DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini terdiri dari 8 Bab dan 16 pasal yang berisikan BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tata Cara Perhitungan Alokasi Dana Gampong, BAB III Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong, BAB IV Mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Gampong, BAB V Penggunaan Alokasi Dana Gampong, BAB VI Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Gampong, BAB VII Sanksi, BAB VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peratura n Bupati Pidie Jaya tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2025;

1.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2.Undang..
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7.Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 ten tang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398); I
8.Peraturant
8.Peraturan Men teri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indon esia Tahun 2024 Nomor 648);
10.Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengh apusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);
11.Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahu n 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
12.Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pid ie Jaya Tahun 2018 Nomor 2);
13.Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pen gelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 3);
14.Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 Nomor 6);
15.Peraturan. -t ,
15.Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 5);
16.Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 20);
17.Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025 (Serita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 Nomor 26); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Gampong/ Gampong adat yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
2.Alokasi Dana Gampong selanjutnya disebut ADG adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Gampong yang bersumber dari bagian Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Yang tidak ditentukan penggunanannya yang diterima oleh daerah sebesar paling sedikit 10% dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Yang tidak ditentukan penggunanannya yang diterima kabupaten Pidie Jaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
3.Pemerintah"/ .
3.Pemerintah Gampong adalah keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memilki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
4.Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5.Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai Badan Permu syawaratan Gampong.
6.Imeum Meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama islam, pelaksanaan dan penegakan syari'at islam.
7.Perangkat Gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
8.Jumlah Gampon g adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
10.Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten.
11.Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten pada pemerintah Kabupaten sebagai unsur pembantu penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten.
12.Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
13.Pengelolaan keuangan Gam pong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Gampong.
14.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekenin g tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15.Rekening. t .
15.Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.
16.Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut SILTAP adalah Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Gampong yang dihitung dan dibayarkan tiap bulan berdasarkan kinerja.

Pasal 2

Tata cara penghitungan pembagian dan penetapan ADG dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a.tata cara penghitungan alokasi dana gampong;
b.penetapan rincian alokasi dana gampong; c . mekanisme dan persyaratan penyaluran alokasi dana gampong; d . penggunaan alokasi dana gampong;
e.pembinaan dan pengawasan alokasi dana gampong; dan
f.sanksi.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 3

(1)Pemerintah Kabupaten menetapkan ADG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setiap Tahun Anggaran.
(2)ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil tidak termasuk dana bagi hasil, cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus;
(3)Pengalokasian ADG se bagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan penghasilan tetap Keuchik dan Perangka t Gampong, Tuha Peuet, Imeum Meunasah, Bilal, Kepala Dusun dan Ketua Pemuda.
2. b.Kebutuhan biaya penerangan jalan umum bagi gampong yang telah menerapkan tagihan prabayar. Pasal 4-t I

Pasal 4

Penghitungan kebutuhan penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan dengan menggunakan acuan sebagai beriku t:

a.Penghasilan Tetap Keuchik per bulan sebesar Rp. 2.426.640,- (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah); b . Penghasilan Tetap Sekretaris Gampong per bulan sebesar Rp. 2.224.420,- (Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah);
c.Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan dan Ketertiban umum, Kaur Umum dan Perencanaan dan Kaur Keuangan Gampong per bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
d.Tunjangan Ketua Tuha Peut Gampong per orang per bulan sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
e.Tunjangan Anggota Tuha Peut Gampong per orang per bulan sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
f.Tunjangan Imum Meunasah Gampong per orang per bulan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
g.Tunjangan Bilal Meunasah Gampong per orang per bulan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ;
h.Tunjangan Kepala Dusun Gampong per orang per bulan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
1. 1.Tunjangan Ketua Pemuda Gampong per orang per bulan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

BAB III

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 5

Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Penyaluran ADG dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKUG.
(2)Pemindahbukuan dari RKUD ke RKUG dilakukan setelah persyara tan penyaluran dipenuhi.
(3)Penyaluran ADG dari RKUD ke RKUG dilaksanakan secara bertaha p menurut kemampuan keuangan Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pen yaluran ADG dari RKUD ke RKUG diatur dalam Keputusan Bupati. BABY PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 7

(1)Keuchik bertanggungjawab atas penggunaan ADG.
(2)Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADG.
(3)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 8

Pengelolaan keuangan Gampong dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 9

(1)Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBG harus didukung d engan bukti yang lengkap dan sah.
(2)Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus m endapat pengesahan oleh Sekretaris Gampong atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

3.Pengeluaranf .

(3)Pengeluaran kas Gampong yang mengakibatkan beban APBG tidak dapat dilakukan sebelum rancangan qanun Gampong tentang APBG ditetapkan menjadi qanun Gampong.

BAB VI

PEMBINMN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ADG dilakukan oleh SKPK terkait dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…