DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 50 Tahun 2025

Nomor: 50
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Dinas Perhubungan, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Meliputi Pembentukan Dan Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, telah disediakan Rumah Susun Sederhana Sewa yang dikelola oleh Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa;
b.bahwa untuk menjamin tertib administrasi, kejelasan kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja unit organisasi dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 181 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman; BUPATI PEMALANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA i Mengingat Menimbang ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN KAWASANPERMUKIMAN TENTANG PERATURANBUPATI PEMALANG NOMOR '70 TAHUN 2025 BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPPKP adalah Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang.
5.Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian- bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing MEMUTUSKAN: Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
5.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 32); Menetapkan jdih.pemalangkab.go.id

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN KAWASANPERMUKIMAN.

Pasal 3

(1)UP Rusunawa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan Rusunawa.
(2)UP Rusunawa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), menyelenggarakan fungsi:

BAB III

TUGAS DANFUNGSI

Pasal 2

( 1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UP Rusunawa kelas B pada DPPKP.

(2)UP Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan Rusunawa pada DPPKP.
(3)UP Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPPKP.

6.Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh unit pengelola atas barang milik negara/ daerah yang berupa Rusunawa dengan melestarikan fungsi Rusunawa yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Rusunawa.
7.Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut UP Rusunawa adalah Unit Pelaksana Teknis pada DPPKP.
8.Kepala UP Rusunawa yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa pada DPPKP.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. jdih.pemalangkab.go.id Uraian tugas jabatan pada UP Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

PEMBENTUKANDAN KEDUDUKAN digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.

Pasal 6

Bagian Ketiga Uraian Tugas

Pasal 5

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf a bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UP Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

a.Kepala; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2)Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UP Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

a.pelaksanaan kegiatan teknis DPPKP di bidang penyelenggaraan pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
b.pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPPKP. jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV

SUSUNANORGANISASI

Pasal 10

Pejabat pada UP Rusunawa yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang, tetap menduduki jabatan, melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVI KEPEGAWAIAN Pasal 8

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditentukan berdasarkan peta jabatan.
(3)Tugas, jenis, dan jenjang KelompokJabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional.

Pasal 7

(1)Pada UP Rusunawa dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala. BABV KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 32 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 32 Tahun 2025