DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang standar harga satuan dan analisis datandar belanja tahun anggaran 2026 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Standar Harga Satuan; Analisis Standar Belanja; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105) SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.
6.Standar Harga Satuan yang selanjutnya disebut SHS adalah Satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan di daerah.
7.Harga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
8.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
9.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
10.Pajak adalah pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS dan ASB sebagai pedoman SKPD dalam penyusunan anggaran yang dituangkan dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2026.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan lebi efektif, efesien akuntabel dan memenuhi asas Kepatuhan dan kewajaran.
(3)Ruang lingkup Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.SHS; dan
2. b.ASB.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

(1)SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
(2)SHS dalam perencanaan anggaran, Standar Harga berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD;
2. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. c.bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
(3)SHS Dalam pelaksanaan anggaran berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan Harga Pasar.
(4)Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan dibidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan SHS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Perubahan SHS sebagaaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 4

(1)Komponen SHS terdiri dari :
1. a.honorarium;
2. b.perjalanan dinas dalam negeri;
3. c.rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
4. d.pengadaan kendaraan dinas; dan
5. e.pemeliharaan.
(2)Selain SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Standar Harga juga meliputi satuan biaya:
1. a.alat kantor dan rumah tangga;
2. b.barang persediaan dan barang pakai habis;
3. c.peralatan dan mesin;
4. d.pengadaan tanah; dan
5. e.belanja biasa.
(3)Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.satuan biaya perjalanan dinas melewati batas kota;
2. b.satuan biaya perjalanan dinas antar provinsi;
3. c.satuan biaya perjalanan dinas dalam kota;
4. d.satuan biaya perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis melewati batas kota;
5. e.satuan biaya perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis antar provinsi; dan
6. f.satuan biaya perjalanan dinas sopir.
(4)Satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.uang transportasi dan uang saku kegiatan; dan
2. b.konsumsi rapat, berupa makanan dan minuman.
(5)Satuan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
1. a.pemeliharaan peralatan dan mesin;
2. b.pemeliharaan bangunan dan gedung;
3. c.pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
4. d.pemeliharaan jaringan dan irigasi.
(6)Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 5

(1)Dalam hal perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdapat harga barang/jasa di pasar lebih tinggi dari standardisasi harga yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati ini, harga barang/jasa disesuaikan dengan Harga Pasar dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Dalam hal pelaksanaan anggaran terjadi kenaikan Harga Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada Standar Harga Satuan , penyesuaian Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(2)Standar Harga Satuan yang tercantum dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi harga dengan menggunakan Pajak dan perkiraan Tingkat inflasi.

Pasal 7

(1)Komponen SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sampai dengan huruf h tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(2)Komponen SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pajak dan Perkiraan tingkat inflasi.
(3)Apabila jenis barang yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, standar harga dapat mengacu pada nilai atau harga yang tertera dalam website e-katalog. lkpp. go.id.
(4)Apabila jenis barang yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini dan tidak tertera dalam website e-katalog. lkpp. go.id, jenis barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul dari SKPD teknis terkait.

Pasal 8

Penjelasan terhadap komponen SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Ini.

BAB III

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 9

Penyusunan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan yang berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD.

Pasal 10

Penerapan ASB bertujuan untuk:

a.menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan pada tolok ukur kinerja;
b.menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c.meminimalisir terjadinya pengeluaran kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; dan
d.meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 11

(1)ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.ASB fisik; dan
2. b.ASB non-fisik.
(2)Rincian ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)ASB yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi harga dengan menggunakan Pajak. [

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…