DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 2 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. asas, tujuan dan ruang lingkup; b. perjanjian kerja sama pembelian TBS; c. tata cara pembelian TBS; d. pelaporan; dan e. Pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan mekanisme penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit perlunya adanya pedoman mengenai pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun untuk memberikan perlindungan kepada pekebun agar memperoleh harga yang saling menguntungkan, menghindari persaingan usaha tidak sehat, serta mendukung usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/07.140/2/2009 tentang Penilaian Usaha Perkebunan;
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 879); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU DAN BUPATI PULANG PISAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perkebunan.
5.Tandan Buah Segar kelapa sawit yang selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit termasuk buah yang telah lepas dari tandan yang dihasilkan oleh Pekebun dengan kriteria kematangan tertentu dan sejak dipanen tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam harus diterima pabrik pengolahan kelapa sawit.
6.Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7.Perusahaan Perkebunan yang memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit yang selanjutnya disebut PKS adalah Perusahaan Perkebunan yang memiliki pabrik untuk mengolah TBS menjadi minyak kasar, inti sawit dan produk samping lainnya, baik yang terintegrasi dengan kebun maupun tanpa kebun.
8.Pekebun Mitra adalah Pekebun yang tergabung dalam kelembagaan pekebun yang melakukan kemitraan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan PKS.
9.Pekebun plasma adalah petani yang terlibat dalam program kemitraan dengan perusahaan perkebunan, di mana perusahaan menyediakan lahan, sarana produksi, dan bimbingan teknis, sementara petani mengelola kebun dan bertanggung jawab atas hasil produksi.
10.Pekebun swadaya adalah petani yang mengelola perkebunan kelapa sawit secara mandiri tanpa terikat pada perusahaan tertentu.
11.Kelembagaan Pekebun adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, dan oleh Pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Pekebun.
12.Kemitraan Usaha perkebunan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan dengan pekebun.
13.Rendemen CPO adalah berat CPO yang dapat dihasilkan PKS dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).
14.Rendemen PK adalah berat PK yang dapat dihasilkan PKS dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembelian TBS Produksi Pekebun Mitra dilaksanakan berasaskan pada:

a.asas kemandirian;
b.asas kebermanfaatan;
c.asas keberlanjutan;
d.asas keterpaduan;
e.asas kebersamaan;
f.asas keterbukaan;
g.asas kearifan lokal; dan
h.asas kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Pembelian TBS Produksi Pekebun Mitra bertujuan untuk:

a.mewujudkan instrument hukum untuk mewujudkan keadilan kepada semua pekebun kelapa sawit;
b.memberikan kepastian hukum kepada pekebun kelapa sawit, pedagang maupun pihak industri kelapa sawit karena posisi yang tidak seimbang dalam pembelian TBS;
c.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
d.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
e.mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.asas, tujuan dan ruang lingkup;
b.perjanjian kerja sama pembelian TBS;
c.tata cara pembelian TBS;
d.pelaporan; dan
e.Pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBELIAN TBS

Pasal 5

PKS membeli TBS produksi Pekebun Mitra berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pasal 6

(1)Pekebun Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Pekebun plasma; dan
2. b.Pekebun swadaya.
(2)Pekebun plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan perjanjian kerja sama dengan PKS meliputi penyediaan benih, pendampingan teknis, penyuluhan, panen, dan pembelian TBS.
(3)Pekebun swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan perjanjian kemitraan dengan PKS paling kurang meliputi pembelian TBS.

Pasal 7

Pekebun Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memiliki dokumen penguasaan tanah meliputi:

a.sertifikat hak milik;
b.surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah; atau
c.dasar penguasaan atas tanah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang.

Pasal 8

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat:

a.identitas para pihak;
b.hak dan kewajiban;
c.kondisi kebun, meliputi:
1. 1.tingkat pemeliharaan;
2. 2.persentase tenera;
3. 3.persentase dura; dan
4. 4.hasil uji Rendemen CPO dan Rendemen PK;
d.jangka waktu kerja sama, paling kurang:
1. 1.1 (satu) siklus tanam, bagi Pekebun plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a; atau
2. 2.2 (dua) tahun, bagi Pekebun swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;
e.syarat penerimaan buah di PKS; dan
f.sanksi.

Pasal 9

Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

a.hak Pekebun Mitra, paling sedikit memuat klausul yang menyatakan bahwa Pekebun Mitra berhak atas:
1. 1.jaminan pemasaran TBS hasil kebunnya sesuai dengan harga yang telah ditetapkan; dan
2. 2.pembayaran TBS dari PKS sesuai dengan harga, volume, mutu, frekuensi, dan waktu, sebagaimana yang telah disepakati;
b.hak PKS, paling sedikit memuat klausul yang menyatakan bahwa PKS berhak:
1. 1.mendapatkan pasokan TBS dari seluruh hasil produksi Pekebun Mitra sesuai dengan syarat penerimaan buah di PKS; dan
2. 2.menolak TBS yang dikirim oleh pihak Pekebun Mitra dalam hal TBS tidak sesuai dengan syarat penerimaan buah di PKS atau menerima TBS yang tidak sesuai dengan syarat penerimaan buah di PKS melalui mekanisme pengenaan denda berupa pemotongan berat terhadap TBS yang tidak memenuhi syarat penerimaan buah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
c.kewajiban Pekebun Mitra, paling sedikit memuat klausul yang menyatakan bahwa Pekebun Mitra wajib:
1. 1.menjual TBS kepada PKS mitra, sesuai dengan harga yang telah ditetapkan serta volume, mutu, frekuensi, dan waktu yang disepakati; dan
2. 2.tidak menjual TBS hasil kebunnya selain kepada PKS mitra.
d.kewajiban PKS, paling sedikit memuat klausul yang menyatakan bahwa PKS wajib:
1. 1.membeli TBS dari Pekebun Mitra perjanjian kerja sama, sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas provinsi atas nama gubernur, serta volume, mutu, frekuensi, dan waktu yang disepakati;
2. 2.membayar Pekebun Mitra kerja sama melalui Kelembagaan Pekebun; dan
3. 3.tidak membeli TBS hasil kebun dari Pekebun Mitra lain yang telah terikat perjanjian kerja sama dengan PKS lain.

Pasal 10

(1)Hasil uji Rendemen CPO dan Rendemen PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 4 mengacu pada:
1. a.Rendemen tabel CPO dan PK provinsi, bagi Pekebun Mitra yang merupakan Pekebun plasma sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2); dan
2. b.Rendemen CPO dan PK berdasarkan faktor koreksi, bagi Pekebun Mitra yang merupakan Pekebun swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
(2)Faktor koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan angka realisasi pengelolaan kebun Pekebun Mitra yang merupakan Pekebun swadaya berdasarkan praktek perkebunan yang baik, berupa:
1. a.Rendemen tabel CPO tenera yang terkoreksi 90% (sembilan puluh persen);
2. b.Rendemen CPO dura yang didasarkan pada rendemen tabel CPO tenera provinsi yang terkoreksi 81% (delapan puluh satu persen); dan
3. c.Rendemen PK tenera dan dura yang didasarkan pada Rendemen PK tenera provinsi yang terkoreksi 110% (seratus sepuluh persen).
(3)Rendemen CPO dan PK provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta Rendemen CPO dan PK berdasarkan faktor koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(4)Apabila hasil uji Rendemen CPO dan Rendemen PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tersedia, dapat dilakukan adendum atas perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa penggantian Rendemen CPO dan Rendemen PK berdasarkan faktor koreksi menjadi berdasarkan hasil uji Rendemen CPO dan Rendemen PK.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…