DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2026

Nomor: 14
Tahun: 2026
Ditetapkan: 9 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 123 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 2 diubah; b. Ketentuan Pasal 4 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai amanat dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/ 1180/2025 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2026, Surat Menteri Kesehatan Nomor : PR.04.04/ A.I/541/2026 tentang Revisi Rencana Kegiatan (RK) Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2026, Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/128/013/2026 tentang Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/131/013/2026 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang diverifikasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/134/013/2026 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/147/013/2026 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang diverifikasi oleh Dinas S A L I N A N Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, maka Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 9);
7.Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 123 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 123). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 123 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 123 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 123), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah semula sebesar Rp2.246.318.784.334,82 (dua triliun dua ratus empat puluh enam miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat koma delapan dua rupiah) berkurang sebesar Rp.1.241.868.112,00 (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah) sehingga pendapatan daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp2.245.076.916.222,82 (dua triliun dua ratus empat puluh lima miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh dua koma delapan dua) yang bersumber dari :
1. 1.Pendapatan Asli Daerah tidak ada perubahan yaitu sebesar Rp.528.737.801.634,82 (lima ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu enam ratus tiga puluh empat koma delapan puluh dua rupiah); dan
2. 2.Pendapatan Transfer semula Rp1.717.580.982.700,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) berkurang sebesar Rp.1.241.868.112,00 (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah) sehinga Pendapatan Transfer setelah perubahan sebesar Rp.1.716.339.114.588,00 (satu triliun tujuh ratus enam belas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
b.Belanja Daerah semula sebesar Rp2.219.663.545.894,82 (dua triliun dua ratus sembilan belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.1.241.868.112,00 (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah) sehingga belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp 2.218.421.677.782,82 (dua triliun dua ratus delapan belas miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah koma delapan dua sen) terdiri dari :
1. 1.Belanja Operasi semula sebesar Rp1.646.111.106.708,00 (satu triliun enam ratus empat puluh enam miliar seratus sebelas juta seratus enam ribu tujuh ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.1.241.868.112,00 (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah) sehingga belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp.1.644.869.238.596,00 (satu triliun enam ratus empat puluh empat miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
2. 2.Belanja Modal tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.183.815.998.736,82 (seratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma delapan puluh dua rupiah);
3. 3.Belanja Tidak Terduga tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
4. 4.Belanja Transfer tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.384.736.440.450,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
c.Pembiayaan Daerah tidak mengalami perubahan yaitu :
1. 1.Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp15.300.000.000,00 (lima belas miliar tiga ratus juta rupiah); dan
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp41.955.238.440,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
d.Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya Surplus sebesar Rp26.655.238.440,00 (dua puluh enam miliar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
e.Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp-26.655.238.440,00 (minus dua puluh enam miliar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo. Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 09 Maret 2026 Plt. BUPATI PONOROGO, TTD. LISDYARITA Diundangkan di Ponorogo pada tanggal 09-03-2026 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO, TTD. AGUS SUGIARTO BERITA DAERAH RABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026 NOMOR 14. Salinan sesuai engan aslinya AN HUKUM I DAERAH apiso,sH,MH 5-199303 1 003

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2025