Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau adalah lembaga daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Keberadaan lembaga ini esensial untuk tata kelola yang baik, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta pendorong kemajuan ekonomi dan sosial lokal. Ruang lingkup operasionalnya mencakup pembentukan regulasi daerah, penyediaan layanan publik melalui berbagai dinas, serta pelaksanaan program pembangunan yang terencana dalam RPJMD dan RKPD, seperti yang tercermin dalam berbagai peraturan dan laporan kinerja yang dipublikasikan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai ujung tombak implementasi kebijakan nasional dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta pendorong kemajuan ekonomi dan sosial lokal.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mencakup aspek regulatory melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik yang beragam melalui dinas-dinas terkait, serta program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD. Ini menunjukkan peran aktif dalam pembentukan regulasi lokal dan penyediaan layanan esensial bagi warga.
Program strategis Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berfokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik melalui digitalisasi seperti "Hapakat Mobile", serta pengembangan sektor pertanian. Upaya ini didukung oleh komitmen terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Kabupaten Pulang Pisau berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pusat di tingkat daerah, seperti pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kontribusi ini juga meluas pada ketahanan pangan melalui dinas terkait, memastikan stabilitas di tingkat lokal dan regional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk berbagai keperluan, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, layanan kesehatan dan pendidikan, hingga pembayaran pajak daerah. Ketersediaan layanan darurat dan akses informasi publik juga menjadi bagian integral dari interaksi ini.
Sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Komitmen terhadap transparansi dan inovasi layanan menunjukkan adaptasi terhadap tuntutan zaman, meskipun tantangan seperti infrastruktur dan kesehatan tetap menjadi perhatian utama yang terus diupayakan penyelesaiannya.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2017
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD; BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD; BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD; BAB V PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD; BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2025
Mengubah Ketentuan angka 6, angka 15 dan angka 16 Pasal 1, Ketentuan Pasal 2, Ketentuan Pasal 3, dan menyisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A di antara Pasal 6 dan Pasal 7.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2025
Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Bab III: Desain Olahraga Daerah, Bab IV: Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi, Bab V: Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Bab VI: Pengelolaan Keolahragaan, Bab VII: Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Bab VIII: Pelaku Olahraga, Bab IX: Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga, Bab X: Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan dan Informasi Keolahragaan, Bab XI: Doping, Bab XII: Penghargaan Olahraga dan Jaminan, Bab XIII: Pengawasan, Bab XIV: Pendanaan Keolahragaan, dan Bab XV: Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2020
Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2025
Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 3, angka 4, angka 6, angka 12 angka 18 diubah dan angka 7, angka 11, angka 20 dihapus dan ketentuan Pasal 18 diubah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2018
klasifikasi sampah dan kebersihan, jenis sampah, tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten, hak, kewajiban dan larangan, pengurangan sampah dan penyebab masalah kebersihan, penanganan sampah dan masalah kebersihan, perizinan, insentif dan disinsentif, kerjasama dan kemitraan, pengembangan dan penerapan teknologi, data dan informasi, retribusi persampahan dan kebersihan, peran serta masyarakat, tanggap darurat, penyelesaian sengketa.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2025
APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp. 1.270.643.597.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), berkurang sebesar Rp. -101.446.761.002,11 (Seratus Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Koma Sebelas Rupiah), sehingga menjadi Rp. 1.169.196.835.997,89 (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Delapan Puluh Sembilan Rupiah)
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 13 Tahun 2025
Menambahkan 1 (satu) huruf menjadi huruf d pada Pasal 16 dan mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 17 pada Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.