DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pengadaan; Pengangkatan; Penempatan; Hak dan kewajiban; Larangan; Penilaian kinerja pegawai BLUD; Pemberhentian; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT. SALINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4.Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakaan Urusan Pemerintahaan dibidang kesehatan.
5.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif diwilayah kerjanya.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8.Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas.
9.Pegawai BLUD adalah pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
10.Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas adalah Pegawai bukan Aparatur Sipil Negara yang diangkat guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif atau kegiatan yang mendukung operasional puskesmas sesuai dengan kebutuhan serta digaji berdasarkan ketentuan dan kemampuan anggaran UPT Puskesmas.
11.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
12.Tenaga Non Kesehatan adalah tenaga yang mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lainnya di puskesmas.
13.Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD setiap bulan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari tenaga profesional lainnya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.terselenggaranya tertib administrasi dalam proses pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas;
b.optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia pada BLUD Puskesmas yang berasal dari tenaga Profesional Lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja; dan
c.mendorong pengelolaan sumber daya manusia pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas dalam rangka mewujudkan layanan umum lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pengadaan;
b.pengangkatan;
c.penempatan;
d.hak dan kewajiban;
e.larangan;
f.penilaian kinerja pegawai BLUD;
g.pemberhentian; dan
h.pembiayaan.

BAB II

PENGADAAN

Pasal 5

(1)Kebutuhan Pegawai pada Puskesmas disusun berdasarkan Peta Jabatan Puskesmas.
(2)Jenis Pegawai Puskesmas meliputi:
1. a.Tenaga Kesehatan; dan
2. b.Tenaga Non Kesehatan.

Pasal 6

Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas, meliputi:

a.perencanaan pengadaan dan penetapan kebutuhan;dan
b.pelaksanaan pengadaan.

Pasal 7

(1)Pemimpin BLUD merencanakan dan menyusun kebutuhan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas berdasarkan jenis jabatan dan jumlahnya.
(2)Kebutuhan jenis jabatan dan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada analisa jabatan dan hasil perhitungan analisis beban kerja pada Dinas Kesehatan.
(3)Analisa jabatan dan hasil perhitungan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas kesehatan.
(4)Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemimpin BLUD mengusulkan kebutuhan pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas kepada PPKD untuk mendapat persetujuan.
(5)Berdasarkan persetujuan dari PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemimpin BLUD menetapkan pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas.

Pasal 8

(1)Pemimpin BLUD membentuk tim untuk melaksanakan pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Ketua dijabat oleh Pemimpin BLUD;
2. b.sekretaris dijabat oleh Kepala Tata Usaha BLUD Puskesmas; dan
3. c.anggota berasal dari unsur BLUD Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
(4)Dalam hal tim pengadaan berjumlah 3 (tiga) orang, anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus berasal dari Dinas Kesehatan.
(5)Dalam hal tim pengadaan berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus memenuhi unsur dari BLUD Puskesmas dan Dinas Kesehatan secara proporsional.
(6)Tim pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
(7)Dalam melaksanakan tugas tim pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga ahli.

Pasal 9

Proses pelaksanaan pengadaan meliputi:

a.pengumuman lowongan;
b.persyaratan;
c.seleksi; dan
d.penetapan.

Pasal 10

(1)Pengumuman lowongan pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas.
(2)Pengumuman lowongan dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik.
(3)Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
1. a.jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
2. b.persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
3. c.alamat dan tempat lamaran ditujukan;
4. d.batas waktu pengajuan lamaran; dan
5. e.jadwal pelaksanaan pengadaan

Pasal 11

(1)Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas harus memenuhi persyaratan:
1. a.membuat surat lamaran kepada Pemimpin BLUD cq. Tim pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas sesuai jenis jabatan yang diminati;
2. b.warga Negara Indonesia diutamakan penduduk Daerah, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e- KTP);
3. c.berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
4. d.khusus tenaga medis usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;
5. e.surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Resor;
6. f.surat keterangan sehat dari dokter;
7. g.fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir dan sertifikat keahlian bagi yang memiliki; dan
8. h.persyaratan lain yang dibutuhkan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada tim pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas pada saat penyerahan surat lamaran.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…