DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penjbaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. APBD terdiri atas: a. pendapatan daerah; b, belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6.Anggaran Pendapatan selanjunya disingkat pemerintah daerah, dan Belanja Daerah yang APBD Adalah keuangan tahunan Pasal 2 APBD terdiri atas:

a.pendapatan daerah; b, belanja daerah; dan
c.pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp.l.532.931.860.906,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu juta Delapan ratus Enam puluh ribu Sembilan Ratus Enam), yang bersumber dari: a pendapatan asli daerah; b, pendapatan transfer; dan

c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp325.823.202.567,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

a.pajak daerah;
b.retribusi daerah;
c.basil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp55.120.000.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah),- yang terdiri atas:

a.pajak Hiburan Rpl 10.000.000 (Seratus Sepuluh Juta};
b.pajak Reklame Rpl.200.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Juta);
c.pajak Air Tanah Rp60.000.000 (Enam Puluh Juta); d, pajak Sarang Burung Walet RplS0.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta); e, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan RpS00.000.000(Delapan ratus Juta);
f.pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp 10.000.000.000((Sepuluh Milyar);
g.pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 3.000.000.000(Tiga Milyar);
h.pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp21.300.000.000 (Dua Puluh Satu Milyar);
i.opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rpl0.000.000 (Sepuluh Milyar}; dan
j.opsen Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp8.500.000.000 (Delapan Milyar Lima Ratus Juta).

Pasal 6

(1)Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas Pajak pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Rpl 10.000.000 (Seratus Sepuluh Juta);
(2)Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas Pajak Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron Rpl .200. 000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Juta);
(3)Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp60.000.000(Enam Puluh Juta);
(4)Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet RplS0.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta);
(5)Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dirnaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas Mineral Bukan Logam dan Batuan 800.000.000 (Delapan Ratus Juta);
(6)Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1} huruf f terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar); sebagaimana Pajak lainnya Rp
(7)Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g terdiri atas Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)Rp3.000.000.000 (Tiga Milyar);
(8)Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 huruf h yang terdiri atas PBJT makanan dan Minuman/restoran/Tenaga Listrik/Jasa Perhotelan/Jasa Parkir Rp21.300.000.000 (Dua Puluh Satu Milyar)
(9)Opsen Pajak Kendaraan Berrnotor {PKB) sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i terdiri atas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor {PKB)-Pemindahan Hak Rpl0.000.000 {Sepuluh Milyar).
(10)Opsen Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j terdiri atas Opsen Bea balik Nama Kendaraan Bermotor {BBNKB) Pemindahan Hak RpS.500.000.000 (Delapan Milyar Lima ratus Juta ).

Pasal 7

(1)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurufb direncanakan sebesar Rp223.751.221.752, {Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Limah Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas: a Retribusi Jasa Umum sebesar Rp216.972.345.497 (Dua Ratus Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh lima Ribu Empat ratus Sembilan Puluh Tujuh) terdiri dari: 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp213.677.043.497 (Dua Ratus Tiga Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh); 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp760.080.000(Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Delapan Puluh Ribu); dan 3) Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp2.535.222.000 (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu);
1. b.Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp6.078.376.000 (Enam Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu ) terdiri dari : 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rpl.223.440.000 (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu); 2) Retribusi Tempat Pelelangan Rp120.020.000 {Seratus Dua Puluh Juta Dua Puluh Ribu); 3) Retribusi Terminal Rp30.000.000 (Tiga Puluh Juta); 4) Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp3.945.000.000 {Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta); 5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rpl3.000.000 (Tiga Belas Juta); 6} Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rpl74.500.000 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu); dan 7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp312.000.000 (Tiga Ratus Dua Belas Juta).
2. c.Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp700.500.255 {Tujuh ratus Juta Lima Ratus Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima ) terdiri dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp700.500.255 (Tujuh Ratus Juta Lima Ratus Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima ).
(2)Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp4:260.000.000 (Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta), yang terdiri atas:
1. a.bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp4.160.000.000 (Empat Milyar Seratus Enam Puluh Juta); dan
2. b.bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) Rpl00.000.000 (Seratus Juta).
(3)Anggaran Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp42.691.980.815 (Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan ratus Lima Belas), yang terdiri atas:
1. a.basil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan RpS00.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri dari Hasil Penjualan Asset Lainnya RpS00.000.000 (Lima Ratus Juta);
2. b.jasa Giro direncanakan sebesar Rpl.700.000.000 {Satu Milyar Tujuh Ratus Juta}, yang terdiri dari Jasa Giro Pada Kas Daerah Rpl.700.000.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta);
3. c.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 {Dua Milyar rupiah) yang terdiri dari Tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain Rp2.000.000.000 (Dua Milyar rupiah);
4. d.pendapatan dari pengembalian direncanakan sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta) yang terdiri dari Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rpl00.000.000 (Seratus Juta rupiah);
5. e.pendapatan BLUD direncanakan Sebesar Rp37.941.980.815 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Belas) yang terdiri dari Pendapatan BLUD direncanakan Sebesar Rp37.941.980.815 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Betas rupiah); dan
6. f.pendapatan Atas Sanksi AdministrasiPajak daerah Rp450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta) yang terdiri dari Pendapatan Denda Pajak daerah Rp450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta).

Pasal 8

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang terdiri atas: a belanja operasional;

b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer. Pasa19

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.262.532.563.196,00 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Dua Millar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa; c, belanja hibah; dan
3. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 816.166.233.634,00 (Delapan Ratus Enam Belas Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp. 422.483.609.562,00 (Empat Ratus Dua Puluh Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah). (4:l Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 23.212.720.000,00 (Dua Puluh Tiga Millar Dua Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d direncanakan sebesar Rp 670.000.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta. Rupiah).

Pasal 10

( 1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1)huruf a direncanakan sebesar Rp. 816.166.233.634,00 (Delapan Ratus Enam Belas Millar Seratus Enam Puluh Enam Juta. Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)., yang terdiri atas:
1. a.gaji dan tunjangan;
2. b.tambahan Penghasilan ASN;
3. c.tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
4. d.gaji dan Tunjangan DPRD;
5. e.gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
6. f.penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
(2)Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp 551.294.207 .716,00 (Lima Ratus Lima Puluh Satu Millar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah).
(3)Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 166.129.081.170,00 (Seratus Enam Puluh Enam Millar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah).
(4)Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 150.203.333.334,00 (Seratus Lima Puluh Millar Dua Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah). (5} Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd direncanakan sebesar Rp 20.122.714.226,00 (Dua Puluh Millar Seratus Dua Puluh Dua Juta Tajuh Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
(6)Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 365.967.562,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
(7)Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan eebesar Rp 551.294.207.716,00 (Lima Ratus Lima Puluh Satu Millar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Tajuh Ratus Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.gaji pokok ASN;
2. b.tunjangan Keluarga ASN; e, tunjangan Jabatan ASN;
3. d.tunjangan Fungsional ASN;
4. e.tunjangan Fungsional Umum ASN;
5. f.tunjangan Beras ASN;
6. g.tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
7. h.tunjangan Pembulatan Gaji ASN;
8. i.iuran Jaminan Kesehatan ASN;
9. j.iuran Jaminan Kecelakan Kerja ASN;dan
10. k.iuran Jaminan Kematian ASN.
(2)Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf b direncanakan sebesar Rp 37.002.436.832,60 (Tiga Puluh Tujuh Millar Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah Enam Puluh Sen).
(3)Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c clirencanakan sebesar Rp 6.661.583.742,45 {Enam Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah Empat Puluh Lima Sen).
(4)Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 35.937.722.901,25 (Tiga Puluh Lima Millar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah Dua Puluh Lima Sen).
(5)Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e clirencanakan sebesar Rp 3.713.440.666,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
(6)Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp 21.640.100.960,00 (Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Seratus Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
(7)Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.001.293.975,00 (Satu Millar Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
(8)Tunjangan Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf h direncanakan sebesar Rp 22.972.150,38 (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah Tiga Puluh Delapan Sen).
(9)Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 26.132.506.786,62 {Dua Puluh Enam Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Enam Puluh Dua Sen).
(10)Iuran Jaminan Kecelakan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.142.315.803,50 (Satu Miliar Seratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah Lima Puluh Sen).
(11)Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k clirencanakan sebesar Rp 3.168.485.848,60 (Tiga Millar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Enam Puluh Sen).

Pasal 12

(1)Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 166.129.081.170,00 {$eratus Enam Pu1uh Enam Millar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp 14.827.759.123�00 (Empat Belas Millar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah); b, tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN .sebesar Rp 4.59.197..15.0,00 .(Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sem.tus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah); dan
2. c.tambahan Pengbasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebesar Rp 600.943.478,00 (Enam Ratus Juta Sembilan Rat-cts ·Empat .Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah); dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebesar Rp 37.848.085,00 (Tiga Puluh Ti.tjuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah).
(2)Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 150.203.333.334,00 (Seratus Lima Puluh Millar Dua Ratus 'Tjga Juta "fjga Ratus ·Tiga Puluh ·Tiga Ribu "figa Ratus 'Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp 1.043.300.000,00 (Satu Miliar Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
2. b.belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp 213.135.686,00 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Enaro Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
3. a.hela.nja Tunjangan Profesi Gur.u .(TPG) PNSD sebesar Rp 143.914.149.000,00 (Seratus Eropat Puluh Tiga Millar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
4. d.belanja Tunjangan Khusus Guru (TKO) PNSD sebesar Rp 5.089.214.-000,00 {Lima Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);
5. e.belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp 132.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);
(3)Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 20.122.714.226,00 (Dua Puluh Millar Seratus Dua Puluh Dua Juta Tajuh Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri dari:
1. a.belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp 1.956.290.000,00 (Satu Millar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
2. b.belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp 90.160.000,00 (Sembilan Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
3. c.belanja Tunjangan 'Beras DPRD sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta. Rupiah);
4. d.belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp 78.000.000 (Tujuh Puluh Delapan Juta. Rupiah.);
5. e.bela11ja T-..mjangan Jabatan DPRD sebesar Rp 1.402.000.000,00 (Satu Millar Empat Ratus Dua Juta. Rupiah);
6. f.belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp 96.000.000,00 {Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah.];
7. g.belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebesar Rp 19.000.000,00 (Sembilan Belas Juta. Rupiah);
8. h.belanja Tunjangan Komunikasi lntensif Pimpinan dan Anggota DPRD -sebesar Rp -5.247.149.226,-00 ·(Lima Millar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta. Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah); i, belanja Tunjangan Reses DPRD Rp 1.261.185.000,00 (Satu MU1ar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
9. j.belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota. DPRD sebesar Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah);
10. k.belanja Pembulatan Gaji DPRD sebesar Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah);
  1. 1.belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 3.877.900.000,00 (Tiga Minar Delapan Ratus 1'uju'h Puluh 1'ujuh Juta Semouan Ratus Ribu Rupiah); dan
11. m.belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp 5.940.000.000,00 (Lima Millar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
(4)Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 365.967.562,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta. Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus -Enam. Puluh Dua R.u,piah), yang te:r.diri.ata-s:
1. a.belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebesar Rp 55.965.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
2. b.belanja Tunjangan Keluarga KDHJWKDH sebesar Rp 6.801.900,00 (Enam Juta Delapan Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah); c, belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebesar Rp 100.737.000,00 (Seratus Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh -Ribu Rupiah);
3. d.belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebesar Rp 6.235.362,00 (Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);
4. e.belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebesar Rp 683.519,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Ru.piah.);
5. f.belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebesar Rp 2.009,00 (Dua Ribu Sembilan Rupiah};
6. g.belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi KDH/WKDH sebesar Rp 6.540.156,00 {Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah);
7. h.belanja Iuran Jaminan Kecelakan Kerja Bagi KDH/WKDH sebesar Rp 134.316,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah);
8. i.be1anja 1uran Jaminan Kematian KDFI./WKDH sebesar Rp 402.948,00 (Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah};
9. j.belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp 156.495.000,00 {Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah); dan
10. k.belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebesar Rp 31.97-0 .352;00 ffiga Puluh Satu Juta Sembila,, Ra:tus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
(5)Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Dua.Juta Rupiah}, yang .teroitl .atas:
1. a.belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp 252.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta);dan
2. b.belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp 600.000.000,00 {Enam Ratus .Juta).

Pasal 13

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar sebesar RpO {Nol Rupiah}, yang terdiri atas:

a.penerimaan pemb1ayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…