Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Pemkab Polman) adalah lembaga pemerintahan daerah yang mengemban mandat utama penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah. Keberadaannya sangat signifikan sebagai ujung tombak pelayanan publik dan implementasi kebijakan di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup operasional Pemkab Polman meliputi aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, penyediaan layanan publik esensial seperti pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan program pembangunan di sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui fungsi-fungsi ini, Pemkab Polman berupaya memenuhi kebutuhan dasar warga dan mendorong kemajuan daerah.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Pemkab Polman) adalah lembaga pemerintahan daerah yang mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah, berlandaskan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Kehadiran Pemkab Polman sangat krusial sebagai representasi negara di tingkat kabupaten, bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Lembaga ini menjadi garda terdepan dalam implementasi kebijakan nasional dan daerah, serta penyedia layanan dasar bagi warga negara.
Ruang lingkup Pemkab Polman mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Secara regulasi, Pemkab berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan bupati untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari tata ruang hingga perizinan. Dalam aspek pelayanan, Pemkab menyediakan layanan publik esensial seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan infrastruktur dasar. Aspek program meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai program pembangunan daerah di sektor ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup, yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
Beberapa program strategis Pemkab Polman mencakup peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan layanan kesehatan dan advokasi. Intervensi lainnya adalah pemberdayaan petani dengan bantuan alat pertanian modern serta pelaksanaan reforma agraria untuk pemerataan kepemilikan tanah. Selain itu, Pemkab juga berfokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui pelantikan pejabat fungsional dan peningkatan pelayanan publik digital melalui aplikasi seperti Lapor.go.id dan Polewali Mandar Satu Data.
Pemkab Polewali Mandar berkontribusi signifikan dalam isu nasional melalui berbagai programnya. Peningkatan kualitas SDM dan kesehatan, serta dukungan terhadap sektor pertanian dan perikanan, secara langsung mendukung agenda nasional ketahanan pangan dan pembangunan sumber daya manusia. Pelaksanaan reforma agraria di tingkat lokal juga merupakan bagian dari upaya nasional untuk mewujudkan keadilan agraria. Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas melalui digitalisasi layanan turut mendukung agenda reformasi birokrasi nasional.
Warga negara harus berurusan dengan Pemkab Polewali Mandar dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Ini mencakup pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran, pengajuan izin usaha atau IMB, serta pemanfaatan layanan kesehatan di Puskesmas atau RSUD. Selain itu, warga juga berinteraksi dengan Pemkab untuk urusan pendidikan, pertanahan, bantuan sosial, hingga pembayaran pajak dan retribusi daerah. Pengaduan pelayanan publik juga dapat disampaikan melalui kanal yang disediakan Pemkab.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah lembaga vital yang menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Dengan mandat yang luas, Pemkab Polman berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis di sektor kesehatan, pertanian, agraria, dan digitalisasi layanan. Keberadaan Pemkab Polman memastikan bahwa kebutuhan dasar warga negara terpenuhi dan pembangunan daerah berjalan selaras dengan agenda pembangunan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 28 Tahun 2025
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp 1.680.010.386.577,00 (Satu Trilyun Enam Ratus Delapan Puluh Milyar Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) berkurang sebesar Rp 15.759.625.029,45 (Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah Empat Puluh Lima Sen) sehingga menjadi Rp 1.664.250.761.547,55 (Satu Trilyun Enam Ratus Enam Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Lima Puluh Lima Sen)
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2015
dalam PERDA ini diatur mengenai Nama, Objek dan Subjek Pajak, Tata Cara Penghitungan, Penetapan dan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2023
Perda ini mengatur pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wai Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar yang meliputi: 1. Bentuk Hukum, Nama, Lambang, dan Tempat Kedudukan 2. Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Usaha 3. Modal 4. Organ Perumda Air Minum 5. Pegawai 6. Satuan Pengawas Intern Dan Komite Audit 7. Pembinaan Prestasi Kerja 8. Asuransi dan Jaminan Hari Tua 9. Tahun Buku, Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan 10. Tarif Air Minum 11. Penggunaan Laba Perumda 12. Pembubaran 13. Pembinaan dan Pengawasan BUMD
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar No. 13 Tahun 2014
dalam PERDA ini diatur mengenai rincian APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2025
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp 1.680.010.386.577,- bertambah/berkurang sebesar Rp (15.759.625.029,45) sehingga menjadi Rp 1.664.250.761.547,55 dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah a. Semula Rp. 1.680.010.386.577 b. Bertambah/(berkurang) Rp. (21.751.144.459) Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.658.259.242.118 2. Belanja Daerah a. Semula Rp. 1.680.010.386.577 b. Bertambah/(berkurang) Rp (15.759.625.029,45 0 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.664.250.761.547,55 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp ,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. ,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 5.991.519.429,55 b. Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp. ,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. ,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. ,00 Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. ,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. ,00
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2025
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peribahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp1.680.010.386.577,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh miliar sepuluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp 38.450.132.762,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus lima puluh juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), sehingga menjadi Rp1.641.560.253.815,00 (satu triliun enam ratus empat puluh satu miliar lima ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut : a. Pendapatan Daerah: 1. Semula Rp 1.680.010.386.577,00 2. Berkurang Rp (38.450.132.762,00) Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp 1.641.560.253.815,00 b. Belanja Daerah: 1. Semula Rp 1.680.010.386.577,00 2. Berkurang Rp (38.450.132.762,00) Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp 1.641.560.253.815,00 c. Pembiayaan Daerah: 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah: a) Semula Rp 0.00 b) Bertambah /(Berkurang) Rp 0.00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan Rp 0.00 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah: a) Semula Rp 0.00 b) Bertambah /(Berkurang) Rp 0.00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan Rp 0.00 Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp 0.00 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp 0.00
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2025
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penatausahaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pelaksanaan anggaran; Pendapatan dan belanja; Penerimaan dan pengeluaran; Utang dan piutang; Persediaan, aset tetap, dan investasi, dan Ekuitas
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: 1) penyelenggaraan penyertaan modal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; 2) besaran penyertaan modal; 3) penganggaran dan pertanggungjawaban.