Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK) 2025-2045. Kehadiran lembaga ini signifikan untuk mengoordinasikan dan menyinergikan pembangunan daerah dengan prioritas nasional dan provinsi, memastikan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan demi kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup operasionalnya mencakup penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) sesuai regulasi, serta pelayanan urusan wajib dasar seperti pendidikan dan kesehatan, hingga urusan wajib non-dasar seperti ketenagakerjaan dan administrasi kependudukan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK) Pidie Jaya 2025-2045. Dokumen ini menjadi landasan operasional dan pedoman strategis, memastikan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam menjamin integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mencakup aspek regulasi dan pelayanan publik yang luas, diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri. Ini meliputi penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan, serta penyediaan urusan wajib dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan layanan sosial. Selain itu, terdapat pula urusan wajib non-dasar yang mencakup ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, lingkungan hidup, hingga administrasi kependudukan.
Program strategis Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya difokuskan pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang melalui intervensi yang terencana. Pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial menjadi kunci dalam perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah yang ditahapkan setiap lima tahun. Penyusunan RPJPK juga mempertimbangkan evaluasi RPJPK sebelumnya dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya turut berperan aktif dalam isu-isu nasional melalui penyelarasan dokumen RPJPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Aceh Tahun 2025-2045. Keselarasan ini mencakup visi, misi, arah pembangunan, dan indikator kinerja utama, bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan dan sinergitas pembangunan. Kontribusi ini esensial dalam mendukung pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045 dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk berbagai layanan publik yang esensial dalam kehidupan sehari-hari. Layanan ini mencakup sektor pendidikan, kesehatan, perizinan terkait pekerjaan umum, perumahan, ketertiban umum, dan layanan sosial. Selain itu, warga juga berurusan dengan pemerintah daerah untuk administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perhubungan, komunikasi, serta layanan terkait koperasi dan UMKM.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, yang berdiri sejak tahun 2007, memainkan peran vital dalam pembangunan daerah melalui implementasi RPJPK 2025-2045. Meskipun telah menunjukkan peningkatan dalam indikator makro seperti PDRB dan IPM, tantangan kemiskinan yang masih tinggi tetap menjadi prioritas utama. Dengan perencanaan yang komprehensif dan dukungan regulasi, Kabupaten Pidie Jaya bertekad mewujudkan visi pembangunan jangka panjangnya dan berkontribusi signifikan terhadap Indonesia Emas 2045.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020
Dalam Qanun ini mengatur perubahan Pasal I, Pasal 1, Pasal 3A, Pasal 7, Pasal 8 , Pasal 9 dihapus, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ,Pasal 22 dan Pasal II
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2020
Dalam Qanun ini mengatur 11 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, BAB III Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya, BAB IV Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya, BAB V Ketentuan Peralihan, BAB VI Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan ini terdiri dari 5 Bab dan 6 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Sistematika dan Ruang Lingkup, BAB III Pengendalian dan Evaluasi, BAB IV Ketentuan Peralihan, BAB V Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2023
Dalam Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan ini berisi tentang Perubahan ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 serta menghapuskan ketentuan dalam Pasal 1 angka 44, 45, 46,,48, dan 49; Mencabut ketentuan Pasal 2 huruf c; Menghapus Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; Mengubah ketentuan Pasal 30; Mencabut ketentuan Pasal 31 ayat (3); serta Menghapus ketentuan pasal 57 ayat (1).
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2019
Dalam Qanun ini mengatur 7 Pasal.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 15 Tahun 2025
Peraturan ini terdiri dari 55 pasal
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan ini berisi tentang Penambahan APBK Pidie Jaya Tahun 2018.