DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2026

Nomor: 6
Tahun: 2026
Ditetapkan: 20 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 13 dalam Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2020 diubah sebagai berikut: 1. Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang ditelantarkan/tidak dipelihara oleh pengembang atau yang keberadaannya tidak diketahui dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dapat diserahkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah yang diwakili oleh RT/RW dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa/Camat, 2. Rincian tahapan penyerahan PSU oleh masyarakat, terdiri dari: musyawarah masyarakat; berita acara musyawarah digunakan untuk mengajukan permohonan penyerahan PSU kepada Bupati; Bupati menugaskan tim verifikasi untuk menindaklanjuti usulan; dan tim verifikasi memberikan rekomendasi kelayakan, 3. Berdasarkan rekomendasi tersebut, tim verifikasi membuat Berita Acara Perolehan PSU Perumahan dan Permukiman, 4. Pemda membuat pernyataan aset atas tanah PSU tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Daerah, 5. Pemda mengajukan permohonan pendaftaran dan penetapan hak atas tanah kepada kepala kantor pertahanan untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, 6. Bupati menyerahkan PSU kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kantor Pertanahan menerbitkan hak atas tanah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Kepada Pemerintah Daerah sudah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2020;
c.bahwa dalam rangka menindaklanjuti dinamika yang berkembang di masyarakat, Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Kepada Pemerintah Daerah harus diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Kepada Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. S A L I N A N Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 7);
11.Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 117 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan kepada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 117); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 117 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH. Pasal I Ketentuan Pasal 13 dalam Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan kepada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 117) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang ditelantarkan/tidak dipelihara oleh pengembang atau yang keberadaannya tidak diketahui dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dapat diserahkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah yang diwakili oleh RT/RW dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa/Camat.
(2)Rincian tahapan penyerahan PSU oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.musyawarah masyarakat terdiri dari warga perumahan, tokoh masyarakat dan perangkat wilayah desa/kelurahan dan kecamatan;
2. b.berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan untuk mengajukan permohonan penyerahan PSU kepada Bupati;
3. c.Bupati menugaskan tim verifikasi untuk menindaklanjuti usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
4. d.tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c memberikan rekomendasi kelayakan diterimanya usulan penyerahan PSU; dan
(3)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tim verifikasi membuat Berita Acara Perolehan PSU Perumahan dan Permukiman;
(4)Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Daerah.
(5)Pemerintah Daerah mengajukan permohonan pendaftaran dan penetapan hak atas tanah kepada kepala kantor pertahanan untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Bupati menyerahkan PSU kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kantor Pertanahan menerbitkan hak atas tanah.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo. Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 20 Januari 2026 Plt. BUPATI PONOROGO, TTD. LISDYARITA Diundangkan di Ponorogo pada tanggal 20-01 -2026 Pj. SEKRETARIS DAERAH RABUPATEN PONOROGO, TTD. AGUS SUGIARTO BERITA DAERAH RABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026 NOMOR 6. Salinan sesuai KEPALA BA I SQEGENGc, NIP i9ed -`=-~`.u i\i -es `i+ - i i ngan aslinya IAN HUKUM IT DAERAH KOSO, S.H., M.H. 5 i99303 1 003

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 13

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 13

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2020