DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2026

Nomor: 9
Tahun: 2026
Ditetapkan: 25 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran. SiLPA BLUD dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran. SiLPA BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD. Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnyayang digunakan untuk membiayai Program dan Kegiatan BLUD harus melalui mekanisme APBD. Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan melalui perubahan penjabaran APBD. Silpa BLUD tahun anggaran sebelumnya dapat digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk: a. menutupi defisit anggaran; b. mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia anggarannya; c. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman; d. belanja pegawai; e. belanja barang dan jasa; dan f. belanja modal. Bupati dapat memerintahkan penyetoran SiLPA BLUD ke RKUD. Penyetoran SiLPA BLUD dilakukan untuk: a. pembinaan dan atau pengelolaan keuangan BLUD; dan/atau b. optimalisasi Kas Daerah. Perintah Penyetoran dana SiLPA BLUD, dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD mengenai posisi likuiditas BLUD dan rencana pengeluaran serta pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Penghitungan Angggaran pada Badan Layanan Umum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur danUndang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir S A L I N A N dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 6);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3.Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5.Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
6.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggaerakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7.Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas yang selanjutnya disebut pejabat pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional yang terdiri dari unsur Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
8.Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9.Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD.
10.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
11.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
12.Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancar.
13.Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
14.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
16.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
19.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
20.Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
21.Pemimpin BLUD adalah Pemimpin BLUD yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Tenaga Profesional Non Aparatur Sipil Negara.
22.Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah salah satu pejabat pengelola BLUD yang memilki fungsi sebagai penanggungjawab keuangan, serta berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan RBA, menyiapkan dokumen bisnis anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD, melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja, menyelenggarakan pengelolaan kas, melakukan pengelolaan utang- piutang, menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi, menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan, dan menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

BAB II

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 2

(1)SiLPA BLUD dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
(2)SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan PPKD yang disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran Pendapatan BLUD dan Belanja BLUD.
(3)SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam perhitungan anggaran pada rencana bisnis anggaran tahun berikutnya.

Pasal 3

(1)SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
(2)Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
(3)Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk membiayai Program dan Kegiatan BLUD harus melalui mekanisme APBD.
(4)Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan melalui perubahan penjabaran APBD.
(5)Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 4

(1)Analisa mengenai posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan yang menyebabkan terbentuknya SiLPA BLUD tahun anggaran sebelumnya.
(2)Silpa BLUD tahun anggaran sebelumnya dapat digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:
1. a.menutupi defisit anggaran;
2. b.mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia anggarannya;
3. c.membayar bunga dan pokok utang/pinjaman;
4. d.belanja pegawai;
5. e.belanja barang dan jasa; dan
6. f.belanja modal.
(3)Pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan atau dianggarkan pada Perubahan APBD.

Pasal 5

(1)Bupati dapat memerintahkan penyetoran SiLPA BLUD ke RKUD, apabila pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau keadaan yang menyebabkan SiLPA BLUD tahun anggaran sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah terpenuhi.
(2)Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
1. a.pembinaan dan atau pengelolaan keuangan BLUD; dan/atau
2. b.optimalisasi Kas Daerah.
(3)Perintah Penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD mengenai posisi likuiditas BLUD dan rencana pengeluaran serta pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 6

(1)PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mengajukan Keputusan Bupati tentang pemindahbukuan kas dari rekening BLUD ke RKUD.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.besaran SiLPA BLUD yang disetor;
2. b.batas waktu penyetoran SiLPA BLUD; dan
3. c.rekening asal dan rekening tujuan.

Pasal 7

(1)Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemimpin BLUD menyetorkan SiLPA BLUD ke RKUD melalui bank yang ditunjuk dengan menggunakan proses penatausahaan keuangan non anggaran yang dilakukan Pejabat Keuangan BLUD sesuai dengan proses penatausahaan keuangan yang berlaku.
(2)Pemimpin BLUD menyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPA BLUD ke RKUD melalui PPKD.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan SILPA pada BLUD.
(2)Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan secara berkala.
(3)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan dan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD.
(4)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo. Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 25 Februari 2026 Plt. BUPATI PONOROGO, TTD. LISDYARITA Diundangkan di Ponorogo pada tanggal 25-02-2026 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO, ITD. AGUS SUGIARTO BERITA DAERAH RABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026 NOMOR 9. Salinan sesuai KEPALA a -.S-P,lKEET Jl engan aslinya IAN HUKUM IAT DAERAH RAKOSO, S.H., M.H. NI=ue905 199303 1 003

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…