat pada UTPP yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2018 ten tang Pembentukan Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran pada Dinas KETENTUAN PERALIHAN Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan peta jabatan.
(3)Togas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional.

BAB VI

KEPEGAWAIAN Pasal 9

Pasal 8

(1)Pada UTPP dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala. BABV KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

Pasal 7

Uraian tugas jabatan pada UTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 32 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 32 Tahun 2025