Pemerintah Kabupaten Ponorogo
Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Ponorogo. Berawal dari penetapan hari jadi pada 11 Agustus 1496 Masehi, lembaga ini memiliki mandat utama untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan mengelola potensi daerah. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi daerah, pelayanan publik esensial seperti pajak daerah dan kesehatan, serta berbagai program strategis seperti pengembangan investasi melalui PISCX dan penanganan keamanan siber oleh CSIRT Ponorogo. Lembaga ini juga aktif dalam mendukung inisiatif nasional seperti Satu Data Indonesia dan Sensus Ekonomi 2026.
3 kebijakanDiperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo
Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki jejak sejarah yang panjang dan signifikan, bermula dari penetapan hari jadi kota pada 11 Agustus 1496 Masehi. Lembaga ini hadir sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Ponorogo.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Ponorogo mencakup aspek regulasi melalui pembentukan produk hukum daerah, pelayanan publik esensial seperti Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Informasi dan Pelayanan Pajak Daerah Terpadu berbasis NIK (SIPANDA UNIK), serta beragam program pembangunan. Inisiatif seperti pengembangan investasi melalui PISCX dan penanganan keamanan siber melalui CSIRT Ponorogo menunjukkan komitmen terhadap kemajuan daerah.
Beberapa program strategis yang diintervensi oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo meliputi pengembangan investasi melalui PISCX, pembentukan CSIRT untuk keamanan siber, serta pengelolaan informasi dan data melalui PPID dan JDIH. Program STATISTIK juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data melalui inisiatif Satu Data Indonesia, sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo berkontribusi pada isu-isu nasional melalui program STATISTIK yang mendukung Satu Data Indonesia, serta partisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar perencanaan pembangunan. Integrasi LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online) menunjukkan dukungan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan nasional. Selain itu, komitmen terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat juga menjadi bagian dari agenda nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam berbagai layanan penting, seperti pengurusan pajak daerah melalui SIPANDA UNIK, layanan kesehatan via RSUD ONLINE, dan penyampaian aspirasi serta pengaduan melalui LAPOR!. Informasi publik dapat diakses melalui PPID dan JDIH, sementara calon investor dapat memanfaatkan PISCX. Penanganan insiden keamanan siber juga ditangani oleh CSIRT Ponorogo.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah lembaga pemerintahan daerah yang krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan sejarah yang kaya dan mandat yang luas, pemerintah daerah ini terus berinovasi melalui berbagai program strategis dan berkontribusi pada isu-isu nasional. Berbagai layanan yang disediakan memastikan aksesibilitas dan transparansi bagi warga demi kesejahteraan bersama.
Kebijakan
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2026
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran. SiLPA BLUD dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran. SiLPA BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD. Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnyayang digunakan untuk membiayai Program dan Kegiatan BLUD harus melalui mekanisme APBD. Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan melalui perubahan penjabaran APBD. Silpa BLUD tahun anggaran sebelumnya dapat digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk: a. menutupi defisit anggaran; b. mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia anggarannya; c. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman; d. belanja pegawai; e. belanja barang dan jasa; dan f. belanja modal. Bupati dapat memerintahkan penyetoran SiLPA BLUD ke RKUD. Penyetoran SiLPA BLUD dilakukan untuk: a. pembinaan dan atau pengelolaan keuangan BLUD; dan/atau b. optimalisasi Kas Daerah. Perintah Penyetoran dana SiLPA BLUD, dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD mengenai posisi likuiditas BLUD dan rencana pengeluaran serta pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2024
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: Pendidikan Diniyah Nonformal dan Pendidikan Pesantren. Pemberian bantuan sumber daya pendidikan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk: a. bantuan kesejahteraan Pendidik/Tenaga Kependidikan; b. peningkatan keahlian Pendidik/Tenaga Kependidikan; c. bantuan sarana prasarana; dan/atau d. bantuan operasional penyelenggaraan. Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, berupa: bantuan keuangan; bantuan sarana dan prasarana; bantuan teknologi; dan/atau pelatihan keterampilan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ponorogo Nomor 24 Tahun 2025
Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada: PNS dan Calon PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, dan PPPK. Tunjangan Hari Raya terdiri atas: gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2024
mengatur tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo yang memuat perubahan sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 7 huruf b, huruf c dan huruf d diubah, 2. Ketentuan Pasal 8 diubah, 3. Ketentuan Pasal 9 diubah, 4. Ketentuan Pasal 65 diubah, 5. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 3 (tiga) bab, yaitu BAB VIIIA, BAB VIIIB dan BAB VIIIC, dan diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yaitu Pasal 65A sampai dengan Pasal 65G.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2019
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini terdiri atas: ketentuan umum; ruang lingkup; tujuan; kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten; rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; kawasan strategis kabupaten; arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah; Kabupaten; hak, kewajiban, dan peran masyarakat; kelembagaan; penyelesaian sengketa; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan lain-lain; Ketentuan peralihan; ketentuan penutup; dan lampiran. Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Daerah sebagai pusat kegiatan ekonomi produktif berbasis pertanian, pariwisata, dan pendidikan yang unggul serta berwawasan lingkungan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2020
TERDIRI ATAS 7 PASAL
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2020
KETENTUAN UMUM; TUJUAN; PENGALOKASIAN DANA DAN PENETAPAN KEGIATAN; PERUNTUKAN ANGGARAN; PENYALURAN DAN PENCAIRAN; PENGAWASAN DAN TANGGUNGJAWAB; PENUTUP.