DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2026

Nomor: 11
Tahun: 2026
Ditetapkan: 25 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 55 Tahun 2024 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 116 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 55 Tahun 2024 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa, diubah. Perubahan tersebut, terdapat pada: a. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 b. Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab yaitu Bab VA dan diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2024 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); S A L I N A N
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 25);
14.Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 55 Tahun 2024 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 116 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 55 Tahun 2024 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 116); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 55 Tahun 2024 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 116 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 55 Tahun 2024 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 116) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1.Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Sumber Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berasal dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD berkenaan.
(2)Sumber Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah; dan
2. b.10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan Retribusi Daerah.
(3)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi seluruh jenis Pajak Daerah.
(4)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Retribusi Daerah yang dipungut oleh SKPD Pemerintah Daerah selain BLUD.

2.Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab yaitu Bab VA dan diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB VA

Pasal 10A

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pencairan kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 55 Tahun 2024 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 116 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 55 Tahun 2024 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo. Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 25 Februari 2026 Plt. BUPATI PONOROGO, TTD. LISDYARITA Diundangkan di Ponorogo pada tanggal 25-02-2026 Pj. SEKRETARIS DAERAH RABUPATEN PONOROGO, TTD. AGUS SUGIARTO BERITA DAERAH RABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026 NOMOR 11.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…