DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan tahun 2026 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. RAD-PKSB sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi koordinasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Dokumen RAD-PKSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: a. pendahuluan; b. integrasi program dan kegiatan; dan c. penyelenggaraan rencana aksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan sektor pertanian yang mempunyai peran untuk menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang– Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087); SALINAN
4.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4.Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disebut sebagai RAD–PKSB, adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 2

RAD-PKSB sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi koordinasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

Pasal 3

(1)Dokumen RAD-PKSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.integrasi program dan kegiatan; dan
3. c.penyelenggaraan rencana aksi.
(2)Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.latar belakang;
2. b.maksud, tujuan dan sasaran; dan
3. c.dasar hukum.
(3)Integrasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
2. b.peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
3. c.pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
4. d.tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
5. e.dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi indonesian suistainable palm oil dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.
(4)Penyelenggaraan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.koordinasi implementasi RAD-PKSB;
2. b.pembiayaan; dan
3. c.monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pasal 4

Dokumen RAD-PKSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)RAD-PKSB wajib dilaksanakan oleh Penanggungjawab Program/Kegiatan yang terdiri dari Perangkat Daerah atau unsur lain yang ditetapkan dalam dokumen RAD-PKSB.
(2)Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
1. a.Koordinasi;
2. b.pemantauan; dan
3. c.evaluasi. pelaksanaan RAD-PKSB.
(3)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan evaluasi untuk RAD-PKSB selanjutnya.

Pasal 6

(1)Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Ditetapkan di Polewali pada tanggal 9 Desember 2025 BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd SAMSUL MAHMUD Diundangkan di Polewali pada tanggal 9 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ttd NURSAID BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 NOMOR 32 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 9 Desember 2025 1 i KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Dokumen Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD PKSB) Kabupaten Polewali Mandar dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan instrumen perencanaan yang disusun sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan, sekaligus menjadi kerangka acuan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam mengarahkan pembangunan perkebunan kelapa sawit secara terukur, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan RAD PKSB ini dilaksanakan melalui rangkaian proses yang melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, akademisi, serta perwakilan petani kelapa sawit. Melalui koordinasi, konsultasi publik, serta penyelarasan data dan kebijakan lintas sektor, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang komprehensif dalam mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan pada tata kelola perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Polewali Mandar. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi data, maupun masukan substantif selama proses penyusunan dokumen ini. Kami menyadari dalam pelaksanaan dan penyusunan RAD ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan laporan selanjutnya pada masa yang akan datang. Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud, S.IP. ttd ii DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL i KATA PENGANTAR ii DAFTAR ISI iii DAFTAR TABEL v DAFTAR GAMBAR vi BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Visi dan Misi 1.3. Maksud, Urgensi, Tujuan dan Sasaran 1.4. Strategi dan Kebijakan 1.5. Rencana Aksi 1.6. Dasar Hukum 1 8 8 11 12 13 BAB II. INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN 15 2.1. Gambaran Umum Permasalahan Perkebunan di Kabupaten Polewali Mandar 15 2.1.1 Kemitraan Petani dengan Perusahaan Kelapa Sawit 15 2.1.2 Legalitas Kelapa Sawit Rakyat 15 2.1.3 Produktivitas yang rendah 16 2.1.4 Kondisi Sarana dan Prasarana belum Memadai 16 2.1.5 Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Petani Masih Rendah 16 2.1.6 2.1.7 Status Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Limbah Budidaya Kelapa Sawit 17 20 2.2. Sinkronisasi Program dan Kegiatan 21 2.2.1 Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infastruktur 21 2.2.2 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun 22 2.2.3 Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan 22 2.2.4 Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa 24 2.2.5 Dukungan Percepatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit 25 2.3. Strategi dan Kebijakan 25 2.4. Matriks Rencana Aksi 27 iii BAB III. PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI 50 3.1 Koordinasi dan Implementasi RAD PKSB 50 3.2 Pembiayaan 51 3.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 51 BAB 1V. PENUTUP 52 DAFTAR PUSTAKA 54 LAMPIRAN 56 iv DAFTAR TABEL Tabel Teks Halaman

1.Luas Areal Kelapa Sawit Indonesia menurut Provinsi dan Status Pengusahaan (ha), 2023 2
2.Daftar Desa/Kecamatan yang telah memiliki STDB Sawit 29
3.Matriks Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Polewali Mandar 31
4.Matriks Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 46 v DAFTAR GAMBAR Gambar Teks Halaman
1.Sebaran Daerah Penghasil Kelapa Sawit di Indonesia 3
2.Tampilan salah satu hamparan kebun kelapa sawit di Kabupaten Polewali Mandar 4
3.Prinsip Keberlanjutan Kepala Sawit 6
4.Tahapan Penyusunan RAD PKSB Polewali Mandar 12
5.Integrasi Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan 13
6.Peta Kawasan Hutan Kabupaten Polewali Mandar 20
7.Roadmap Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Polewali Mandar 28 8 Peta Sebaran Pertanaman Sawit Kabupaten Polewali Mandar 30 9 Aktivitas Utama RAD PKSB Kabupaten Polewali Mandar 50 Lampiran
1.Poligon STDB Sawit Desa Ongko Kecamatan Campalagian 57
2.Poligon STDB Sawit Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian 58
3.Poligon STDB Sawit Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian 59
4.Poligon STDB Sawit Desa Lagiagi Kecamatan Campalagian 60
5.Poligon STDB Sawit Desa Ganttungan Kecamatan Campalagian 61
6.Poligon STDB Sawit Desa Batupanga Kecamatan Luyo 62
7.Poligon STDB Sawit Desa Batupanga Daala Kecamatan Luyo 63
8.Poligon STDB Sawit Desa Sambaliwali Kecamatan Luyo 64
9.Poligon STDB Sawit Desa Tenggelang Kecamatan Luyo 65
10.Poligon STDB Sawit Desa Beroangin Kecamatan Mapilli 66 vi
11.Poligon STDB Sawit Desa Tapango Barat Kecamatan Tapango 67
12.Poligon STDB Sawit Desa Kalimbua Kecamatan Tapango 68
13.Poligon STDB Sawit Desa Peburru Kecamatan Tutar 69
14.Poligon STDB Sawit Desa Tubbi Kecamatan Tutar 70
15.Poligon STDB Sawit Desa Arabua Kecamatan Tutar 71
16.Poligon STDB Sawit Desa Ambopadang Kecamatan Tutar 72
17.Poligon STDB Sawit Desa Poda-Poda Kecamatan Tutar 73 18. Konsultasi Awal dengan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar (Andi Afandi Rahman, ST. M.Si) 74 19 Konsultasi dengan Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Dinas Perkebunan Sulawesi barat (Agustina Palimbong, S.Pt. M.Si) 74 20. Konsultasi dengan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar (Hj. Dahliah, SP. MP.) 75 21. Rapat Pembentukan Tim Penyusun Dokumen RAD PKSB dihadiri Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan, Narasumber Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Dinas Perkebunan Sulawesi barat (Agustina Palimbong, S.Pt. M.Si) 75 22. Observasi Tenaga Ahli ke Perkebunan Sawit di Kecamatan Campalagian (a) 76 23. Observasi Tenaga Ahli ke Perkebunan Sawit di Kecamatan Campalagian (b) 76 24. Kondisi Pertanaman Sawit di Desa Gantungan Kecamatan Campalagian (Umur 5 Tahun), 2025 76 25. Pemaparan Dokumen Awal pada Rapat Pembentukan Tim Penyusun Pelaksanaan Kegiatan RAD PKSB (Dr. Harli A. Karim, SP. MP) 77 26. Rapat Kedua Pembentukan Tim Penyusun Pelaksanaan Kegiatan RAD PKSB 77 27. Proses Pengangkutan Tandan Kelapa Sawit di Kecamatan Luyo (a) 78 vii 28. Proses Pengangkutan Tandan Kelapa Sawit di Kecamatan Luyo (b) 78 29. Sinkronisasi Program dengan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) Polewali Mandar (a) 79 30. Sinkronisasi Program dengan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) Polewali Mandar (b) 79 31. Diskusi dan Dengar Pendapat Petani Sawit di Kecamatan Campalagian 80 32. Diskusi dan Dengar Pendapat Petani Sawit di Kecamatan Limboro 80 33. Sinkronisasi Program dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Polewali Mandar (Hj. Suryani, ST. M.SP./Kabid Bina Marga) (a) 81 34. Sinkronisasi Program dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Polewali Mandar (Hj. Suryani, ST. M.SP./Kabid Bina Marga) (b) 81 35. Sinkronisasi Program dengan UPT KPH Mapilli (Mahmud Mansjur, SP.) (a) 82 36. Penyerahan Draf RAD ke Kepala UPT KPH Mapilli (Mahmud Mansjur, SP) (b) 82 37. Sinkronisasi dengan Bidang Ekonomi Balitbangren Rencana Aksi Daerah (RAD) Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Polewali Mandar, 24 November 2025 83 38. Sinkronisasi Program dengan Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Polewali Mandar (M.Irdan Natsir, S.STP) 84 39. Rapat Penetapan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Polewali Mandar, 21 November 2025 84 40. Sinkronisasi dengan Bidang Ekonomi Balitbangren Rencana Aksi Daerah (RAD) Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Polewali Mandar, 24 November 2025 85 41. Pemaparan Draf Dokumen RAD-PKSB oleh Tenaga Ahli pada Rapat Konsultasi Publik I 85 42. Rapat Konsultasi Publik I dibuka oleh Sekretaris Daerah Polewali Mandar (Nur Said, S.Sos. MM) 86 43 Konsultasi Publik II di Kantor BPP Luyo dihadiri Camat Luyo, Mapilli, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat 86 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Salah satu subsektor yang cukup besar potensinya adalah subsektor perkebunan. Kontribusi subsektor perkebunan tahun 2023 yaitu sebesar 3,88 persen terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) dan 30,97 persen terhadap sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan atau merupakan urutan pertama pada sektor tersebut. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia karena kemampuannya menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan oleh sektor industri Kelapa sawit merupakan komoditi non-migas yang memiliki peranan krusial dalam ekonomi negara dan mendapatkan perhatian serius dari pihak pemerintah. Selama ini, sektor kelapa sawit di Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan besar terkait pengelolaan, lingkungan, serta dampak sosial yang memengaruhi reputasi minyak sawit di kancah internasional. Industri sawit adalah aspek yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia mengekspor produk sawit ke berbagai negara di dunia. Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk memasarkan minyak sawit dan inti sawit baik di dalam maupun luar negeri. Pasar potensial yang akan menyerap pemasaran minyak sawit (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) adalah industri fraksinasi/ranifasi (terutama industry minyak goreng), lemak khusus (cocoa butter substitute), margarine/shortening, oleochemical, dan sabun mandi Produksi kelapa sawit di Indonesia menjadi elemen pokok dalam menentukan harga kelapa sawit di pasar global. Kebutuhan dunia terhadap minyak sawit terus meningkat setiap waktu seiring dengan permintaan konsumen setiap negara yang senantiasa bertambah. Indonesia telah menjadi bagian dari rantai pasok minyak sawit terbesar dalam menentukan pangsa pasar dunia. Selama bertahun-tahun, sawit menjadi komoditas unggulan sebagai penghasil devisa negara. 2 Program penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit dari aspek hulu hingga hilir yang dikembangkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Upaya BPDPKS untuk melakukan penguatan, pengembangan dan peningkatan pemberdayaan perkebunan dan industri kelapa sawit nasional yang saling bersinergi agar terwujud perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Dukungan pemerintah terhadap pengembangan kelapa sawit terus meningkat. Dukungan ini disertai meningkatnya luas areal perkebunan sawit secara pesat. Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional. Indonesia sebagai salah satu negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dan memiliki luas tutupan lahan kelapa sawit mencapai 16.381.959 ha. Tabel 1. Luas Areal Kelapa Sawit Indonesia menurut Provinsi dan Status Penguasaan (ha), 2023 Sumber: Statistik Tanaman Tanaman Perkebunan Tahunan Indonesia Tahun 2023 Berdasarkan data Kementerian Pertanian, total luas perkebunan sawit di Indonesia naik dari 14,9 juta hektare pada tahun 2022 menjadi 3 16,38 juta hektare pada tahun 2023 dengan rincian 53 persen atau 8,64 juta hektare milik perusahaan swasta, sedangkan 42 persen atau 6,94 juta hektare berstatus sebagai perkebunan rakyat dan 800 ribu hektare dalam penguasaan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan area tersebut, kelapa sawit menyumbang sebesar 3,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan membantu mengurangi kemiskinan bagi 10 juta orang. Besarnya sumbangan komoditas sawit tak terlepas dari meningkatnya kinerja ekspor yang berasal baik dari CPO maupun berbagai produk turunan lainnya seperti biodiesel dan oleochemical. Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi penghasil dan produksi kelapa sawit. Pada tahun 2023, Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah penghasil sawit dengan luas lahan 108.443,89 hektar dengan produksi mencapai 242.732,85 ton kelapa sawit. Kabupaten Polewali Mandar urutan keempat penghasil sawit di Sulawesi Barat setelah Pasangkayu, Mamuju Tengah dan Mamuju. Gambar 1. Sebaran Daerah Penghasil Kelapa Sawit di Indonesia Kabupaten Polewali Mandar memiliki luas lahan 1.951 hektar dengan produksi 907,32 ton pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik Polewali Mandar, 2025). Luasan terbesar terdapat di Kecamatan Luyo. Di Kabupaten Polewali Mandar kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sebesar 33,36% pada tahun 2024. Di sektor pertanian sendiri, sub sektor perkebunan merupakan salah satu yang memiliki distribusi terbesar terhadap PDRB sektor pertanian dibandingkan subsektor lainnya. Selain itu, fungsi sosial perkebunan kelapa sawit dapat dilihat pada dampaknya 4 dalam pembangunan pedesaan, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan kemiskinan. Terkait dengan ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan Sawit, pada tahun 2024 Bupati Polewali Mandar telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 2680 Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit. Sebanyak 469 petani sawit telah ditetapkan sebagai Penerima Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Industri sawit merupakan sektor industri yang padat karya dan berbasis pada sumber daya lokal. Oleh karena itu, tidak heran jika pertumbuhan sektor industri sawit akan disertai dengan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri (PASPI, 2025). Gambar 2. Tampilan salah satu hamparan kebun kelapa sawit di Kabupaten Polewali Mandar Sektor perkebunan berperan dalam menghasilkan komoditas perkebunan serta pengembangan wilayah, pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan energi baru terbarukan, perbaikan kualitas lingkungan hidup, dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca `yang sejalan dengan penerapan strategi ekonomi hijau. 5 Peningkatan yang sangat signifikan dalam hal luas area tanam, produksi, dan pengolahan produk kelapa sawit, menjadikan perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu pendorong pembangunan dan perekonomian di masyarakat. Kabupaten Polewali Mandar, meskipun belum sebesar Kabupaten Pasangkayu, Mamuju, Mamuju Tengah. Sektor perkebunan kelapa sawit telah menjadi pemanfaatan ruang dan wilayah terbesar. Total luasnya didominasi oleh perkebunan sawit milik rakyat. Menurut Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) perkebunan sawit rakyat (PR) memainkan peranan yang sangat vital dalam industri kelapa sawit di Indonesia. Kepemilikan tanaman kelapa sawit oleh perkebunan sawit rakyat tidak hanya menambah volume produksi minyak sawit mentah (CPO), tetapi juga berkontribusi pada peningkatan keberagaman produksi dan ketahanan sektor perkebunan terhadap fluktuasi pasar. Upaya pengembangan terus dilakukan pemerintah dengan menerapkan sejumlah standar berkelanjutan dalam pengembangannya. Sejalan dengan semangat peningkatan daya saing pasar komoditi kelapa sawit, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019-2024. Dokumen ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kebijakan serta meningkatkan komitmen dan koordinasi para pihak dalam perbaikan tata kelola sawit. RAN KSB memberikan arahan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, memperluas dan membentuk Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD PKSB) sesuai kebutuhan dan kondisi kedaerahan. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD PKSB) adalah turunan dari Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB). Program ini merupakan inisiasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah terkait industri sawit di Indonesia. Pemerintah Daerah selaku pelaksana program nasional ini juga dituntut untuk mengejawantahkan visi misi nasional kelapa sawit berkelanjutan. 6 Selain itu, RAN-KSB menjadi momentum penting bagi semua pihak untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi pemerintah dengan para pihak terkait dalam perbaikan tata kelola sawit secara bekelanjutan. Kebijakan tersebut menjadi salah satu acuan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit, melalui penigkatan kapasitas dan kapabilitas perkebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan peningkatan diplomasi serta percepatan pencapaian perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. Inpres tersebut secara tegas pada Diktum Kedua Angka 13 mengamanatkan bahwa Bupati harus menyusun Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat kabupaten penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah kabupaten. Kebijakan ini mencakup program penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit sebagai pendukung tata kelola perkebunan berkelanjutan dan menyesuaikan dengan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar Gambar 3. Prinsip Keberlanjutan Kepala Sawit Kelapa sawit saat ini, masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada akses sosial dan lingkungan terutama pada lingkup pasar global dan internasional. Salah satu tantangan dalam sektor kelapa sawit adalah bagaimana memperkuat komitmen semua pihak yang terlibat dalam 7 pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan untuk menyelaraskan prinsip p5 (People, Planet, Prosperity, Peace, dan partnership). Di tengah kemajuan industri minyak kelapa sawit di Indonesia, banyak tantangan baru yang bermunculan, terutama masalah kontribusi industri minyak sawit Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan, baik secara ekonomi, sosial, maupun ekologi. Oleh karena itu, penting untuk merancang strategi dalam merencanakan pembangunan kelapa sawit yang mengambil pedoman dari prinsip-prinsip keberlanjutan dengan mempertimbangkan faktor Ekonomi, Ekologi, dan Sosial Budaya. Secara ekonomi, pengelolaan perkebunan sawit diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi petani, pelaku usaha, dan daerah. Dari sisi ekologi, praktik budidaya wajib menjaga kelestarian lingkungan melalui perlindungan hutan, konservasi keanekaragaman hayati, pengurangan emisi, serta pengelolaan limbah dan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Sementara dalam aspek sosial budaya, pembangunan sawit harus menghormati hak-hak masyarakat lokal dan adat, mendorong kesejahteraan petani, memastikan hubungan industrial yang harmonis, serta menjaga nilai-nilai budaya setempat. Integrasi ketiga prinsip ini menjadi landasan penting untuk mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaya saing. Selain itu keberlanjutan juga terkait dengan dengan armonisasi aspek 3P (Profit-People-Planet) dalam aktivitas bisnis menjadi landasan baru dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan koordinasi jangka panjang, kontribusi industri kelapa sawit dalam sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat melalui kemitraan petani dan perusahaan, karena kelapa sawit dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan mendukung pengembangan wilayah (Devi Anggraeni & Alexandra Hukom, 2023). Selain Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 yang mewajibkan Bupati/Walikota Menyusun RAD Kelapa Sawit Berkelanjutan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 91 Tahun 2023 tentang Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit. PMK tersebut menyebutkan bahwa salah satu indikator penerimaan DBH Sawit kepada daerah adalah 8 telah adanya RAD Kelapa Sawit Berkelanjutan dan dilaporkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kesadaran masyarakat terkait keberlanjutan mengharuskan adanya pengelolaan dan pengembangan perkebunan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang juga merupakan kewajiban pemerintah daerah. RAD-KSB merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah daerah untuk mensikronisasikan berbagai rencana strategis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang berkaitan dengan industri sawit di daerah. Program dari pemerintah daerah untuk mempromosikan keberlanjutan dalam sektor kelapa sawit. Rencana ini mencakup berbagai inisiatif, termasuk pengembangan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan, pengelolaan limbah yang lebih baik, serta pelatihan untuk petani kelapa sawit mandiri. Guna mendorong pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan perlu disusun sebuah Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD PKSB) Kabupaten Polewali Mandar. Salah satu tujuan utama dari program ini adalah menciptakan hubungan yang lebih baik antara masyarakat lokal dengan industri kelapa sawit. Selain itu, ini dapat membantu mengurangi dampak negatif sektor kelapa sawit terhadap lingkungan dan masyarakat. Melalui RAD PKSB, pemerintah daerah berharap dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dengan meningkatkan efisiensi dalam sektor kelapa sawit. Kebijakan RAD PKSB tersebut kemudian dilanjutkan ke dalam proses penyusunan rencana kebijakan dan program pembangunan daerah untuk lima tahun, sebagai bagian yang terpadu dengan dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional. Penyusunan RAD PKSB tahun 2025-2030 merupakan dokuman perencanaan yang bersifat strategis yang memuat tentang Visi, Misi, Maksud, Urgensi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Rencana Aksi dan Dasar Hukum dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar untuk 5 tahun mendatang 9 1.2. Visi dan Misi Visi pengembangan perkebunan kelapa sawit Kabupaten Polewali Mandar adalah: Terwujudnya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pengelolaan lingkungan yang lestari Untuk melaksanakan misi tersebut di atas, disusun beberapa misi berikut:

a.Meningkatkan produksi kelapa sawit rakyat melalui penerapan GAP (Good Agriculture Practice/Teknik Budidaya Baik
b.Mendorong perkebunan kelapa sawit menerapkan tata kelola yang berlandaskan prinsip-prinsip SPO (Sustainable Palm Oil)
c.Meningkatkan kualitas SDM perkebunan rakyat dalam kultur teknis dan pengelolaan kebun
d.Menginisiasi upaya pemanfaatan biomassa di perkebunan rakyat maupun di perkebunan besar, dan mempersiapkan hilirisasi produk kelapa sawit
e.Meningkatkan produktivitas lahan melalui intensifikasi dan integrasi ternak di perkebunan kelapa sawit.
f.Memperkuat kelembagaan perkebunan kelapa sawit rakyat melalui pola kemitraan dan mandiri.
g.Melakukan sinkronisasi lintas lembaga/sektor peraturan perundang- undangan dan kebijakan di tingkat daerah, baik di sektor hulu maupun hilir. 1.3. Maksud, Urgensi, Tujuan dan Sasaran RAD PKSB Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Polewali Mandar dimaksudkan untuk :
a.Memberikan arah, pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Polewali Mandar
b.Menjadi pedoman operasional bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. 10
c.Mengarahkan berbagai program dan kegiatan lintas sektor agar selaras dengan prinsip keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan).
d.Memastikan implementasi kebijakan nasional terkait kelapa sawit berkelanjutan dapat diterapkan secara efektif di tingkat daerah.
e.Menyediakan instrumen yang mendukung dalam melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan terkait kelapa sawit berkelanjutan yang telah dilaksanakan. Urgensi penyusunan Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan antara lain :
a.Sebagai Peta Jalan (Road Map) perbaikan tata kelola kelapa sawit berkelanjutan
b.Menjawab tantangan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang masih memerlukan peningkatan data, koordinasi, dan kapasitas kelembagaan.
c.Menekan potensi persoalan lingkungan seperti deforestasi, degradasi lahan, dan konflik pemanfaatan ruang.
d.Menguatkan posisi petani kecil agar lebih produktif, legal, dan berdaya saing dalam rantai pasok.
e.Mendukung pemenuhan standar keberlanjutan yang semakin menjadi tuntutan pasar domestik maupun global.
f.Menjamin penyelesaian sengketa dan perlindungan masyarakat sekitar perkebunan secara lebih transparan dan akuntabel.
g.Menjadi Salah satu syarat penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit daerah (PMK 91 Pasal 8 Ayat 1 Huruf d) Tujuan dilakukannya RAD PKSB Kabupaten Polewali Mandar Perangkat Daerah adalah untuk:
a.Mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, terutama perkebunan kelapa sawit rakyat yang secara bertahap menerapkan prinsip-prinsip kelapa sawit berkelanjutan dalam semua aspek pengelolaannya;
b.Mewujudkan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang produktif, ramah lingkungan, dan berkeadilan sosial. 11
c.Memperbaiki tata kelola sektor kelapa sawit melalui ketersediaan data yang akurat, koordinasi lintas pihak, dan penguatan regulasi daerah.
d.Meningkatkan kapasitas petani dalam praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) dan akses terhadap legalitas lahan, pembiayaan, serta pasar.
e.Menjamin perlindungan lingkungan melalui pengelolaan kawasan, konservasi, dan pemantauan yang berkelanjutan.
f.Mendorong terjalinnya kemitraan yang sehat antara pemerintah, perusahaan, petani, dan masyarakat. Sasaran RAD PKSB Kabupaten Polewali Mandar antara lain :
b.Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Polewali Mandar;
c.Meningkatnya produktivitas hasil perkebunan kelapa sawit dan bertambahnya jumlah maupun kapasitas pabrik kelapa sawit;
d.Tersedianya basis data kelapa sawit Polewali Mandar yang lengkap, terintegrasi, dan mutakhir.
e.Meningkatnya kapasitas dan produktivitas petani kecil melalui pelatihan, pendampingan, dan perbaikan manajemen usaha tani.
f.Terwujudnya tata kelola perkebunan yang sesuai regulasi, termasuk legalitas lahan, kepatuhan standar berkelanjutan, dan penyelesaian sengketa.
g.Meningkatnya pengelolaan lingkungan, termasuk perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi dan pengurangan dampak negatif perkebunan.
h.Terbukanya akses pasar dan kemitraan usaha yang menguntungkan bagi petani dan pelaku usaha lokal.
i.Terimplementasinya Peraturan Bupati RAD PKSB sebagai kerangka formal pelaksanaan aksi di Kabupaten Polewali Mandar.
j.Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan melalui:
1. 1.Penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastuktur;
2. 2.Peningkatan kapasitas dan kapabilitas perkebun serta percepatan peremajaan;
3. 3.Pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 12
4. 4.Penerapan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
5. 5.Pelaksanaan dukungan percepatan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit. 1.4. Strategi dan Kebijakan RAD PKSB ini disusun oleh para pemangku kepentingan yang dipimpin oleh pemerintah dan melibatkan Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi dan forum koordinasi para pemangku kepentingan dalam memberikan masukan, pandangan dan rekomendasi rencana aksi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan RAD dapat dilaksanakan oleh seluruh pihak, setelah RAD ini disepakati oleh para pihak dan akan disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Peraturan Bupati Polewali Mandar. Strategi dan Tahapan penyusunan RAD PKSB sebagai berikut : Gambar 4. Tahapan Penyusunan RAD PKSB Polewali Mandar 13 Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam RAD dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik secara secara kolaboratif antara pemerintah, mitra kunci dan pihak lain ataupun secara individual. Dalam setiap rencana tindakan memiliki koordinator dan lembaga pendukung. Diharapkan bahwa Lembaga/OPD yang bertugas sebagai koordinator akan bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan. Namun, lembaga pendukung dapat menyediakan dukungan tambahan, dukungan keuangan, dan keterampilan teknis sesuai kebutuhan. Dalam rencana ini, peserta forum menjelaskan langkah-langkah strategis apa yang mereka pikir akan diperlukan dalam lima tahun ke depan untuk membantu pemangku kepentingan segera meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan sektor kelapa sawit. Gambar 5 memberikan gambaran lebih lanjut tentang bagaimana kebijakan pembangunan perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah Gambar 5. Integrasi Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah 1.5. Rencana Aksi Berdasarkan Visi Bupati H. Samsul Mahmud dan Wakil Bupati Andi Nursami Masdar yaitu Polewali Mandar Sehat, Cerdas dan Maju Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Budaya & Berwawasan Lingkungan, 14 sehingga Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD PKSB) disusun mengacu pada misi ketujuh yaitu menciptakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, bersih dan bebas banjir, Sehingga dengan rencana pemerintah yang berhubungan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan serta komitmen Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. RAD PKSB disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. 1.6. Dasar Hukum Landasan hukum penyusunan RAD PKSB Kabupaten Polewali Mandar yaitu:
6. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
8. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. 4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
10. 5.Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 105/KPTS/PI.400/2/2018 Tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B)
11. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. 7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
13. 8.Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Perkebunan Tahun 2019-2024;
14. 9.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
15. 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit 15
16. 11.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia No. 91 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit
17. 12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 / PERMENTAN / OT.140 / 9 / 2013 tentang Perizinan Pedoman Usaha;
18. 13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
19. 14.Peraturan Daerah Polewali Mandar Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032 16 2.1.1. Kemitraan Petani dengan Perusahaan Kelapa Sawit Keberadaan Kelapa Sawit di Kabupaten Polewali Mandar awalnya dilaksanakan melalui Pola Kemitraan. Awalnya terdapat 2 perusahaan swasta yang membangun kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan, dimana petani menyediakan lahan dan perusahaan yang melakukan penanaman, lama perjanjian kemitraan 30-35 tahun terhitung sejak ditanda tangani kesepakatan. Namun di tahun kedua perjanjian, perusahaan tersebut mengalami masalah dan meninggalkan tempat sehingga terjadi ketidakjelasan atas keberlanjutan tanaman kelapa sawit tersebut. Untuk menyelamatkan tanaman, para petani melakukan pemeliharaan secara swadaya dan saat ini kebun-kebun kemitraan tersebut dikelola oleh petani masing-masing. 2.1.2. Legalitas Bibit Kelapa Sawit Rakyat Sejak berkembangnya kelapa sawit di Kabupaten Polewali Mandar, hal yang menjadi masalah adalah benih (bibit) kelapa sawit. Hasil kunjungan Tim Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan untuk uji sample rendemen, 90% kelapa sawit rakyat adalah jenis Dura. Jenis Dura memiliki ketahanan yang baik terhadap penyakit dan adaptasi yang tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan Hal ini disebabkan, petani yang menanam kelapa sawit memperoleh benih asalan baik membeli di penangkar tidak resmi ataupun melakukan pembibitan sendiri. Upaya sosialisasi kepada para petani belum mampu meredam peredaran benih- benih tidak bersertifikat, ditambah keterbatasan petugas dimana PBT (Pengawas Benih Tanaman) hanya ada di provinsi. 17 2.1.3. Produktivitas yang rendah Persoalan pada usaha perkebunan kelapa sawit adalah rendahnya produktivitas. Pada saat ini produktivitas tanaman perkebunan baik pada perkebunan rakyat maupun perkebunan besar masih di bawah potensi genetiknya. Rendahnya produktivitas tanaman ini disebabkan oleh belum optimalnya penerapan “praktek budidaya yang baik” atau Good Agricultural Practice/GAP oleh pelaku usaha, terutama oleh petani/pekebun. Permasalahan rendahnya produktivitas terutama terjadi pada perkebunan rakyat, karena kebun-kebun rakyat menggunakan bibit yang tidak bersertifikat. Peningkatan produktivitas dapat diatasi dengan peremajaan tanaman menggunakan benih unggul bersertifikat. 2.1.4. Kondisi Infrastruktur belum memadai Kondisi sebagian sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit juga masih jauh dari yang diharapkan, baik berupa jalan maupun sarana pengairan serta jalan produksi kebun. Kondisi jalan produksi di perkebunan kelapa sawit termasuk jalan kebun masih jauh dari memadai sehingga menyebabkan ongkos angkut hasil panen perkebunan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi, yang berakibat menjadi semakin berkurangnya pendapatan yang diterima pekebun. 2.1.5. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Petani Masih Rendah Petani kebun atau disebut pekebun, merupakan sumber daya penting dalam pembangunan pertanian dan perkebunan, sehingga dengan demikian kemampuan SDM pekebun akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau capaian hasil pembangunan. Pekebun secara umum didominasi oleh kaum tua dan dari kaum ibu-ibu, dengan pendidikan formal yang sangat rendah, hal ini membuat sulitnya dalam transformasi teknologi. Masih rendahnya SDM pertanian ± 80% yang berusaha tani tamat SD ke bawah. Sebagai akibat dari hal tersebut adalah bahwa petani lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan daripada petani sebagai pelaksana pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut maka peningkatan kapasitas pekebun sebagai unsur penting dalam pelaksana pembangunan perkebunan. Untuk menyampaikan program kegiatan dan 18 kebijakan dari pemerintah diperlukan tenaga penyuluh pertanian. Keberadaan tenaga penyuluh saat ini juga masih jauh dari memadai, karena berkurangnya petugas karena diakibatkan pensiun atau mutasi tugas. Idealnya satu desa satu penyuluh, dan kondisi saat ini penyuluh pertanian bersifat polivalen, menangani semua komoditi termasuk peternakan, sehingga kurang maksimal dalam melaksanakan tugas penyuluhan khususnya pada komoditi perkebunan kelapa sawit. 2.1.6. Status Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Perkembangan sengketa dan konflik pertanahan, baik secara kualitas maupun kuantitas setiap tahun selalu mengalami kenaikan, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya luas tanah yang ada tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang memerlukan tanah, adanya konflik kepentingan antara masyarakat dengan badan hukum swasta maupun pemerintah. Penanganan sengketa atau konflik lahan perkebunan kelapa sawit adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk usaha perkebunan. Namun demikian, penanganan dan penyelesaian konflik ini harus didukung oleh kelembagaan pertanahan yang kuat dan berwibawa, koordinasi antar instansi pemerintah yang efektif, administrasi pertanahan dan manajemen konflik yang efektif dan efesien serta strategi penanganan dan penyelesaian konflik yang cepat, tepat dan efektif didukung oleh SDM yang handal dengan kemampuan yang terlatih baik dipusat maupun di daerah. Banyak perkebunan sawit yang beroperasi di kawasan hutan dilakukan tanpa izin dan menyebabkan konflik tenurial antara masyarakat lokal dan perusahaan (Wibowo et al., 2019). Pembangunan perkebunan kelapa sawit telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah, namun di lain pihak terdapat permasalahan yang terjadi dari segi teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa permasalahan mendasar yang saat ini terjadi pada subsektor perkebunan adalah masih banyaknya kebun yang berada di dalam kawasan hutan, perizinan perkebunan yang belum lengkap, produktivitas yang rendah, rendahnya kapasitas pekebun, bertambahnya 19 tanaman tua dan rusak yang memerlukan peremajaan, rendahnya kualitas sarana prasarana perkebunan, ancaman kebakaran lahan dan kebun, dan serta isu perkebunan kelapa sawit Indonesia yang tidak ramah lingkungan di dunia internasional Perkebunan sawit juga telah menimbulkan kerentanan ekonomi pada komunitas lokal (Amalia et al., 2019). Bahkan, ekspansi perkebunan sawit di kawasan hutan berdampak terhadap kerusakan lingkungan (Suryadi et al., 2020). Melihat kondisi tersebut, penertiban perkebunan sawit di kawasan hutan akan dihadapkan pada banyak masalah sosial, ekonomi dan lingkungan. Aspek legalitas penguasaan (tenurial) lahan merupakan aspek krusial yang menjadi bagian penting tata kelola perkebunan kelapa sawit yang baik. Permasalahan tidak jelasnya legalitas dan tenurial, baik yang dihadapi perusahaan maupun petani berimplikasi pada aspek kepastian berusaha, legalitas dan legitimasi produk-produk perkebunan yang dihasilkan. Selain itu, aspek legalitas lahan menjadi salah satu kendala penting di dalam proses sertifikasi minyak sawit berkelanjutan. Di sisi lain, penguasaan kawasan hutan secara ilegal dan tidak terselesaikannya permasalahan tenurial menyebabkan hilangnya penerimaan negara dan terhambatnya akses bagi investor dan petani untuk meningkatkan produktivitas. Di samping risiko ini, ada tujuh kelompok permasalahan utama yang berhasil diidentifikasi, diantaranya adalah: aspek legalitas usaha, manajemen perkebunan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan usaha yang berkelanjutan, serta pemantauan evaluasi, data, koordinasi dan infrastruktur. Risiko dan permasalahan yang tidak dimitigasi dapat menghambat pencapaian inisiatif kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Polewali Mandar. Selain itu, terdapat perkebunan kelapa sawit berada dalam kawasan hutan. Permasalahan tersebut hampir terjadi pada kabupaten atau provinsi sentra perkebunan sawit. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat 3,1 juta hingga 3,2 juta ha kebun sawit berada di kawasan hutan, mencakup hutan konservasi (115.694 ha), hutan lindung (174.910 ha), hutan produksi terbatas (454.849 ha), hutan produksi biasa 20 (1.484.075 ha), dan hutan produksi yang dapat dikonversi (1.224.291 ha) (Susetyo, 2025). Luas kawasan hutan di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 93.198 hektar. Meski belum ada data yang menunjukan bahwa terdapat pertanaman kelapa sawit di Kabupaten Polewali Mandar berada dalam kawasan hutan. Namun demikian, perlu mendapat antisipasi sebelumnya. Gambar 6. Peta Kawasan Hutan di Polewali Mandar Berdasarkan SK. Menhut No. 102 Tahun 2025 tentang Peta Penetapan Wilayah KPHL dan KPHL Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar terdapat 2 kategori hutan fungsional yaitu Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas. Luas Hutan Lindung (HL) sebesar 70.182 hektar terbesar terdapat di Kecamatan Tutar dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebesar 23.016 hektar terbesar terdapat di Kecamatan Bulo dan Tutar. Praktik pengadaan, penguasaan dan perluasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit setidaknya berlangsung melalui lima ranah. Pertama, pengadaan lahan untuk perkebunan dilakukan melalui proses tata ruang dan perubahannya, yang di dalamnya termasuk proses pelepasan kawasan hutan dengan perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kedua, melalui jalur regulasi dan mekanisme perizinan. Ketiga, lahan-lahan untuk perkebunan dikuasai melalui jalur masyarakat, terutama 21 dengan memanfaatkan sistem patronase dengan elit lokal. Keempat, penguasaan lahan dilakukan melalui skema kemitraan dengan masyarakat lokal yang memang menjadi kewajiban investor dalam mengembangkan usahanya. Melalui skema kemitraan, investor memperluas perkebunan dengan memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat, yang berada di luar Izin Usaha Perkebunan mereka. Kelima, melalui jalur politik, terutama lobi-lobi politik dan bisnis 2.1.7. Limbah Budidaya Kelapa Sawit Permasalahan lingkungan di perkebunan antara lain yang sering muncul adalah limbah budidaya kelapa sawit (pelepah, sisa pestisida) dengan pengaduan masyarakat berupa pembuangan limbah ke badan sungai sehingga mencemari air sungai yang dapat membahayakan bagi masyarakat sekitar dan biota perairan lainnya serta mematikan ikan-ikan yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat. Perusahaan Kelapa Sawit harus diawasi dengan ketat pengelolaan limbahnya agar tidak terjadi hal seperti tersebut di atas. Limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) atau lebih tepat disebut produk samping PKS ada tiga macam yaitu limbah padat, limbah cair dan limbah gas. Limbah padat berupa cangkang, fibre (serat), dan sludge. Cangkang mempunyai nilai jual yang tinggi dan diminati pasar luar negeri karena bisa diolah menjadi biomassa pengganti batu bara. Sumber energi panas, serat dimanfaatkan untuk bahan bakar di boiler dan abunya untuk pupuk organik di kebun. Limbah cair digunakan sebagai pupuk cair organik, dan limbah gas berupa methane dapat diolah menjadi sumber energi untuk bahan bakar gas maupun listrik. Limbah sawit di Kabupaten Polewali Mandar tidak terbuang tetapi termanfaatkan semua bahkan banyak investor akhir-akhir ini berbisnis cangkang yang mengekspor terutama cangkang sawit dan bungkil sawit. Meskipun belum ada perusahaan pabrik pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Polewali Mandar. Namun, penanganan limbah pabrik kelapa sawit perlu dipersyaratkan dalam pemberian izin pendirian pabrik di masa yang akan datang. 22 2.2. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Dokumen RAD PKSB disusun dengan mengacu pada program dan kegiatan RAN KSB melalui proses sinkronisasi. Tim Tenaga Ahli Penyusun RAD PKSB dibentuk melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Nomor 615 Tahun 2025 tentang Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Polewali Mandar Perangkat Daerah-2029. Sinkronisasi RAD PKSB terhadap RAN KSB dilakukan pada tingkatan program dan kegiatan. Proses sinkronisasi dituangkan dalam Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi Terhadap lima komponen. 2.2.1. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infastruktur Guna mendukung efektivitas organisasi pelaksana dalam memfasilitasi proses manajemen pengembangan perkebunan kelapa sawit, operasional dari organisasi ini perlu didukung pendanaan dari APBN/APBD Provinsi /APBD Kabupaten. Pembiayaan tersebut sangat penting untuk menjalankan proses koordinasi, supervisi, pemantauan, dan evaluasi kegiatan sesuai dengan desain dan rencana aksi pengembangan kawasan yang telah ditetapkan. Ketersediaan infrastruktur yang cukup menjadi elemen penting dalam mempercepat kemajuan di suatu wilayah, termasuk dalam pengembangan kebun kelapa sawit di Kabupaten Polewali Mandar. Saat ini, pemerintah baik di tingkat nasional maupun lokal terus berupaya untuk memfasilitasi masuknya investasi yang akan memberikan efek berganda terhadap kemajuan daerah. Namun setiap investasi yang masuk pastinya menjadikan ketersediaan infrastruktur pendukung sebagai pertimbangan utama karena berkaitan dengan efisiensi bisnis bagi investor. Salah satu tantangan utama dalam berinvestasi di suatu daerah termasuk di Kabupaten Polewali Mandar adalah ketidaktersediaan infrastruktur yang cukup dan terintegrasi, terutama untuk menjangkau seluruh wilayah. Ini merupakan hal yang krusial karena perkebunan sawit umumnya terletak di desa-desa yang jauh dari pusat kota atau industri. Aksesibilitas menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesinambungan dalam rantai pasok, terutama untuk produk yang berasal 23 dari perkebunan rakyat. Terdapat banyak petani yang memilih untuk menjual hasil panen mereka kepada pengepul untuk dipasarkan ke pabrik akibat terbatasnya infrastruktur, yang berimbas pada tingginya biaya transportasi. Selain itu, belum terdapatnya Kawasan Industri yang mendukung sektor kelapa sawit di Kabupaten Polewali Mandar yang dapat meningkatkan nilai dan pengolahan produk dari perkebunan. 2.2.2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun Petani berperan penting dalam kemajuan sektor perkebunan sawit di Kabupaten Polewali Mandar. Peningkatan kapasitas dan kemampuan kerjasama dalam kelompok tani menjadi sangat krusial. Informasi terbaru tentang Teknik budidaya sangat minim, mengakibatkan kurangnya inisiatif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kebun. Pengelolaan kebun dilakukan secara konvensional yang mengandalkan informasi sesama petani maupun informasi petani dari luar daerah. Penyuluhan belum dilakukan secara intensif. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya modal untuk mengelolaan kebun yang sesuai dengan standar budidaya. Kegiatan pendataan perkebunan sawit rakyat baru mulai dilaksanakan pada perangkat daerah ini, dimulai dengan sosialisasi, pendataan pekebun, verifikasi dan validasi data, pemeriksaaan lapangan dan pemetaan. Pendataan perkebunan sawit rakyat ini juga untuk melihat sebaran data kelapa sawit rakyat, termasuk yang berada dalam kawasan hutan. Saat ini terdapat sekitar 1.951 hektar areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan perkebunan rakyat. Luasan ini masih merupakan luas berdasarkan Data Statistik Perkebunan Tahun 2023. Dengan pelaksanaan pendataan petani sawit sekaligus memperbaiki data sebaran sawit yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. 2.2.3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hampir semua pengelolaan lingkungan bersentuhan langsung dengan dinamika pengembangan perkebunan kelapa sawit termasuk di Kabupaten Polewali Mandar. Oleh karena itu penting untuk memberikan informasi dan membangkitkan peran aktif petani dalam memelihara lingkungan melalui memperhatikan kesesuaian lahan terutama kemiringan, 24 keberadaan sungai dan peningkatan kesadaran terhadap keanekaragaman hayati Hal ini dapat dilakukan dengan membangun kesadaran di kalangan petani kelapa sawit akan manfaat keanekaragaman hayati yang diikuti dengan upaya merintis pembangunan kawasan konservasi. Dalam konteks perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Polewali Mandar, isu strategis dari masalah lingkungan hidup adalah : 1) Mencegah laju deforestasi karena perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu faktor penyebab deforestasi terbesar; Deforestasi merupakan kondisi luas hutan yang mengalami penurunan, yang disebabkan oleh konversi lahan untuk infrastrukur, permukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan. 2) Melindungi Area dengan Nilai Konservasi Tinggi yaitu kawasan dengan tutupan hutan /koridor satwa liar, kawasan gambut, sumber air, dan kawaan hukum adat; 3) Mencegah kebakaran lahan dan perkebunan yang salah satunya melalui pendekatan berbasis masyarakat; 4) Mengelola limbah dari kegiatan perkebunan kelapa sawit terutama sebagai sumber energi untuk sawit yang sejalan dengan rencana nasional 5) Pengelolaan limbah dari kegiatan perkebunan kelapa sawit terutama sebagai sumber bahan organik bagi tanaman sawit atau tanaman lainnya. 6) Melengkapi database dan peta potensi, kinerja, dan kesiapan perkebunan kelapa sawit guna memperoleh sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan 7) Meningkatkan produktivitas melalui perbaikan Teknik budidaya, pemeliharaan dan pengelolaan kebun yang disertai peningkatan kapasitas petani 8) Melakukan kajian awal potensi pengembangan sumber energi terbarukan berbasis biomassa kelapa sawit. 9) Revitalisasi kemitraan inti-plasma dan kelembagaannya dalam payung hukum yang berkeadilan termasuk mengevaluasi hak petani plasma/mandiri atas by-product dari TBS-nya. 25 10) Peningkatan produktivitas lahan melaui integrasi ternak dan tanaman pangan di perkebunan kelapa sawit. 11) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pendampingan, dan pendidikan dengan skema pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan kelapa sawit dan pemda setempat. 12) Review peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait dengan sistem industri kelapa sawit (hulu dan hilir) di tingkat kabupaten. Lingkungan hidup sebagai sebuah system, memiliki batasan daya dukung dan daya tampung dalam memenuhi kebutuhan sosial ekonomi. Salah satu tekanan besar terhadap lingkungan hidup terutama berasal dari pembangunan berbasis lahan termasuk perkebunan sawit. Tekanan terbesar terutama berasal dari pengembangan perkebunan kelapa sawit sebagai komoditas perkebunan terbesar di Indonesia. Dalam skala Kabupaten Polewali Mandar, perkembangan perkebunan dikhawatirkan akan berdampak pada berkurangnya tutupan hutan dan perlindungan area dengan nilai konservasi tinggi serta kebakaran lahan. 2.2.4. Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Status Lahan Perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus diupayakan secara sinergi oleh pemerintah pusat dan daerah dengan Meskipun disadari, hingga saat ini berbagai aturan ini belum berjalan optimal karena berhadapan dengan berbagai tantangan, seperti kepastian lahan sampai persoalan data. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk menyelesaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit, yaitu Instruksi Presiden Nomor 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024, dan Inpres Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Salah satu tantangan adalah mengenai kepastian status lahan perkebunan kelapa sawit, hal ini menjadi faktor utama dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit. Berbagai permasalahan tata kelola sawit akan dapat diselesaikan jika telah dimiliki data yang terintegrasi dan valid terlebih di kawasan hutan. 26 Hal-hal yang harus menjadi perhatian dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk komoditas perkebunan kelapa sawit khususnya sawit rakyat antara lain: kesesuaian tata ruang pengembangan kawasan perkebunan kelapa sawit; pengelolaan sistem informasi; optimalisasi target perluasan sesuai dengan luasan dalam dokumen perencanaan; pencegahan ahli fungsi lahan komoditas utama seperti kakao, jagung, padi menjadi tanaman sawit. Pengembangan sawit dilakukan pada lahan-lahan yang selama ini tidak produktif. 2.2.5. Dukungan Percepatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit Umumnya petani tidak memiliki akses pasar sehingga sering terperangkap pada system tengkulak yang sering merugikan petani. Selain itu, lemahnya petani dalam akses pasar juga dikarenakan kurangnya promosi produk perkebunan serta jaringan kelembagaan pemasaran yang masih lemah. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, untuk memperkuat sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Dengan terbitnya beberapa regulasi ini, seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit wajib memiliki sertifikasi ISPO, termasuk pekebun yang dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ISPO menandai progres signifikan penerapan prinsip keberlanjutan melalui instrumen Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO) yang bersifat mandatori atau diwajibkan bagi semua pelaku usaha baik BUMN, swasta maupun pekebun. 2.3. Strategi dan Kebijakan Strategi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Polewali Mandar adalah :
a.Melengkapi database dan peta potensi, kinerja, dan kesiapan perkebunan kelapa sawit. 27
b.Meningkatkan produktivitas melalui perbaikan Teknik budidaya, pemeliharaan dan pengelolaan kebun yang disertai peningkatan kapasitas petani
c.Melakukan riset awal potensi pengembangan sumber energi terbarukan berbasis biomassa kelapa sawit.
d.Peningkatan produktivitas lahan melaui integrasi ternak dan tanaman pangan dalam perkebunan kelapa sawit, misalnya integrasi Tanaman Sawit dan Ternak Sapi atau Kambing
e.Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pendampingan, dan pendidikan dengan skema pendanaan antara lain Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan kelapa sawit, DBH, Perbankan, Perguruan Tinggi dan APBD Kabupaten/Provinsi
f.Penyesuaian peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait dengan sistem industri kelapa sawit (hulu dan hilir) di tingkat kabupaten. Kebijakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Polewali Mandar :
1. 1.Meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan perbaikan penanganan hasil TBS, serta diversifikasi komoditas maupun integrasi ternak di perkebunan kelapa sawit.
2. 2.Memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak kelapa sawit dan menyelesaikan konflik yang ada sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
3. 3.Mendorong pemanfaatan biomassa kelapa sawit sebagai substitusi nutrisi pada perkebunan rakyat dan membangun prakondisi untuk pemanfaatan biomassa tersebut sebagai sumber energi terbarukan.
4. 4.Mendorong pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai bahan yang bermanfaat dan bernilai ekonomi
5. 5.Penguatan peran kelompok tani yang mampu mendorong pengembangan usaha koperasi dan menjamin kepastian akses pengolahan hasil kebun petani dan peningkatan kualitas SDM dalam kelompok tani 28 2.4. Matriks Rencana Aksi Matriks menerangkan secara kualitatif bahwa ada hubungan antar bidang terutama dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara lestari (terutama perkebunan rakyat), dan kemudian ada hubungan antara pengelolaan produk samping kelapa sawit dan kelembagaan petani. Secara umum rencana aksi yang paling banyak terfokus pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan usaha secara berkelanjutan, dan manajemen perkebunan. Meskipun RAD belum tercantum secara eksplisit, pemahaman tentang aksi sebagai hasil turunan dari tabel tersebut harus mempertimbangkan aspek konseptualnya. Ini dapat berfungsi sebagai alternatif untuk penyusunan program pelaksanaan Rencana Aksi Daerah ini. Gambar 7. Roadmap Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Polman Saat ini keberadaan kebun sawit yang dikelola petani swadaya belum teridentifikasi secara komprehensif. Pendataan sawit rakyat penting sebab berpengaruh dalam kebijakan yang nantinya diambil pemerintah. Contohnya, masih terdapat kebun sawit milik petani swadaya di dalam kawasan hutan yang memerlukan penyelesaian. Peremajaan sawit juga penting untuk mendorong produktivitas kebun sawit swadaya, serta dasar untuk mendorong legalitas dan verifikasi lahan pekebun swadaya. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2025 melalui Bidang Perkebunan telah menerbitkan 312 STDB dengan luas lahan kurang lebih 206 hektar tersebar 5 Kecamatan yakni Campalagian, Luyo, Tutar, Mapilli dan Tapango. 29 Tabel 2. Daftar Desa/Kecamatan yang telah memiliki STDB Sawit No. Kecamatan Desa/Kelurahan Jumlah Lahan Total Luas Lahan (Ha) 1 Campalagian Gattungan 15 6,84 2 Campalagian Lagiagi 14 4,31 3 Campalagian Ongko 58 19,59 4 Campalagian Padang Timur 8 2,67 5 Campalagian Sumarrang 24 13,90 6 Luyo Batupanga Daala 16 10,99 7 Luyo Batupanga 5 2,80 8 Luyo Sambaliwali 38 18,97 9 Luyo Tenggelang 69 66,46 10 Mapilli Beroangin 21 17,78 11 Tapango Tapango Barat 7 3,55 12 Tapango Kalimbua 1 3,56 13 Tutar Peburru 17 14,48 14 Tutar Tubbi 2 2,73 15 Tutar Arabua 10 9,90 16 Tutar Ambopadang 2 2,47 17 Tutar Podapoda 5 5,35 JUMLAH 312 206,35 Salah satu solusi untuk masalah ini adalah skema registrasi Surat Tanda Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB) yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya. Dengan adanya STDB, kebun kelapa sawit milik petani swadaya bisa didata secara faktual dan terintegrasi secara nasional. Selain itu, manfaat bagi petani juga sangat besar. Petani dapat memperoleh berbagai bantuan termasuk bantuan pupuk dan benih, program peremajaan, pembinaan dan pemberdayaan, serta peningkatan produktivitas. 30 Gambar 8. Peta Sebaran Pertanaman Sawit Kabupaten Polewali Mandar Perkebunan sawit berkelanjutan melibatkan berbagai lembaga pemerintah teknis (Organisasi Perangkat Daerah/OPD) antara lain : Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan), Bidang Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Kantor ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral, Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan, UPT KPH Mapilli dan lain-lain. Masing-masing lembaga memiliki peran penting dalam menciptakan keberlanjutan industri kelapa sawit. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar lembaga tersebut. 31 A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR Tabel 3. Matriks Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Polewali Mandar NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN KOORDINATOR ANGGOTA
6. 1.Penguatan Data Dasar Perkebunan Kelapa Sawit sebagai Pendukung Tata Kelola Perkebunan Berkelanjutan 1.1. Penyusunan Data Pekebun 1.1.1. Tersedianya data pekebun di tingkat Kabupaten Dinas Pertanian dan Pangan
7. 1.Balitbangren
8. 2.Dinas PUPR
9. 3.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10. 4.Camat (Wilayah Sawit)
11. 5.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
12. 6.UPTD KPH Mapilli
13. 7.Bagian Hukum
14. 8.Bagian Adm. Pembangunan
15. 9.Kepala Desa/Lurah
16. 10.Apkasindo Sulawesi Barat
17. 11.Petani / Pekebun 1.2. Pendataan dan Pemetaan Lokasi Sawit Rakyat 1.2.1. Tersedianya data pekebun sesuai format STDB dan peta lokasi kebun sawit rakyat Kabupaten Polewali Mandar Dinas Pertanian dan Pangan
18. 1.Balitbangren
19. 2.Dinas PUPR
20. 3.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
21. 4.Camat (Wilayah Sawit)
22. 5.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
23. 6.UPTD KPH Mapilli
24. 7.Bagian Hukum
25. 8.Bagian Adm. Pembangunan
26. 9.Kepala Desa/Lurah
27. 10.Apkasindo Sulawesi Barat
28. 11.Petani / Pekebun 1.3. Penyediaan data pendukung yang diperlukan untuk pemukhatiran data Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit 1.3.1. Tersedianya data pendukung yang diperlukan untuk pemutakhiran data Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit Dinas Pertanian dan Pangan
29. 1.Balitbangren
30. 2.Dinas PUPR
31. 3.Camat (Wilayah Sawit)
32. 4.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
33. 5.Bagian Adm. Pembangunan
34. 6.Kepala Desa/Lurah
35. 7.Petani / Pekebun 1.4. Pelatihan Pemetaan partisipasi bagi organisasi perangkat daerah terkait, aparatur desa dan kelompok tani 1.4.1. Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif Dinas Pertanian dan Pangan
36. 1.Balitbangren
37. 2.BADAN KEUANGAN
38. 3.Dinas PUPR
39. 4.Camat (Wilayah Sawit)
40. 5.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
41. 6.UPTD KPH Mapilli
42. 7.Bagian Adm. Pembangunan
43. 8.Kepala Desa/Lurah
44. 9.Apkasindo Sulawesi Barat
45. 10.Pelaku Usaha Perkebunan 1.5. Pemuktahiran data status lahan perkebunan kelapa sawit 1.5.1. Tersedianya data status lahan perkebunan kelapa sawit Kantor ATR/ BPN Polewali Mandar
46. 1.Balitbangren
47. 2.BADAN KEUANGAN
48. 3.Dinas PUPR
49. 4.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
50. 5.Camat (Wilayah Sawit)
51. 6.UPTD KPH Mapilli
52. 7.Bagian Hukum
53. 8.Bagian Adm. Pembangunan
54. 9.Kepala Desa/Lurah
55. 10.Apkasindo Sulawesi Barat
56. 11.Pelaku Usaha Perkebunan
57. 12.Petani / Pekebun 32
58. 2.Peningkatan Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan terkait Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2.1 Sosialisasi peraturan dan Kebijakan yang terkait pembangunan kelapa sawit berkelanjutan 2.1.1. Terlaksananya sosialisasi terkait pembangunan kelapa sawit berkelanjutan termasuk kemitraan dan integrasi tanaman kelapa sawit dengan komoditi lainnya Dinas Pertanian dan Pangan
59. 1.Balitbangren
60. 2.Dinas PUPR
61. 3.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
62. 4.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
63. 5.Camat (Wilayah Sawit)
64. 6.Kantor Pertahanan ATR / BPN
65. 7.UPTD KPH Mapilli
66. 8.Bagian Adm. Pembangunan
67. 9.Kepala Desa/Lurah
68. 10.Apkasindo Sulawesi Barat
69. 11.Pelaku Usaha Perkebunan
70. 12.Petani / Pekebun 3 Peningatan Sinegritas Antar Lembaga/Inst ansi Pemerintah Daerah Dengan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 3.1. Koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan lembaga terkait 3.1.1. Terlaksananya pertemuan koordinasi antar dinas/lembaga dan pelaku usaha perkebunan minimal 2 kali setahun Dinas Pertanian dan Pangan
71. 1.Balitbangren
72. 2.Badan Keuangan
73. 3.Dinas PUPR
74. 4.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
75. 5.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
76. 6.Camat (Wilayah Sawit)
77. 7.Kantor Pertahanan ATR / BPN
78. 8.UPTD KPH Mapilli
79. 9.Bagian Hukum
80. 10.Bagian Adm. Pembangunan
81. 11.Kepala Desa/Lurah
82. 12.Apkasindo Sulawesi Barat
83. 13.Pelaku Usaha Perkebunan
84. 14.Petani / Pekebun 3.2. Sinkronisasi data perkembangan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan 3.2.1. Teredianya dokumen pengembangan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan Dinas Pertanian dan Pangan
85. 1.Balitbangren
86. 2.Badan Keuangan
87. 3.Dinas PUPR
88. 4.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
89. 5.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
90. 6.Camat (Wilayah Sawit)
91. 7.Kantor Pertahanan ATR / BPN
92. 8.UPTD KPH Mapilli
93. 9.Bagian Hukum
94. 10.Bagian Adm. Pembangunan
95. 11.Kepala Desa/Lurah
96. 12.Apkasindo Sulawesi Barat
97. 13.Pelaku Usaha Perkebunan 3.3. Pembinaan Kelembagaan Petani 3.3.1. Terbentuknya kelompok tani kelapa sawit yang terdaftar di Simluhtan Dinas Pertanian dan Pangan
98. 1.Balitbangren
99. 2.Camat (Wilayah Sawit)
100. 3.Bagian Adm. Pembangunan
101. 4.Kepala Desa/Lurah
102. 5.Apkasindo Sulawesi Barat
103. 6.Pelaku Usaha Perkebunan
104. 7.Petani / Pekebun 3.3.2. Terlaksananya Pelatihan bagi Kelompok Tani Kelapa Sawit Dinas Pertanian dan Pangan
105. 1.Balitbangren
106. 2.Camat (Wilayah Sawit)
107. 3.Bagian Adm. Pembangunan
108. 4.Kepala Desa/Lurah
109. 5.Apkasindo Sulawesi Barat
110. 6.Pelaku Usaha Perkebunan
111. 7.Petani / Pekebun 4 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 4.1. Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit 4.1.1. Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit Dinas PUPR 1. Balitbangren
112. 2.Badan Keuangan
113. 3.Dinas PUPR
114. 4.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
115. 5.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
116. 6.Camat (Wilayah Sawit)
117. 7.Kantor Pertahanan ATR / BPN 33
118. 8.UPTD KPH Mapilli
119. 9.Bagian Hukum
120. 10.Bagian Adm. Pembangunan
121. 11.Kepala Desa/Lurah
122. 12.Apkasindo Sulawesi Barat
123. 13.Pelaku Usaha Perkebunan 4.2. Membangun Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit rakyat 4.2.1. Terbangunnya jalan-jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi perkebunan kelapa sawit rakyat Dinas Pertanian dan Pangan
124. 1.Balitbangren
125. 2.Dinas PUPR
126. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
127. 4.Camat (Wilayah Sawit)
128. 5.Kantor Pertahanan ATR / BPN
129. 6.UPTD KPH Mapilli
130. 7.Bagian Adm. Pembangunan
131. 8.Kepala Desa/Lurah
132. 9.Apkasindo Sulawesi Barat
133. 10.Pelaku Usaha Perkebunan
134. 11.Petani / Pekebun 4.3. Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit 4.3.1. Tersedianya daftar kebutuhan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit Dinas Pertanian dan Pangan
135. 1.Balitbangren
136. 2.BADAN KEUANGAN
137. 3.Dinas PUPR
138. 4.Camat (Wilayah Sawit)
139. 5.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
140. 6.UPTD KPH Mapilli
141. 7.Bagian Adm. Pembangunan
142. 8.Kepala Desa/Lurah
143. 9.Apkasindo Sulawesi Barat
144. 10.Pelaku Usaha Perkebunan
145. 11.Petani / Pekebun 4.4 Fasilitasi penyediaan sarana prasarana perkebunan kelapa sawit 4.4.1. Tersedianya sarana prasarana perkebunan kelapa sawit Dinas Pertanian dan Pangan
146. 1.Balitbangren
147. 2.BADAN KEUANGAN
148. 3.Dinas PUPR
149. 4.Camat (Wilayah Sawit)
150. 5.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
151. 6.UPTD KPH Mapilli
152. 7.Bagian Adm. Pembangunan
153. 8.Kepala Desa/Lurah
154. 9.Apkasindo Sulawesi Barat
155. 10.Pelaku Usaha Perkebunan
156. 11.Petani / Pekebun 5 Peningkatan Kepatuhan Hukum Bagi Pelaku Usaha dalam usaha Perkebunan Kelapa Sawit Secara Koordinatif 5.1. Membentuk kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum 5.1.1. Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum Bagian Hukum 1. Balitbangren
157. 2.BADAN KEUANGAN
158. 3.DPMPTSP
159. 4.Dinas PUPR
160. 5.Camat (Wilayah Sawit)
161. 6.Kantor Pertahanan ATR / BPN
162. 7.UPTD KPH Mapilli
163. 8.Bagian Adm. Pembangunan
164. 9.Kepala Desa/Lurah
165. 10.Apkasindo Sulawesi Barat
166. 11.Pelaku Usaha Perkebunan
167. 12.Petani / Pekebun 5.2. Monitoring kepada pelaku usaha untuk meningkatkan program CSR 5.2.1. Tersedianya laporan hasil pelaksanaan CSR oleh pelaku usaha Dinas Pertanian dan Pangan
168. 1.Balitbangren
169. 2.BADAN KEUANGAN
170. 3.Dinas PUPR
171. 4.Camat (Wilayah Sawit)
172. 5.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
173. 6.UPTD KPH Mapilli
174. 7.Bagian Adm. Pembangunan
175. 8.Kepala Desa/Lurah
176. 9.Apkasindo Sulawesi Barat
177. 10.Pelaku Usaha Perkebunan
178. 11.Petani / Pekebun 34 5.3. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk perkebunan 5.3.1. Telahaan teknis kesesuaian peruntukkan ruang Dinas PUPR 1. Balitbangren
179. 2.BADAN KEUANGAN
180. 3.DPMPTSP
181. 4.Dinas PUPR
182. 5.Camat (Wilayah Sawit)
183. 6.Kantor Pertahanan ATR / BPN
184. 7.UPTD KPH Mapilli
185. 8.Bagian Adm. Pembangunan
186. 9.Kepala Desa/Lurah
187. 10.Apkasindo Sulawesi Barat
188. 11.Pelaku Usaha Perkebunan
189. 12.Petani / Pekebun 5.4. Temu Usaha Perkebunan 5.4.1. Terlaksananya pertemuan pelaku usaha perkebunan dan pemerintah kabupaten Dinas Pertanian dan Pangan
190. 1.Balitbangren
191. 2.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
192. 3.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
193. 4.DPMPTSP
194. 5.Camat (Wilayah Sawit)
195. 6.BPS
196. 7.Bagian Adm. Pembangunan
197. 8.Kepala Desa/Lurah
198. 9.Apkasindo Kab.Polewali Mandar
199. 10.Pelaku Usaha Perkebunan 5.5. Penilaian Usaha Perkebunan 5.5.1. Terlaksananya penilaian usaha perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan
200. 1.Balitbangren
201. 2.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
202. 3.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
203. 4.DPMPTSP
204. 5.Camat (Wilayah Sawit)
205. 6.BPS
206. 7.Bagian Adm. Pembangunan
207. 8.Kepala Desa/Lurah
208. 9.Apkasindo Sulawesi Barat
209. 10.Pelaku Usaha Perkebunan 6 Pengembanga n Pembangunan Kebun Sawit Rakyat 6.1. Fasilitasi Pembangunan Kebun Sawit Rakyat 6.1.1. Terwujudnya Kebun Sawit Rakyat Dinas Pertanian dan Pangan
210. 1.Balitbangren
211. 2.BADAN KEUANGAN
212. 3.Dinas PUPR
213. 4.Camat (Wilayah Sawit)
214. 5.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
215. 6.UPTD KPH Mapilli
216. 7.Bagian Adm. Pembangunan
217. 8.Kepala Desa/Lurah
218. 9.Apkasindo Sulawesi Barat
219. 10.Petani / Pekebun B. PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN KOORDINATOR ANGGOTA 1 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Perkebun dalam Penggunaan Benih Bersertifikat 1.1. Sosialisasi dan pelatihan bagi petani kelapa sawit tentang penggunaan benih bersertifikat 1.1.1. Terwujudnya peningkatan pemahaman petani akan benih bersertifikat Dinas Pertanian dan Pangan
220. 1.Balitbangren
221. 2.BADAN KEUANGAN
222. 3.DPMPTSP
223. 4.Camat (Wilayah Sawit)
224. 5.Bagian Adm. Pembangunan
225. 6.Kepala Desa/Lurah
226. 7.Apkasindo Kab.Polewali Mandar
227. 8.Pelaku Usaha Perkebunan
228. 9.Petani / Pekebun 1.2. Sosialisasi kemitraan antara produsen benih bersertifikat / BUMN Perkebunan 1.2.1 Terlakasananya kemitraan dalam penyediaan benih bersertifikat Dinas Pertanian dan Pangan
229. 1.Balitbangren
230. 2.DPMPTSP
231. 3.Camat (Wilayah Sawit)
232. 4.Bagian Adm. Pembangunan
233. 5.Kepala Desa/Lurah
234. 6.768Apkasindo Kab.Polewali Mandar 35
235. 7.Pelaku Usaha Perkebunan
236. 8.Petani / Pekebun 1.3. Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih Bersertifikat sampai lokasi tanam 1.3.1. Terlaksananya pengawasan penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam Dinas Pertanian dan Pangan
237. 1.Balitbangren
238. 2.DPMPTSP
239. 3.Camat (Wilayah Sawit)
240. 4.Bagian Adm. Pembangunan
241. 5.Kepala Desa/Lurah
242. 6.Apkasindo Kab.Polewali Mandar
243. 7.Pelaku Usaha Perkebunan
244. 8.Petani / Pekebun 2 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas perkebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practice / GAP) 2.1. Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP 2.1.1. Tersusunnya pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP Dinas Pertanian dan Pangan
245. 1.Balitbangren
246. 2.DPMPTSP
247. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
248. 4.Camat (Wilayah Sawit)
249. 5.Bagian Hukum
250. 6.Bagian Adm. Pembangunan
251. 7.Kepala Desa/Lurah
252. 8.Apkasindo Kab.Polewali Mandar
253. 9.Pelaku Usaha Perkebunan 2.2. Peningkatan partisipasi sektor swasta/perusaha an perkebunan dalam penyelenggaraan GAP 2.2.2. Terlaksananya partisipasi artisipasi sektor swasta/perusahaa n perkebunan dalam penyelenggaraan GAP Dinas Pertanian dan Pangan
254. 1.Balitbangren
255. 2.DPMPTSP
256. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
257. 4.Camat (Wilayah Sawit)
258. 5.Bagian Hukum
259. 6.Bagian Adm. Pembangunan
260. 7.Kepala Desa/Lurah
261. 8.Apkasindo Kab.Polewali Mandar
262. 9.9. Pelaku Usaha Perkebunan 2.3. Pelatihan dan bimbingan teknis GAP di tingkat kabupaten 2.3.1. Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis GAP di tingkat kabupaten Dinas Pertanian dan Pangan
263. 1.Balitbangren
264. 2.DPMPTSP
265. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
266. 4.Camat (Wilayah Sawit)
267. 5.Bagian Hukum
268. 6.Bagian Adm. Pembangunan
269. 7.Kepala Desa/Lurah
270. 8.Apkasindo Kab.Polewali Mandar
271. 10.9. Pelaku Usaha Perkebunan 3 Peningkatan Akses Pendanaan Tanaman Kelapa Sawit 3.1. Sosialisasi akses pendanaan dari perbankan / lembaga keuangan lainnya 3.1.1. Terlaksananya sosialisasi tentang akses pendanaan dari perbankan / lembaga keuangan lainnya Dinas Pertanian dan Pangan
272. 1.Balitbangren
273. 2.DPMPTSP
274. 3.Camat (Wilayah Sawit)
275. 4.Bagian Adm. Pembangunan
276. 5.Perbankan
277. 6.Akademisi
278. 7.Kepala Desa/Lurah
279. 8.Apkasindo Kab.Polewali Mandar
280. 11.9. Pelaku Usaha Perkebunan 3.2. Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Rakyat 3.2.1. Meningkatnya jumlah perkebun yang mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat Dinas Pertanian dan Pangan
281. 1.Balitbangren
282. 2.Camat (Wilayah Sawit)
283. 3.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
284. 4.UPTD KPH Mapilli
285. 5.Bagian Hukum
286. 6.Bagian Adm. Pembangunan
287. 7.Kepala Desa/Lurah
288. 8.Apkasindo Kab.Polewali Mandar
289. 9.Petani / Pekebun 3.3. Sarana Prasarana 3.3.3. Meningkatnya jumlah perkebun Dinas Pertanian dan Pangan
290. 1.Balitbangren
291. 2.Camat (Wilayah Sawit) 36 Tanaman Kelapa Sawit Rakyat yang mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis bantuan sarana prasarana kelapa sawit rakyat
292. 3.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
293. 4.UPTD KPH Mapilli
294. 5.Bagian Hukum
295. 6.Bagian Adm. Pembangunan
296. 7.Kepala Desa/Lurah
297. 8.Apkasindo Kab.Polewali Mandar
298. 9.Petani / Pekebun 4 Percepatan Pebentukan dan Penguatan Kelembagaan Perkebun 4.1. Sosialisasi dan bimbingan teknis pembentukan kelembagaan pekebun 4.1.1. Terlaksananya sosialisasi tentang pembentukan kelembagaan perkebun Dinas Pertanian dan Pangan
299. 1.Balitbangren
300. 2.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
301. 3.Camat (Wilayah Sawit)
302. 4.Bagian Adm. Pembangunan
303. 5.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
304. 6.UPTD KPH Mapilli
305. 7.Kepala Desa/Lurah
306. 8.Apkasindo Kab.Polewali Mandar
307. 9.Pelaku Usaha Perkebunan 4.1.2. Terbentuknya lembaga perkebun dalam bentuk koperasi atau Badan Usaha Milik Desa Dinas Pertanian dan Pangan
308. 1.Balitbangren
309. 2.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
310. 3.Dinas Perindagkop
311. 4.Dinas PMD
312. 5.Camat (Wilayah Sawit)
313. 6.Bagian Adm. Pembangunan
314. 7.Kepala Desa/Lurah
315. 8.Apkasindo Kab.Polewali Mandar
316. 9.Pelaku Usaha Perkebunan 4.2. Fasilitasi Kemitraan antara pelaku usaha perkebunan dengan kelompok perkebun /koperasi dan Bumdes 4.2.1. Terbentuknya lembaga perkebun dalam bentuk koprerasi atau Badan Usaha Milik Desa Dinas Pertanian dan Pangan
317. 1.Balitbangren
318. 2.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
319. 3.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
320. 4.Dinas PMD
321. 5.Camat (Wilayah Sawit)
322. 6.Bagian Adm. Pembangunan
323. 7.Kepala Desa/Lurah
324. 8.Apkasindo Kab.Polewali Mandar
325. 9.Pelaku Usaha Perkebunan 4.3. Pelatihan SDM Pekebun Kelapa Sawit dan Aparatur 4.3.1.Terlaksanan ya Pelatihan SDM Pekebun Kelapa Sawit dan Aparatur Dinas Pertanian dan Pangan
326. 1.Balitbangren
327. 2.Camat (Wilayah Sawit)
328. 3.Bagian Adm. Pembangunan
329. 4.Kepala Desa/Lurah
330. 5.Apkasindo Kab.Polewali Mandar
331. 6.Pelaku Usaha Perkebunan
332. 7.Petani / Pekebun 5 Peningkatan Penyuluhan Pertanian di Kawasan Sentra Produksi Kelapa Sawit 5.1. Pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian dibidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan secara berkala 5.1.1. Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian dibidang pertanian meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan Dinas Pertanian dan Pangan
333. 1.Balitbangren
334. 2.Camat (Wilayah Sawit)
335. 3.Bagian Adm. Pembangunan
336. 4.Kepala Desa/Lurah
337. 5.Apkasindo Kab.Polewali Mandar
338. 6.Pelaku Usaha Perkebunan 5.2. Peningkatan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian dibidang 5.2.1. Meningkatknya jumlah pelatihan bagi penyuluh pertanian di sektor kelapa sawit secara berkala Dinas Pertanian dan Pangan
339. 1.Balitbangren
340. 2.Camat (Wilayah Sawit)
341. 3.Bagian Adm. Pembangunan
342. 4.Kepala Desa/Lurah
343. 5.Apkasindo Kab.Polewali Mandar
344. 6.Pelaku Usaha Perkebunan 37 perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan 5.3. Peningkatan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit 5.3.1. Terlaksananya penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit oleh penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan Dinas Pertanian dan Pangan
345. 1.Balitbangren
346. 2.Camat (Wilayah Sawit)
347. 3.Bagian Adm. Pembangunan
348. 4.Kepala Desa/Lurah
349. 5.Apkasindo Kab.Polewali Mandar
350. 6.Pelaku Usaha Perkebunan 5.4. Peningkatan penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit 5.4.1. Tersedianya BPP yang memiliki kemampuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit Dinas Pertanian dan Pangan
351. 1.Balitbangren
352. 2.Camat (Wilayah Sawit)
353. 3.Bagian Adm. Pembangunan
354. 4.Kepala Desa/Lurah
355. 5.Apkasindo Kab.Polewali Mandar
356. 6.Pelaku Usaha Perkebunan C. PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN KOORDINATOR ANGGOTA
357. 1.Peningkatan Upaya Konservasi Keanekaraga man Hayati dan Landscap Perkebunan 1.1. Sosialisasi peraturan perundang- undang tentang Perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Tingkat Kabupaten 1.1.1. Terwujudnya pemahaman pemangku kepentingan akan perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi UPT KPH Mapilli 1. Balitbangren
358. 2.Distanpan
359. 3.Dinas PUPR
360. 4.Camat (Wilayah Sawit)
361. 5.UPT KPH Mapilli
362. 6.Bagian Adm. Pembangunan
363. 7.Kepala Desa/Lurah
364. 8.Apkasindo Sulawesi Barat
365. 9.Pelaku Usaha Perkebunan
366. 10.Petani / Pekebun 1.2. Sosialisasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Dalam areal perkebunan 1.2.1. Terwujudnya pemahaman pelaku usaha perkebunan akan Perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi dalam kawasan perkebunan UPT KPH Mapilli 1. Balitbangren
367. 2.Distanpan
368. 3.Dinas PUPR
369. 4.Camat (Wilayah Sawit)
370. 5.UPT KPH Mapilli
371. 6.Bagian Adm. Pembangunan
372. 7.Kepala Desa/Lurah
373. 8.Apkasindo Sulawesi Barat
374. 9.Pelaku Usaha Perkebunan
375. 10.Petani / Pekebun 1.3. Peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi daerah aliran sungai 1.3.1. Terlaksananya peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi daerah aliran sungai UPT KPH Mapilli 1. Balitbangren
376. 2.Distanpan
377. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
378. 4.Dinas PUPR
379. 5.Camat (Wilayah Sawit)
380. 6.Bagian Adm. Pembangunan
381. 7.Kepala Desa/Lurah
382. 8.Apkasindo Sulawesi Barat
383. 9.Pelaku Usaha Perkebunan
384. 10.Petani / Pekebun 2 Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 2.1. Sosialisasi penerapan pembukaan lahan 2.1.1. Terwujudnya pemahaman pekebun / pelaku usaha dalam UPT KPH Mapilli 1. Balitbangren
385. 2.Distanpan
386. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) 38 tanpa bakar (PLTB) pembukaan lahan tanpa bakar
387. 4.Dinas PUPR
388. 5.Camat (Wilayah Sawit)
389. 6.Bagian Adm. Pembangunan
390. 7.Kepala Desa/Lurah
391. 8.Apkasindo Sulawesi Barat
392. 9.Pelaku Usaha Perkebunan
393. 10.Petani / Pekebun 2.2. Sosialisasi peraturan dan teknis PLTB di lokasi pelaku usaha perkebunan 2.2.2. Terlaksananya sosialisasi peraturan kepada para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit UPT KPH Mapilli 1. Balitbangren
394. 2.Distanpan
395. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
396. 4.Dinas PUPR
397. 5.Camat (Wilayah Sawit)
398. 6.Bagian Adm. Pembangunan
399. 7.Kepala Desa/Lurah
400. 8.Apkasindo Sulawesi Barat
401. 9.Pelaku Usaha Perkebunan
402. 10.Petani / Pekebun 2.3. Penyusunan Peta Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan 2.3.1. Tersedianya peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan UPT KPH Mapilli 1. Balitbangren
403. 2.Distanpan
404. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
405. 4.Dinas PUPR
406. 5.Camat (Wilayah Sawit)
407. 6.Bagian Adm. Pembangunan
408. 7.Kepala Desa/Lurah
409. 8.Apkasindo Sulawesi Barat
410. 9.Pelaku Usaha Perkebunan
411. 10.Petani / Pekebun 2.4. Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2.4.1. Terbentuknya brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan di lokasi perkebunan kelapa sawit UPT KPH Mapilli 1. Balitbangren
412. 2.Distanpan
413. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
414. 4.Dinas PUPR
415. 5.Camat (Wilayah Sawit)
416. 6.Bagian Adm. Pembangunan
417. 7.Kepala Desa/Lurah
418. 8.Apkasindo Sulawesi Barat
419. 9.Pelaku Usaha Perkebunan
420. 10.Petani / Pekebun 2.4.2. Terbentuknya brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan di lokasi perusahaan perkebunan kelapa sawit UPT KPH Mapilli 1. Balitbangren
421. 2.Distanpan
422. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
423. 4.Dinas PUPR
424. 5.Camat (Wilayah Sawit)
425. 6.Bagian Adm. Pembangunan
426. 7.Kepala Desa/Lurah
427. 8.Apkasindo Sulawesi Barat
428. 9.Pelaku Usaha Perkebunan
429. 10.Petani / Pekebun 2.5. Monitoring dan evaluasi kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2.5.1. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam pengendalian kebakaran UPT KPH Mapilli 1. Balitbangren
430. 2.Distanpan
431. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
432. 4.Dinas PUPR
433. 5.Camat (Wilayah Sawit)
434. 6.Bagian Adm. Pembangunan
435. 7.Kepala Desa/Lurah
436. 8.Apkasindo Sulawesi Barat
437. 9.Pelaku Usaha Perkebunan
438. 10.Petani / Pekebun 39 3 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara Lintas Sektor di Kebun dan Lahan 3.1. Inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan kelapa sawit 3.1.1. Tersedianya laporan hasil inventarisasip simpanan karbon dan emisi GRK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan Kehutanan (DLHK)
439. 1.Balitbangren
440. 2.DISTANPAN
441. 3.Dinas PUPR
442. 4.Camat (Wilayah Sawit)
443. 5.UPT KPH Mapilli
444. 6.Bagian Adm. Pembangunan
445. 7.Kepala Desa/Lurah
446. 8.Apkasindo Sulawesi Barat
447. 9.Pelaku Usaha Perkebunan
448. 10.Petani / Pekebun 3.2. Mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit 3.2.1. Terlaksananya penanganan mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
449. 1.Balitbangren
450. 2.Dinas PUPR
451. 3.Camat (Wilayah Sawit)
452. 4.UPT KPH Mapilli
453. 5.Bagian Adm. Pembangunan
454. 6.Kepala Desa/Lurah
455. 7.Apkasindo Sulawesi Barat
456. 8.Pelaku Usaha Perkebunan
457. 9.Petani / Pekebun 3.3. Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dalam penurunan emisi GRK 3.3.1. Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dalam penurunan emisi GRK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
458. 1.Balitbangren
459. 2.DISTANPAN
460. 3.Dinas PUPR
461. 4.Camat (Wilayah Sawit)
462. 5.UPT KPH Mapilli
463. 6.Bagian Adm. Pembangunan
464. 7.Kepala Desa/Lurah
465. 8.Apkasindo Sulawesi Barat
466. 9.Pelaku Usaha Perkebunan
467. 10.Petani / Pekebun 4 Peningkatan Pemanfaatan Lahan Kritis sebagai Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Kawasan Perkebunan 4.1. Identifikasi lahan kritis dan status kepemilikan lahan perkebunan di luar kawasan hutan 4.1.1. Tersedianya data lahan kritis dan status kepemilikan lahan perkebunan di luar kawasan hutan Kantor ATR / BPN 1. Balitbangren
468. 2.DISTANPAN
469. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
470. 4.Dinas PUPR
471. 5.Camat (Wilayah Sawit)
472. 6.UPT KPH Mapilli
473. 7.Bagian Adm. Pembangunan
474. 8.Kepala Desa/Lurah
475. 9.Apkasindo Sulawesi Barat
476. 10.Pelaku Usaha Perkebunan
477. 11.Petani / Pekebun 4.2. Identifikasi lahan kritis dan status kepemilikan lahan perkebunan di dalam kawasan hutan 4.2.1. Tersedianya data lahan kritis dan status kepemilikan lahan perkebunan di dalam kawasan hutan UPT KPH Mapilli 1. Balitbangren
478. 2.DISTANPAN
479. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
480. 4.Dinas PUPR
481. 5.Camat (Wilayah Sawit)
482. 6.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
483. 7.Bagian Adm. Pembangunan
484. 8.Kepala Desa/Lurah
485. 9.Apkasindo Sulawesi Barat
486. 10.Pelaku Usaha Perkebunan
487. 11.Petani / Pekebun 4.3. Kajian Sosial, Ekonomi dan Ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan lahan tanaman sawit 4.3.1. Tersedianya hasil kajian Sosial, Ekonomi dan Ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan lahan tanaman sawit Balitbangren 1. DISTANPAN
488. 2.Dinas PUPR
489. 3.Camat (Wilayah Sawit)
490. 4.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
491. 5.UPT KPH Mapilli
492. 6.Bagian Adm. Pembangunan
493. 7.Kepala Desa/Lurah
494. 8.Apkasindo Sulawesi Barat 40
495. 9.Pelaku Usaha Perkebunan
496. 10.Petani / Pekebun 5 Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit Untuk Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi 5.1. Kajian studi kelayakan tentang pemnfaatan limbag kelapa sawit untuk berbagai kepentingan 5.1.1. Tersedianya studi kelayakan tentang pemanfaatan limbag kelapa sawit untuk berbagai kepentingan Balitbangren 1. Distanpan
497. 2.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
498. 3.Dinas PUPR
499. 4.Camat (Wilayah Sawit)
500. 5.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
501. 6.UPT KPH Mapilli
502. 7.Bagian Adm. Pembangunan
503. 8.Kepala Desa/Lurah
504. 9.Apkasindo Sulawesi Barat
505. 10.Pelaku Usaha Perkebunan
506. 11.Petani / Pekebun 5.2. Pengembangan strategi bisnis untuk pemanfaatan batang dan nira kelap sawit 5.2.1. Tersedianya strategi bisnis untuk pemanfaatan batang dan nira kelapa sawit Dinas Pertanian dan Pangan
507. 1.Balitbangren
508. 2.Dinas PUPR
509. 3.Camat (Wilayah Sawit)
510. 4.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
511. 5.UPT KPH Mapilli
512. 6.Bagian Adm. Pembangunan
513. 7.Kepala Desa/Lurah
514. 8.Apkasindo Sulawesi Barat
515. 9.Pelaku Usaha Perkebunan
516. 10.Petani / Pekebun 5.3. Integrasi kelapa sawit dan peternakan 5.3.1. Terlaksananya pemanfaatan lahan tegakan kelapa sawit Dinas Pertanian dan Pangan
517. 1.Balitbangren
518. 2.Dinas PUPR
519. 3.Camat (Wilayah Sawit)
520. 4.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
521. 5.UPT KPH Mapilli
522. 6.Bagian Adm. Pembangunan
523. 7.Kepala Desa/Lurah
524. 8.Apkasindo Sulawesi Barat
525. 9.Pelaku Usaha Perkebunan
526. 10.Petani / Pekebun 5.4. Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup 5.4.1. Tersedianya hasil pemantauan dan pengawasan terhadap Dokumen Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
527. 1.Balitbangren
528. 2.DISTANPAN
529. 3.Dinas PUPR
530. 4.Camat (Wilayah Sawit)
531. 5.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
532. 6.UPT KPH Mapilli
533. 7.Bagian Adm. Pembangunan
534. 8.Kepala Desa/Lurah
535. 9.Apkasindo Sulawesi Barat
536. 10.Pelaku Usaha Perkebunan
537. 11.Petani / Pekebun 5.5. Sosialisasi pengelolaan limbah B3 di perkebunan kelapa sawit 5.5.1.Terlaksananya pengelolaan limbah B3 di perkebunan kelapa sawit Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
538. 1.Balitbangren
539. 2.DISTANPAN
540. 3.Dinas PUPR
541. 4.Camat (Wilayah Sawit)
542. 5.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
543. 6.UPT KPH Mapilli
544. 7.Bagian Adm. Pembangunan
545. 8.Kepala Desa/Lurah
546. 9.Apkasindo Sulawesi Barat
547. 10.Pelaku Usaha Perkebunan
548. 11.Petani / Pekebun 41 D. TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN KOORDINATOR ANGGOTA 1 Pelaksanaan Review dan Penyusunan Regulasi Daerah tentang Pembanguna n Perkebunan Berkelanjutan 1.1. Review regulasi daerah tentang pembangunann kelapa sawit berkelanjutan 1.1.1. Rekomendasi usulan perbaikan regulasi daerah tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan Bagian Hukum 1. Balitbangren
549. 2.BAGIAN KEUANGAN
550. 3.DISTANPAN
551. 4.Dinas PUPR
552. 5.Camat (Wilayah Sawit)
553. 6.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
554. 7.UPT KPH Mapilli
555. 8.Bagian Adm. Pembangunan
556. 9.Kepala Desa/Lurah
557. 10.Apkasindo Sulawesi Barat
558. 11.Pelaku Usaha Perkebunan
559. 12.Petani / Pekebun 1.2. Penyusunan peraturan tingkat kabupaten tentang STDB 1.2.1. Peraturan tingkat provinsi tentang STDB Dinas Pertanian dan Pangan
560. 1.Balitbangren
561. 2.BAGIAN KEUANGAN
562. 3.Dinas PUPR
563. 4.Camat (Wilayah Sawit)
564. 5.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
565. 6.UPT KPH Mapilli
566. 7.Bagian Adm. Pembangunan
567. 8.Bagian Hukum
568. 9.Kepala Desa/Lurah
569. 10.Apkasindo Sulawesi Barat
570. 11.Pelaku Usaha Perkebunan
571. 12.Petani / Pekebun 2 Percepatan Realisasi Kewajiban Perusahaan dalam Fasilitasi Pembanguna n Kebun Kelapa Sawit Berkelanjutan 2.1. Sosialisasi peraturan tentang pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan 2.1.1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan tentang pembangunan kebun kelapa sawit rakyat Dinas Pertanian dan Pangan
572. 1.Balitbangren
573. 2.BAGIAN KEUANGAN
574. 3.Dinas PUPR
575. 4.Camat (Wilayah Sawit)
576. 5.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
577. 6.UPT KPH Mapilli
578. 7.Bagian Adm. Pembangunan
579. 8.Bagian Hukum
580. 9.Kepala Desa/Lurah
581. 10.Apkasindo Sulawesi Barat
582. 11.Pelaku Usaha Perkebunan
583. 12.Petani / Pekebun 2.2. Pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan 2.2.1. Tersedianya laporan pemanfaatan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan Dinas Pertanian dan Pangan
584. 1.Balitbangren
585. 2.Dinas PUPR
586. 3.Camat (Wilayah Sawit)
587. 4.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
588. 5.UPT KPH Mapilli
589. 6.Bagian Adm. Pembangunan
590. 7.Bagian Hukum
591. 8.Kepala Desa/Lurah
592. 9.Apkasindo Sulawesi Barat
593. 10.Pelaku Usaha Perkebunan
594. 11.Petani / Pekebun 2.3. Fasilitasi kerjasama antar pelaku usaha perkebunan dan masyarakat untuk pembangunan kebun dengan pola plasma atau kemitraan lainnya 2.3.1. Terlaksananya kewajiban fasilitasi plasma atau kemitraan lainnya Dinas Pertanian dan Pangan
595. 1.Balitbangren
596. 2.Dinas PUPR
597. 3.Camat (Wilayah Sawit)
598. 4.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
599. 5.UPT KPH Mapilli
600. 6.Bagian Adm. Pembangunan
601. 7.Bagian Hukum
602. 8.Kepala Desa/Lurah
603. 9.Apkasindo Sulawesi Barat 42
604. 10.Pelaku Usaha Perkebunan
605. 11.Petani / Pekebun 3 Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Area Penggunaan Lain (APL) 3.1. Pembentukan tim mediasi penanganan gangguan usaha perkebunan dan pelatihan mediasi dalam penanganan gangguan usaha perkebunan kelapa sawit di APL 3.1.1. Terbentuknya tim penanganan gangguan usaha perkebunan kelapa sawit di APL Dinas Pertanian dan Pangan
606. 1.Balitbangren
607. 2.Dinas PUPR
608. 3.Camat (Wilayah Sawit)
609. 4.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
610. 5.UPT KPH Mapilli
611. 6.Bagian Adm. Pembangunan
612. 7.Bagian Hukum
613. 8.Kepala Desa/Lurah
614. 9.Apkasindo Sulawesi Barat
615. 10.Pelaku Usaha Perkebunan
616. 11.Petani / Pekebun 3.1.2 Meningkatnya kemampuan tim mediasi dalam penanganan gangguan usaha perkebunan 3.2. Melakukan penanganan gangguan usaha perkebunan melalui mediasi 3.2.1. Tersedianya hasil penanganan gangguan usaha perkebunan kelapa sawit Dinas Pertanian dan Pangan
617. 1.Balitbangren
618. 2.Dinas PUPR
619. 3.Camat (Wilayah Sawit)
620. 4.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
621. 5.UPT KPH Mapilli
622. 6.Bagian Adm. Pembangunan
623. 7.Bagian Hukum
624. 8.Kepala Desa/Lurah
625. 9.Apkasindo Sulawesi Barat
626. 10.Pelaku Usaha Perkebunan
627. 11.Petani / Pekebun 3.3. Mengevaluasi kerja tim mediasi atas pelaksanaan penanganan kasus lahan 3.3.1. Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi penanganan gangguan usaha perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan
628. 1.Balitbangren
629. 2.Dinas PUPR
630. 3.Camat (Wilayah Sawit)
631. 4.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
632. 5.UPT KPH Mapilli
633. 6.Bagian Adm. Pembangunan
634. 7.Bagian Hukum
635. 8.Kepala Desa/Lurah
636. 9.Apkasindo Sulawesi Barat
637. 10.Pelaku Usaha Perkebunan
638. 11.Petani / Pekebun 3.3.2. Terselesaikannya penanganan gangguan usaha perkebunan di wilayah kelapa sawit 3.3.3. Tersedianya laporan penanganan gangguan usaha perkebunan di wilayah perkebunan kelapa sawit 3.4. Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial 3.4.1. Terselesaikannya perselisihan hubungan industrial Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi
639. 1.Balitbangren
640. 2.DISTANPAN
641. 3.Dinas PUPR
642. 4.Camat (Wilayah Sawit)
643. 5.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
644. 6.UPT KPH Mapilli
645. 7.Bagian Adm. Pembangunan
646. 8.Bagian Hukum
647. 9.Kepala Desa/Lurah
648. 10.Apkasindo Sulawesi Barat
649. 11.Pelaku Usaha Perkebunan 3.5. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman di areal perkebunan kelapa sawit 3.5.1. Teratasinya serangan Organisme Pengganggu Tanaman di areal perkebunan kelapa sawit Dinas Pertanian dan Pangan
650. 1.Balitbangren
651. 2.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
652. 3.Camat (Wilayah Sawit)
653. 4.Bagian Adm. Pembangunan
654. 5.Kepala Desa/Lurah
655. 6.Apkasindo Sulawesi Barat
656. 7.Pelaku Usaha Perkebunan 43
657. 8.Pekebun 4 Penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan 4.1. Penyelesaian keterlanjutan status lahan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan 4.1.1. Terselesaikannya keterlanjutan status lahan sawit rakyat dalam kawasan hutan UPTD KPH Mapilli 1. Balitbangren
658. 2.DISTANPAN
659. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK
660. 4.Dinas PUPR
661. 5.Camat (Wilayah Sawit)
662. 12.6 . Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
663. 6.Bagian Adm. Pembangunan
664. 7.Kepala Desa/Lurah
665. 8.Apkasindo Sulawesi Barat
666. 9.Pelaku Usaha Perkebunan
667. 10.Petani / Pekebun 4.2. Penyelesaian keterlanjutan status lahan usaha perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan 4.2.1. Terselesaikannya keterlanjutan status lahan usaha perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan UPTD KPH Mapilli 1. Balitbangren
668. 2.DISTANPAN
669. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
670. 4.Dinas PUPR
671. 5.Camat (Wilayah Sawit)
672. 6.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
673. 7.Bagian Adm. Pembangunan
674. 8.Kepala Desa/Lurah
675. 9.Apkasindo Sulawesi Barat
676. 10.Pelaku Usaha Perkebunan
677. 11.Petani / Pekebun 5 Legalisasi Lahan hasil Penyelesaian Status Perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan 5.1. Melakukan legalisasi lahan sebagai penyelesaian tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan 5.1.1. Terbitnya legalisasi lahan sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan UPTD KPH Mapilli 1. Balitbangren
678. 2.DISTANPAN
679. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
680. 4.Dinas PUPR
681. 5.Camat (Wilayah Sawit)
682. 6.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
683. 7.Bagian Adm. Pembangunan
684. 8.Kepala Desa/Lurah
685. 9.Apkasindo Sulawesi Barat
686. 10.Pelaku Usaha Perkebunan
687. 11.Petani / Pekebun 6 Pelaksanaan Peraturan Ketenagakerj aan dalam Perkebunan Kelapa Sawit 6.1. Pelatihan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal untuk sektor perkebunan 6.1.1. Terlaksananya peningkatan sumber daya tenaga kerja lokal sektor perkebunan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral
688. 1.Balitbangren
689. 2.DISTANPAN
690. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
691. 4.Dinas PUPR
692. 5.Camat (Wilayah Sawit
693. 6.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
694. 7.UPT KPH Mapilli
695. 8.Bagian Adm. Pembangunan
696. 9.Bagian Hukum
697. 10.Kepala Desa/Lurah
698. 11.Apkasindo Sulawesi Barat
699. 12.Pelaku Usaha Perkebunan
700. 13.Petani / Pekebun 6.2. Identifikasi organisasi pekebun dan pekerja di sektor kelapa sawit 6.2.1. Tersedianya database organisasi pekebun sawit rakyat di sektor kelapa sawit Dinas Pertanian dan Pangan
701. 1.Balitbangren
702. 2.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
703. 3.Camat (Wilayah Sawit)
704. 4.Bagian Adm. Pembangunan
705. 5.Bagian Hukum
706. 6.Kepala Desa/Lurah
707. 7.Apkasindo Sulawesi Barat
708. 8.Pelaku Usaha Perkebunan
709. 9.Petani / Pekebun 44 6.3. Sosialiasi regulasi tentang ketenagakerjaan kepada perusahaan dan pekerja 6.3.1. Terwujudnya pemahaman pekerja tentang regulasi ketenagakerjaan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral
710. 1.Balitbangren
711. 2.Distanpan
712. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
713. 4.Dinas PUPR
714. 5.Camat (Wilayah Sawit)
715. 6.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
716. 7.UPT KPH Mapilli
717. 8.Bagian Adm. Pembangunan
718. 9.Bagian Hukum
719. 10.Kepala Desa/Lurah
720. 11.Apkasindo Sulawesi Barat
721. 12.Pelaku Usaha Perkebunan 6.4. Melaksanakan dialog sosial dan posisi tawar antara pekerja dan perusahaan 6.4.1. Adanya dialog antara pekerja dan perusahaan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral
722. 1.Balitbangren
723. 2.Distanpan
724. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
725. 4.Dinas PUPR
726. 5.Camat (Wilayah Sawit)
727. 6.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
728. 7.UPT KPH Mapilli
729. 8.Bagian Adm. Pembangunan
730. 9.Bagian Hukum
731. 10.Kepala Desa/Lurah
732. 11.Apkasindo Sulawesi Barat
733. 12.Pelaku Usaha Perkebunan 6.4.2. Adanya peraturan perusahaan tentang ketenagakerjaan E. DUKUNGAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN KOORDINATOR ANGGOTA 1 Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO untuk Perusahaan dan Pekebun Sawit Rakyat 2.1. Mendampingi pekebun untuk memperoleh STDB 2.1.1. Terbitnya STDB bagi pekebun sawit rakyat di lokasi kabupaten Dinas Pertanian dan Pangan
734. 1.Balitbangren
735. 2.BADAN KEUANGAN
736. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
737. 4.Dinas PUPR
738. 5.Camat (Wilayah Sawit)
739. 6.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
740. 7.UPT KPH Mapilli
741. 8.Bagian Adm. Pembangunan
742. 9.Bagian Hukum
743. 10.Kepala Desa/Lurah
744. 11.Apkasindo Sulawesi Barat
745. 12.Pelaku Usaha Perkebunan
746. 13.Petani / Pekebun 2.2. Meningkatkan komitmen perusahaan mitra dalam membina pekebun pemasok TBS untuk memperoleh sertifikat ISPO 2.2.1. Tersedianya data yang disampaikan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tentang jumlah pekebun pemasok TBS Dinas Pertanian dan Pangan
747. 1.Balitbangren
748. 2.BADAN KEUANGAN
749. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
750. 4.Dinas PUPR
751. 5.Camat (Wilayah Sawit)
752. 6.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
753. 7.UPT KPH Mapilli
754. 8.Bagian Adm. Pembangunan
755. 9.Bagian Hukum
756. 10.Kepala Desa/Lurah
757. 11.Apkasindo Sulawesi Barat 45
758. 12.Pelaku Usaha Perkebunan
759. 13.Petani / Pekebun 2.3. Meninngkatkan jumlah dan kapasitas petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) dan dana pemerintah daerah untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikat STDB dan ISPO 2.3.1. Meningkatnya jumlah dan kapasitas PUP dan dana di daerah untuk kegiatan penilai usaha perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan
760. 1.Balitbangren
761. 2.BADAN KEUANGAN
762. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
763. 4.Camat (Wilayah Sawit)
764. 5.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
765. 6.UPT KPH Mapilli
766. 7.Bagian Adm. Pembangunan
767. 8.Bagian Hukum
768. 9.Kepala Desa/Lurah
769. 10.Apkasindo Sulawesi Barat
770. 11.Pelaku Usaha Perkebunan
771. 12.Petani / Pekebun 2.4. Menyelenggarak an pelatihan STDB dan ISPO untuk petugas di provinsi dan kabupaten / kota 2.4.1. Meningkatnya jumlah petugas pendamping untuk STDB dan sertifikasi ISPO Dinas Pertanian dan Pangan
772. 1.Balitbangren
773. 2.BADAN KEUANGAN
774. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan Kehutanan (DLHK)
775. 4.Camat (Wilayah Sawit)
776. 5.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
777. 6.UPT KPH Mapilli
778. 7.Bagian Adm. Pembangunan
779. 8.Bagian Hukum
780. 9.Kepala Desa/Lurah
781. 10.Apkasindo Sulawesi Barat
782. 11.Pelaku Usaha Perkebunan
783. 12.Petani / Pekebun 3 Penyebarluas an Informasi Kegiatan Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 3.1. Menyebarluaska n informasi kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan 3.1.1. Tersedianya media komunikasi untuk penyebarluasan kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan Dinas Pertanian dan Pangan
784. 1.Balitbangren
785. 2.BADAN KEUANGAN
786. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
787. 4.Dinas PURP
788. 5.Camat (Wilayah Sawit)
789. 6.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
790. 7.UPT KPH Mapilli
791. 8.Bagian Adm. Pembangunan
792. 9.Bagian Hukum
793. 10.Kepala Desa/Lurah
794. 11.Apkasindo Sulawesi Barat
795. 12.Pelaku Usaha Perkebunan
796. 13.Petani / Pekebun 3.2. Menyebarluaska n informasi kegiatan integrasi kelapa sawit dengan komoditi lainnya 3.2.1. Tersedianya media komunikasi untuk integrasi kelapa sawit dengan komoditi lainnya Dinas Pertanian dan Pangan
797. 1.Balitbangren
798. 2.BADAN KEUANGAN
799. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
800. 4.Dinas PUPR
801. 5.Camat (Wilayah Sawit)
802. 6.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
803. 7.UPT KPH Mapilli
804. 8.Bagian Adm. Pembangunan
805. 9.Bagian Hukum
806. 10.Kepala Desa/Lurah
807. 11.Apkasindo Sulawesi Barat 46
808. 12.Pelaku Usaha Perkebunan
809. 13.Petani / Pekebun 4 Peningkatan Pemasaran TBS Kelapa Sawit Rakyat 4.1. Peningkatan pemasaran TBS kelapa sawit rakyat 4.1.1. Terbangunnnya kemitraan usaha antara perusahaan perkebunnan yang memiliki PKS dengan lembaga perkebunan kelapa sawit rakyat Dinas Pertanian dan Pangan
810. 1.Balitbangren
811. 2.Badan Keuangan
812. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
813. 4.Dinas PUPR
814. 5.Camat (Wilayah Sawit)
815. 6.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
816. 7.UPT KPH Mapilli
817. 8.Bagian Adm. Pembangunan
818. 9.Bagian Hukum
819. 10.Kepala Desa/Lurah
820. 11.Apkasindo Sulawesi Barat
821. 12.Pelaku Usaha Perkebunan
822. 13.Petani / Pekebun Matriks tersebut merupakan sebagai acuan dalam program keberlanjutan perkebunan kelapa sawit periode 2025-2030. Namun, perlu disusun program, kegiatan, luaran dan penanggungjawab pada tahun 2026. 47 Tabel 4. Matriks Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN WAKTU PELAKSAN AAN KOORDINATOR ANGGOTA A. Komponen Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur
823. 1.Penguatan Data Dasar Perkebunan Kelapa Sawit sebagai Pendukung Tata Kelola Perkebunan Berkelanjutan 1.1. Penyusunan Data Pekebun 1.1.1. Tersedianya data pekebun di tingkat Kabupaten 2026 Dinas Pertanian dan Pangan
824. 1.Balitbangren
825. 2.Dinas PUPR
826. 3.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
827. 4.Camat (Wilayah Sawit)
828. 5.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
829. 6.UPTD KPH Mapilli
830. 7.Bagian Hukum
831. 8.Bagian Adm. Pembangunan
832. 9.Kepala Desa/Lurah
833. 10.Apkasindo Sulawesi Barat
834. 11.Petani / Pekebun 1.2. Pendataan dan Pemetaan Lokasi Sawit Rakyat 1.2.1. Tersedianya data pekebun sesuai format STDB dan peta lokasi kebun sawit rakyat Kabupaten Polewali Mandar 2026 Dinas Pertanian dan Pangan
835. 1.Balitbangren
836. 2.Dinas PUPR
837. 3.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
838. 4.Camat (Wilayah Sawit)
839. 5.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
840. 6.UPTD KPH Mapilli
841. 7.Bagian Hukum
842. 8.Bagian Adm. Pembangunan
843. 9.Kepala Desa/Lurah
844. 10.Apkasindo Sulawesi Barat
845. 11.Petani / Pekebun 1.3. Pemuktahiran data status lahan perkebunan kelapa sawit 1.5.1. Tersedianya data status lahan perkebunan kelapa sawit 2026 Kantor ATR / BPN Polewali Mandar
846. 1.Balitbangren
847. 2.BADAN KEUANGAN
848. 3.Dinas PUPR
849. 4.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
850. 5.Camat (Wilayah Sawit)
851. 6.UPTD KPH Mapilli
852. 7.Bagian Hukum
853. 8.Bagian Adm. Pembangunan
854. 9.Kepala Desa/Lurah
855. 10.Apkasindo Sulawesi Barat
856. 11.Pelaku Usaha Perkebunan
857. 12.Petani / Pekebun
858. 2.Peningkatan Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan terkait Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2.1 Sosialisasi peraturan dan Kebijakan yang terkait pembangunan kelapa sawit berkelanjutan 2.1.1. Terlaksananya sosialisasi terkait pembangunan kelapa sawit berkelanjutan termasuk kemitraan dan integrasi tanaman kelapa sawit dengan komoditi lainnya 2026 Dinas Pertanian dan Pangan
859. 1.Balitbangren
860. 2.Dinas PUPR
861. 3.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
862. 4.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
863. 5.Camat (Wilayah Sawit)
864. 6.Kantor Pertahanan ATR / BPN
865. 7.UPTD KPH Mapilli
866. 8.Bagian Adm. Pembangunan
867. 9.Kepala Desa/Lurah
868. 10.Apkasindo Sulawesi Barat
869. 11.Pelaku Usaha Perkebunan
870. 12.Petani / Pekebun 3 Peningatan Sinegritas Antar Lembaga/Inst ansi Pemerintah Daerah 3.1. Koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan lembaga terkait 3.1.1. Terlaksananya pertemuan koordinasi antar dinas/lembaga dan pelaku usaha perkebunan 2026 Dinas Pertanian dan Pangan
871. 1.Balitbangren
872. 2.BADAN KEUANGAN
873. 3.Dinas PUPR
874. 4.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
875. 5.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) 48 Dengan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit minimal 2 kali setahun
876. 6.Camat (Wilayah Sawit)
877. 7.Kantor Pertahanan ATR / BPN
878. 8.UPTD KPH Mapilli
879. 9.Bagian Hukum
880. 10.Bagian Adm. Pembangunan
881. 11.Kepala Desa/Lurah
882. 12.Apkasindo Sulawesi Barat
883. 13.Pelaku Usaha Perkebunan
884. 14.Petani / Pekebun 3.2. Pembinaan Kelembagaan Petani 3.3.1. Terbentuknya kelompok tani kelapa sawit yang terdaftar di Simluhtan 2026 Dinas Pertanian dan Pangan
885. 1.Balitbangren
886. 2.Camat (Wilayah Sawit)
887. 3.Bagian Adm. Pembangunan
888. 4.Kepala Desa/Lurah
889. 5.Apkasindo Sulawesi Barat
890. 6.Pelaku Usaha Perkebunan
891. 7.Petani / Pekebun 4 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 4.1. Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit 4.1.1. Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit 2026 Dinas PUPR 1. Balitbangren
892. 2.BADAN KEUANGAN
893. 3.Dinas PUPR
894. 4.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
895. 5.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
896. 6.Camat (Wilayah Sawit)
897. 7.Kantor Pertahanan ATR / BPN
898. 8.UPTD KPH Mapilli
899. 9.Bagian Hukum
900. 10.Bagian Adm. Pembangunan
901. 11.Kepala Desa/Lurah
902. 12.Apkasindo Sulawesi Barat
903. 13.Pelaku Usaha Perkebunan 4.2. Membangun Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit rakyat 4.2.1. Terbangunnya jalan-jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi perkebunan kelapa sawit rakyat 2026 Dinas Pertanian dan Pangan
904. 1.Balitbangren
905. 2.Dinas PUPR
906. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
907. 4.Camat (Wilayah Sawit)
908. 5.Kantor Pertahanan ATR / BPN
909. 6.UPTD KPH Mapilli
910. 7.Bagian Adm. Pembangunan
911. 8.Kepala Desa/Lurah
912. 9.Apkasindo Sulawesi Barat
913. 10.Pelaku Usaha Perkebunan
914. 11.Petani / Pekebun B. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Petani 1 1. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas perkebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practice / GAP) 1.1. Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP 2.1.1. Tersusunnya pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP 2026 Dinas Pertanian dan Pangan
915. 1.Balitbangren
916. 2.DPMPTSP
917. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
918. 4.Camat (Wilayah Sawit)
919. 5.Bagian Hukum
920. 6.Bagian Adm. Pembangunan
921. 7.Kepala Desa/Lurah
922. 8.Apkasindo Kab.Polewali Mandar
923. 9.Pelaku Usaha Perkebunan 1.2. Pelatihan dan bimbingan teknis GAP di tingkat kabupaten 2.2.1. Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis GAP di tingkat kabupaten 2026 Dinas Pertanian dan Pangan
924. 1.Balitbangren
925. 2.DPMPTSP
926. 3.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
927. 4.Camat (Wilayah Sawit)
928. 5.Bagian Hukum
929. 6.Bagian Adm. Pembangunan
930. 7.Kepala Desa/Lurah
931. 8.Apkasindo Kab.Polewali Mandar
932. 9.Pelaku Usaha Perkebunan 49 2 Percepatan Pebentukan dan Penguatan Kelembagaan Perkebun 2.1. Sosialisasi dan bimbingan teknis pembentukan kelembagaan perlebun 2.1.1. Terlaksananya sosialisasi tentang pembentukan kelembagaan perkebun 2026 Dinas Pertanian dan Pangan
933. 1.Balitbangren
934. 2.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
935. 3.Camat (Wilayah Sawit)
936. 4.Bagian Adm. Pembangunan
937. 5.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
938. 6.UPTD KPH Mapilli
939. 7.Kepala Desa/Lurah
940. 8.Apkasindo Kab.Polewali Mandar
941. 9.Pelaku Usaha Perkebunan C. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 1 Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 1.1. Sosialisasi penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) 1.1.1. Terwujudnya pemahaman pekebun / pelaku usaha dalam pembukaan lahan tanpa bakar 2026 UPT KPH Mapilli 11. Balitbangren
942. 12.DISTANPAN
943. 13.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
944. 14.Dinas PUPR
945. 15.Camat (Wilayah Sawit)
946. 16.Bagian Adm. Pembangunan
947. 17.Kepala Desa/Lurah
948. 18.Apkasindo Sulawesi Barat
949. 19.Pelaku Usaha Perkebunan
950. 10.Petani / Pekebun 2 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara Lintas Sektor di Kebun dan Lahan 2.1. Inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan kelapa sawit 2.1.1. Tersedianya laporan hasil inventarisasip simpanan karbon dan emisi GRK 2026 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan Kehutanan (DLHK)
951. 1.Balitbangren
952. 2.DISTANPAN
953. 3.Dinas PUPR
954. 4.Camat (Wilayah Sawit)
955. 5.UPT KPH Mapilli
956. 6.Bagian Adm. Pembangunan
957. 7.Kepala Desa/Lurah
958. 8.Apkasindo Sulawesi Barat
959. 9.Pelaku Usaha Perkebunan
960. 10.Petani / Pekebun 3 Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit Untuk Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi 3.1. Kajian studi kelayakan tentang pemnfaatan limbah kelapa sawit untuk berbagai kepentingan 3.1.1. Tersedianya studi kelayakan tentang pemanfaatan limbag kelapa sawit untuk berbagai kepentingan 2026 Balitbangren 12. DISTANPAN
961. 13.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan Kehutanan (DLHK)
962. 14.Dinas PUPR
963. 15.Camat (Wilayah Sawit)
964. 16.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
965. 17.UPT KPH Mapilli
966. 18.Bagian Adm. Pembangunan
967. 19.Kepala Desa/Lurah
968. 20.Apkasindo Sulawesi Barat
969. 21.Pelaku Usaha Perkebunan
970. 11.Petani / Pekebun D. Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa 1 Penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan 4.1. Penyelesaian keterlanjutan status lahan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan 4.1.1. Terselesaikannya keterlanjutan status lahan sawit rakyat dalam kawasan hutan 2025 UPTD Mapilli 11. Balitbangren
971. 12.DISTANPAN
972. 13.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK
973. 14.Dinas PUPR
974. 15.Camat (Wilayah Sawit)
975. 14.6 . Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
976. 16.Bagian Adm. Pembangunan
977. 17.Kepala Desa/Lurah
978. 18.Apkasindo Sulawesi Barat
979. 19.Pelaku Usaha Perkebunan Petani / Pekebun E. Dukungan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit 1 Peningkatan Pemasaran TBS Kelapa Sawit Rakyat 1.1. Peningkatan pemasaran TBS kelapa sawit rakyat 1.1.1. Terbangunnnya kemitraan usaha antara perusahaan perkebunnan yang memiliki PKS dengan lembaga 2026 Dinas Pertanian dan Pangan
980. 14.Balitbangren
981. 15.Badan Keuangan
982. 16.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
983. 17.Dinas PUPR
984. 18.Camat (Wilayah Sawit) 50 Gambar 7. Aktivitas Utama RAD PKSB Kabupaten Polewali Mandar perkebunan kelapa sawit rakyat
985. 19.Kantor ATR/BPN Polewali Mandar
986. 20.UPT KPH Mapilli
987. 21.Bagian Adm. Pembangunan
988. 22.Bagian Hukum
989. 23.Kepala Desa/Lurah
990. 24.Apkasindo Sulawesi Barat
991. 25.Pelaku Usaha Perkebunan Petani / Pekebun 51 RAD PKSB ini tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar tanpa melibatkan instansi dan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan pihak-pihak lain terkait. Selanjutnya akan di atur koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah dalam Tim Pelaksana Daerah (TPD) RAD PKSB melalui Keputusan Bupati, yang nantinya akan melibatkan unsur Perangkat Daerah, perbankan, perguruan tinggi, pelaku usaha perkebunan dan Apkasindo. 3.2 Pembiayaan Pembiayaan untuk penyusunan RAD PKSB Kabupaten Polewali Mandar Perangkat Daerah ini dibebankan kepada anggaran Dana Bagi Hasil Sawit Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran berkenaan. Selain itu diharapkan pendanaan dari APBN, APBD, BPDPKS, Yayasan Nirlaba, Perusahaan Kelapa Sawit, Sumber sumber lain yang sah 52 3.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring dilakukan dalam rangka menilai pemenuhan input dan output untuk mengukur kinerja program yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai hasil (outcome) dan dampak dari pelaksanaan program untuk menemukan pilihan perbaikan desain program. Kegiatan yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi antara lain pengumpulan data dan penilaian capaian RAD PKSB. Pengumpulan data dilakukan melalui komunikkasi secara langsung ataupun elektronik untuk disajikan dalam format yang sesuai. Data yang dikumpulkan adalah data perencanaan dan realisasi kegiatan yang disusun per semester dalam periode satu tahun. Data perencanaan memuat target output pelaksanaan RAD PKSB oleh setiap Perangkat Daerah. Data capaian output atau hasil dari pelaksanaan kegiatan juga mencakup realisasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang mendukung pelaksanaaan RAD PKSB. Monitoring menyajikan informasi mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai pada setiap Perangkat Daerah. Selanjutnya informasi kemajuan tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap input yang digunakan , proses yang dilakukan serta capaian kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor penghambat maupun faktor pendukung. Pelaporan pelaksanaan RAD PKSB dihimpun dari masing-masing Perangkat Daerah Pelaksana dan Perangkat Daerah/ Mitra Pendukung melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik. Laporan realisasi pelaksanaaan RAD PKSB oleh TPD disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Barat. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD PKSB Kabupaten Polewali Mandar disampaikan oleh Bupati Polewali Mandar kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAD PKSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. 53 Industri sawit adalah aspek yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Dokumen Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD PKSB) Kabupaten Polewali Mandar merupakan panduan strategis pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola perkebunan kelapa sawit yang lebih terpadu, bertanggung jawab, dan selaras dengan prinsip keberlanjutan. Dokumen ini disusun sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional untuk memastikan pembangunan sektor sawit memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam di tingkat lokal. Melalui RAD PKSB, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berupaya memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, mulai dari petani, perusahaan, lembaga pemerintah, hingga masyarakat sipil. Dokumen ini memuat langkah-langkah strategis, seperti penguatan data perkebunan, peningkatan kapasitas petani, tata kelola lahan dan lingkungan, serta fasilitasi akses pasar bagi produk sawit yang memenuhi standar keberlanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi potensi konflik dan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, RAD PKSB menjadi instrumen penting untuk mendorong keberlanjutan ekonomi daerah melalui praktik perkebunan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan adanya rencana aksi ini, Kabupaten Polewali Mandar berkomitmen menciptakan sektor kelapa sawit yang berdaya saing tinggi, mengutamakan transparansi, serta memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dokumen ini juga menjadi dasar dalam 54 penyusunan regulasi dan kebijakan daerah guna memastikan implementasinya berjalan konsisten dan terukur. Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD PKSB) menjadi dokumen penting dalam pengembangan kepala sawit di Kabupaten Polewali Mandar. Dokumen RAD diharapkan menjadi pedoman melaksanakan program yang terkait dengan kepala sawit berkelanjutan. RAD PKSB memiliki jangka waktu 1 tahun dengan opsi akan direvisi menjadi 5 tahun setelah regulasi terbaru Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) disahkan. 55 DAFTAR PUSTAKA Abdul Azis Ambar, Munir, Harli A. Karim, Muhammad Jurhadi Kadir, Nur Ilmi dan Kheriyah Jamal (2025). Penerapan Pertanian Terpadu. Deepublish, Yogyakarta. Amalia, R., Dharmawan, A. H., Prasetyo, L. B., & Pacheco, P. (2019). Perubahan tutupan lahan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit: Dampak sosial, ekonomi dan ekologi. Jurnal Ilmu Lingkungan, 17(1), 130-139. Buku Statistik Perkebunan 2023-2025 Jilid II. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Jakarta, 2025 Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka 2025. Badan Pusat Statistik Polewali Mandar, 2025 Palm Oil Agribusiness Strategic Institute, 2025 Salinan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019-2024 Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 105/KPTS/PI.400/2/2018 Tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) Salinan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; Salinan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia; Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit Salinan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia No. 91 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit SalinanPeraturan Menteri Pertanian Nomor 98 / PERMENTAN / OT.140 / 9 / 2013 tentang Perizinan Pedoman Usaha; Salinan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia; Salinan Peraturan Daerah Polewali Mandar Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032 56 Salinan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 Suryadi, S., Dharmawan, A. H., & Barus, B. (2020). Expansion and Conflict at Oil Palm Plantations: A Case in Terantang Manuk Village, Pelalawan District, Riau. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 8(3), 167-178. Susetyo, Y. A., Sigar, A. D., Simanjuntak, B. H., Setiawan, A. W., & Banjarnahor, D. (2025). Hubungan Praktik Budidaya di Berbagai Perkebunan di Sub-Daerah Aliran Sungai Tuntang Provinsi Jawa Tengah terhadap Karbon Organik Tanah. AGRIUM: Jurnal Ilmu Pertanian, 28(2). Wibowo, L. R., Hakim, I., Komarudin, H., Kurniasari, D. R., Wicaksono, D., & Okarda, B. (2019). Penyelesaian tenurial perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan untuk kepastian investasi dan keadilan (Vol. 247). CIFOR. 57 LAMPIRAN Gambar 1. Poligon STDB Sawit Desa Ongko Kecamatan Campalagian 58 Gambar 2. Poligon STDB Sawit Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian 59 Gambar 3. Poligon STDB Sawit Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian 60 Gambar 4. Poligon STDB Sawit Desa Lagiagi Kecamatan Campalagian 61 Gambar 5. Poligon STDB Sawit Desa Gattungan Kecamatan Campalagian 62 Gambar 6. Poligon STDB Sawit Desa Batupanga Kecamatan Luyo 63 Gambar 7. Poligon STDB Sawit Desa Batupanga Daala Kecamatan Luyo 64 Gambar 8. Poligon STDB Sawit Desa Sambaliwali Kecamatan Luyo 65 Gambar 9. Poligon STDB Sawit Desa Tenggelang Kecamatan Luyo 66 Gambar 10. Poligon STDB Sawit Desa Beroangin Kecamatan Mapilli 67 Gambar 11. Poligon STDB Sawit Desa Tapango Barat Kecamatan Tapango 68 Gambar 12. Poligon STDB Sawit Desa Kalimbua Kecamatan Tapango 69 Gambar 13. Poligon STDB Sawit Desa Peburru Kecamatan Tutar 70 Gambar 14. Poligon STDB Sawit Desa Tubbi Kecamatan Tutar 71 Gambar 15. Poligon STDB Sawit Desa Arabua Kecamatan Tutar 72 Gambar 16. Poligon STDB Sawit Desa Ambopadang Kecamatan Tutar 73 Gambar 17. Poligon STDB Sawit Desa Poda-Poda Kecamatan Tutar 74 Gambar 18. Konsultasi Awal dengan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar (Andi Afandi Rahman, ST. M.Si) Gambar 19. Konsultasi dengan Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Dinas Perkebunan Sulawesi barat (Agustina Palimbong, S.Pt. M.Si) 75 Gambar 20. Konsultasi dengan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar (Hj. Dahliah, SP. MP.) Gambar 21. Rapat Pembentukan Tim Penyusun Dokumen RAD PKSB dihadiri Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan, Narasumber Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Dinas Perkebunan Sulawesi barat (Agustina Palimbong, S.Pt. M.Si) 76 Gambar 22. Observasi Tenaga Ahli ke Perkebunan Sawit di Kecamatan Campalagian (a) Gambar 23. Observasi Tenaga Ahli ke Perkebunan Sawit di Kecamatan Campalagian (b) Gambar 24. Kondisi Pertanaman Sawit di Desa Gantungan Kecamatan Campalagian (Umur 5 Tahun), 2025 77 Gambar 25. Pemaparan Dokumen Awal pada Rapat Pembentukan Tim Penyusun Pelaksanaan Kegiatan RAD-KSB (Dr. Harli A. Karim, SP. MP) Gambar 26. Rapat Pembentukan Tim Penyusun Pelaksanaan Kegiatan RAD- KSB 78 Gambar 27. Proses Pengangkutan Tandan Kelapa Sawit di Kecamatan Luyo (a) Gambar 28. Proses Pengangkutan Tandan Kelapa Sawit di Kecamatan Luyo (b) 79 Gambar 29. Sinkronisasi Program dengan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) Polewali Mandar (a) Gambar 30. Sinkronisasi Program dengan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) Polewali Mandar (a) 80 Gambar 31. Diskusi dan Dengar Pendapat Petani Sawit di Kecamatan Campalagian Gambar 32. Diskusi dan Dengar Pendapat Petani Sawit di Kecamatan Limboro 81 Gambar 33. Sinkronisasi Program dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Polewali Mandar (Hj. Suryani, ST. M.SP./Kabid Bina Marga) (a) Gambar 34. Sinkronisasi Program dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Polewali Mandar (Hj. Suryani, ST. M.SP./Kabid Bina Marga) (b) 82 Gambar 35. Sinkronisasi Program dengan UPT KPH Mapilli (Mahmud Mansjur, SP. (a) Gambar 36. Penyerahan Draf RAD ke Kepala UPT KPH Mapilli (Mahmud, Mansjur, SP. (b) 83 Gambar 37. Sinkronisasi Program dengan Bagian Hukum dan Perundang- Undangan Kabupaten Polewali Mandar/Analis Advokat Hukum (Andi Muhammad Irsan, SH. MH) Gambar 38. Sinkronisasi Program dengan Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Polewali Mandar (M.Irdan Natsir, S.STP) 84 Gambar 39. Rapat Penetapan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Polewali Mandar, 21 November 2025 Gambar 40. Sinkronisasi dengan Bidang Ekonomi Balitbangren Rencana Aksi Daerah (RAD) Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Polewali Mandar, 24 November 2025 85 Gambar 41. Pemaparan Draf Dokumen RAD-PKSB oleh Tenaga Ahli pada Rapat Konsultasi Publik I Gambar 42. Rapat Konsultasi Publik I dibuka oleh Sekretaris Daerah Polewali Mandar (Nur Said, S.Sos. MM) 86 Gambar 43. Konsultasi Publik II di Kantor BPP Luyo dihadiri Camat Luyo, Mapilli, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat 87 Dokumetasi Tahapan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025
992. 1.Rapat Pembentukan Tim Penyusun RAD PKSB, 9 Oktober 2025. Pemateri Agustina Palimbong, SP. M.Si (Kabid PPHP Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat 88 89
993. 2.Pengajuan harmonisasi pembahasan Peraturan Bupati RAD PKSB ke Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, tanggal 04-05 November 2025. 90
994. 3.Rapat, Identifikasi dan Pendataan Program Kegiatan (4 November 2025), Pemateri : Suhardiman, ST (Pengelola Data Bidang Infrastruktur Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar) 91 92 93
995. 4.Harmonisasi persetujuan Peraturan Bupati RAD PKSB di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Tgl. 11 dan 12 November 2025. 94 95
996. 5.Rapat, Perumusan Rencana Aksi RAD PKSB, 13 November 2025). Pemateri Sukri, SH, MH (Kabag Hukum Setda Kabupaten Polewali Mandar) 96 97
997. 6.Konsultasi/uji publik RAD PKSB di Aula Balitbangren, 19 November 2025, Pemateri : Gazali, S.TP. M.Ec.Dev (Sekertaris Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar) 98 99
998. 7.Konsultasi/uji publik II RAD PKSB, Tempat Aula kantor BPP Kecamatan Luyo (20 Novembert 2025), Pemateri Dr. Hj. Mardjani Aliyah, SP, MP (Dosen Fakultas Ilmu Pertanian Unasman) 100 101 102

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023