DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang besaran penghasilan kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan kedudukan anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pemerintah desa dan BPD; Besaran pengalokasian, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087); SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN KEDUDUKAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
10.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang diterima kabupaten/ kota dalam APBD kabupaten/kota.
11.Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DewanPerwakilan Rakyat.
12.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Pemberian pengahasilan tetap Kepala desa dan perangkat desa lainnya serta tunjangan kedudukan BPD dilaksanakan oleh pemerinta Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan perangkat Desa serta BPD.
(2)Pemberian penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa serta Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk meningkatkan kinerja, tugas dan kewajiban serta tanggungjawab dalam bidang pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat.

BAB II

PEMERINTAH DESA DAN BPD

Pasal 3

(1)Sasaran pemberian Penghasilan tetap adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari
1. a.Sekretaris Desa;
2. b.Kepala Urusan;
3. c.Kepala Seksi;
4. d.Kepala Kappung.
(3)Kepala Desa yang berhak menerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Perangkat desa yang berhak menerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
(5)Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat setelah tanggal 15 bulan berjalan tidak berhak menerima penghasilan tetap bulan berjalan.
(6)Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhenti masih berhak menerima penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai bulan pada saat meninggal dunia, mengundurkan diri dan berakhir masa jabatannya.

Pasal 4

(1)Sasaran pemberian tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa adalah :
1. a.Ketua;
2. b.Wakil ketua;
3. c.Sekretaris;
4. d.Ketua Bidang;dan
5. e.Anggota.
(2)Badan Permusyawaratan Desa berhak menerima tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

BESARAN PENGALOKASIAN

Pasal 5

(1)Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
(2)Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Kepala Desa sebesar Rp. 2.427.000,- (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
2. b.Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
3. c.Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Kappung sebesar Rp. 2.023.000,- (dua juta dua puluh tiga ribu rupiah).
(3)Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
(4)Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari Aparatur Sipil Negara, penghasilan tetapnya berasal dari APBN atau APBD.

Pasal 6

(1)Tunjangan Kedudukan BPD dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
(2)Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Ketua sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
2. b.Wakil Ketua sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
3. c.Sekretaris sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
4. d.Ketua bidang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan; dan
5. e.Anggota sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalan Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Ditetapkan di Polewali pada tanggal 11 April 2025 BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd SAMSUL MAHMUD Diundangkan di Polewali pada tanggal 11 April 2025 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ttd AHMAD SAIFUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 NOMOR 11 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 11 April 2025

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…