DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penatausahaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pelaksanaan anggaran; Pendapatan dan belanja; Penerimaan dan pengeluaran; Utang dan piutang; Persediaan, aset tetap, dan investasi, dan Ekuitas

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penatausahaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

PENATAUSAHAAN KEUANGAN Penatausahaan keuangan BLUD terdiri dari :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar. SALINAN
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6.Pemimpin adalah pemimpin pengelola BLUD.
7.Pejabat Keuangan adalah pejabat pengelola keuangan BLUD.
8.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9.Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
10.Rekening Kas BLUD Puskesmas adalah tempat penyimpanan uang BLUD Puskesmas pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
12.Belanja Modal adalah Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
13.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
15.Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja selama 1 (satu) tahun anggaran.
16.Utang/Pinjaman adalah semua transasksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
17.Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
18.Penghapusan piutang adalah tindakan menghapus piutang dari daftar piutang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan dari tanggung jawab administrasi atas piutang yang berada dalam penguasaannya.
19.Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD Puskesmas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD Puskesmas.

BAB II

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 2

(1)BLUD Puskesmas melakukan Penatausahaan Keuangan dalam pelaksanaan anggaran.
(2)Penatausahaan Keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.pendapatan dan belanja;
2. b.penerimaan dan pengeluaran;
3. c.utang dan piutang;
4. d.persediaan, aset tetap dan Investasi; dan
5. e.ekuitas.

Pasal 3

(1)Pemimpin membuka rekening kas BLUD Puskesmas untuk pengelolaan kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rekening kas BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD Puskesmas.

BAB III

PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 4

Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, bersumber dari:

a.jasa layanan;
b.hibah;
c.hasil kerja sama dengan pihak lain;
d.APBD; dan
e.lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah.

Pasal 5

(1)Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan bersumber dari:
1. a.pendapatan rutin pelayanan rawat jalan;
2. b.pendapatan pelayanan rawat inap;
3. c.pendapatan pelayanan persalinan;
4. d.pendapatan pelayanan penunjang; dan
5. e.pendapatan dari asuransi BPJS dan asuransi lainnya.
(2)Pendapatan yang berasal dari hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain dan digunakan sesuai peruntukannya.
(3)Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD Puskesmas.
(4)Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
(5)Lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
1. a.jasa giro;
2. b.pendapatan bunga;
3. c.keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
4. d.komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD Puskesmas;
5. e.investasi; dan
6. f.pengembangan usaha.

Pasal 6

(1)Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD Puskesmas sesuai RBA kecuali yang berasal dari hibah terikat.
(2)Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain- lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD Puskesmas.
(3)Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada PPKD seecara berkala.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Pemimpin.
(5)Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala SKPD menerbitkan surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja kepada PPKD.
(6)Berdasarkan surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 7

(1)Semua pendapatan yang bersumber dari jasa layanan dan lain- lain pendapataan BLUD yang sah dapat dikelola langsung oleh BLUD Puskesmas.
(2)Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) yang melebihi target dapat digunakan untuk membiayai belanja BLUD sesuai dengan peningkatan volume kegiatan pelayanan.

Pasal 8

(1)Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.belanja operasi; dan
2. b.belanja modal.
(2)Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga; dan
4. d.belanja lain.
(3)Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.belanja tanah;
2. b.belanja peralatan dan mesin;
3. c.belanja gedung dan bangunan;
4. d.belanja jalan, irigasi dan jaringan;
5. e.belanja aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja aset lainnya.

BAB IV

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 9

(1)Pembiayaan BLUD terdiri atas penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
(2)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
1. a.siLPA tahun anggaran sebelumnya;
2. b.divestasi; dan
3. c.penerimaan utang/pinjaman.
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
1. a.investasi; dan
2. b.pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 11

(1)Pembiayaan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaporkan kepada PPKD seecara berkala.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Pemimpin.
(3)Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala SKPD menerbitkan surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja kepada PPKD.
(4)Berdasarkan surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…