DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari APBD tahun 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD Tahun 2025 kepada : a. Bupati/Wakil Bupati; b. Pimpinan dan Anggota DPRD; c. PNS dan Calon PNS; d. PPPK; dan e. Pegawai Non-PNS.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Pembeentukan Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27); 5. SALINAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Polewali Mandar.
5.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri atas unsur ketua dan wakil ketua.
6.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Angota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Instansi Pemerintah Daerah
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Instansi Pemerintah Daerah.
9.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 % di Instansi Pemerintah Daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
11.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
12.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA /KPA) atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah selaku kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD Tahun 2025 kepada :
1. a.Bupati/Wakil Bupati;
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. c.PNS dan Calon PNS;
4. d.PPPK; dan
5. e.Pegawai Non-PNS.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi PNS dalam jabatan :
1. a.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
2. b.Jabatan Administrator;
3. c.Jabatan Pengawas;
4. d.Jabatan Pelaksana; dan
5. e.Jabatan Fungsional.
(3)PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah PPPK dengan ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kelender sebelum hari raya tahun 2025, tidak diberikan tunjangan hari raya; dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kelender sebelum tanggal 1 Juni 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.
(4)Pegawai Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah.
(5)Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, telah melakukan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
3. c.Pendanaan belanja pegawai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(6)Dalam hal pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Hari Raya dapat diberikan apabila:
1. a.telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tungangan Hari Raya, atau
2. b.telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat Keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS dalam hal :

a.sedang cuti di luar tanggungan negara; dan
b.sedang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah Daerah baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri yang gajinya dibayar oleh Instansi tempat penugasan.

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati/Wakil Bupati terdiri atas :
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK, terdiri atas :
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(4)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas :
1. a.80% (delapan puluh persen) gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.

Pasal 6

(1)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(2)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(3)Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 7

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Pejabat penandatangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Bendahara Umum Daerah.
(2)SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

Pasal 9

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran PNS dan dan PPPK yang pindah unit kerja/sub unit kerja agar mencantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya atau Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Ditetapkan di Polewali pada tanggal 14 Maret 2025 BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd SAMSUL MAHMUD Diundangkan di Polewali pada tanggal 14 Maret 2025 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ttd HAMDANI HAMDI BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 NOMOR 6 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 14 Maret 2025

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…