DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini terdiri dari 6 BAB dan 8 Pasal yang berisikan BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tujuan dan Sasaran, BAB III Persyaratan Penerima Beasiswa, bAB IV Tata Cara Pemberian Beasiswa dan Pembayaran, BAB V Pertanggungjawaban, BAB VI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa/ i yang berasal dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Pidie Jaya berupa beasiswa penyusunan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Kepada Mahasiswa/I Penyusunan Togas Akhir;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4.Undang-Undangj ' I J \
4.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Paraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Qanun1·
10.Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KEPADA MAHASISWA/I PENYUSUNAN TUGAS AKHIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3.Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 4 . Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten.
5.Kepala Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Kabag Kesra adalah Kepala Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten.
6.Tim l'
6.Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati melalui Keputusan untuk menilai, mengevaluasi dan merekomendasikan Calon Penerima Bantuan Sosial Beasiswa.
7.Bantuan Beasiswa adalah bantuan yang berbentuk uang yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bantuan biaya Penyusunan Tugas Akhir dari Pemerintah Kabupaten.
8.Perguruaan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi
9.Keluarga kurang mampu adalah keluarga yang tidak mampu membiayai pendidikan di Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan kurang Mampu dari Keuchik Setempat.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pemberian bantuan sosial beasiswa bagi mahasiswa/i penyusunan tugas akhir adalah: a . meningkatkan kualitas sumber daya manus1a yang berprestasi untuk menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi;

b.memberikan motivasi kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk berkompetisi dalam pengembangan kualitas diri secara adil, transparan dan akuntabel melalui pendidikan yang berkualitas; dan
c.mewujudkan tertib pemberian beasiwa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.

Pasal 3

Sasaran pemberian bantuan sosial beasiswa adalah mahasiswa/1 D-IV dan S-1 yang sedang menyusun tugas akhir yang berasal dari keluarga kurang mampu dalam Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 4

Mahasiswa/ i pemohon bantuan sosial beasiswa penyusunan tugas akhir wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut: a . Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati c.q Kabag Kesra Setdakab;

b.Surat Pernyataan Bukan ASN bermaterai 10.000;
c.Surat Pernyataan belum pernah menerima bantuan Beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya bermaterai 10.000.;
d.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pidie Jaya;
e.Foto Copy Kartu Keluarga (KK);
f.Foto Copy Buku Rekening Bank Aceh Syariah;
g.Pas Photo Warna Ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) Lembar;
h.Asli Surat Keterangan Penduduk dari Keuchik;
i.Asli Surat Keterangan Kurang Mampu dari Keuchik; J. Asli Surat Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
k.Foto Copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
1. 1.Foto Copy Transkrip Nilai semester l(satu) s.d terakhir yang telah dilegalisir;
m.Asli SK Pembimbing Tugas Akhir; n . Proposal penyusunan tugas akhir yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing; dan
o.Laporan Pertanggungjawaban dari Mahasiswa/i (diserahkan setelah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Beasiswa).

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA DAN PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Permohonan beasiswa disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten.
(2)Permohonan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan dinilai dan dievaluasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
(3)Hasil -r · . ....
(3)Hasil penilaian dan evaluasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan bantuan sosial beasiswa.
(4)Bupati menetapkan Penerima Bantuan Sosial Beasiswa setelah menerima rekomendasi dari Tim Verifikasi.
(5)Besaran bantuan sosial beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/ mahasiswa/ i.

Pasal 6

(1)Bantuan sosial beasiswa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyaluran bantuan sosial beasiswa ditransfer kepada rekening mahasiswa/ i yang bersangkutan, setelah seluruh mekanisme penatausahaan keuangan terpenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan. BABV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1)Kabag Kesra Setdakab dalam mengelola bantuan sosial beasiswa bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati setelah proses pelaksanaan selesai pada tahun anggaran berjalan.
(2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. ' .

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya. Ditetapkan di Meureudu pada tanggal 29 April 2025 M 1 Dzulqoidah 1446 H ~~ JAYA,~ Diundangkan di Meureudu pada tanggal 29 April 2025 M 1 Dzulqoidah 1446 H ~ · Plt.SEKRETARIS DAERAH I KABUPATEN, ~ ~ BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025 NOMeSR 17

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…