DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Bab II: Pelimpahan Kewenangan Bidang Pemungutan Pajak, Bab III: Hasil Pemungutan, Bab IV: Pembinaan dan Pengawasan, dan Bab V: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka percepatan dan kelancaran pelayanan terhadap wajib pajak untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, maka perlu mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati di Bidang Pemungutan Pajak Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah; SALINAN 2 Mengingat :
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Pemungutan Pajak Daerah;

1.Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana 3 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 008);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 009); 4
11.Peraturan Bupati Pulang Pisau No. 46 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 046). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang mempuyai fungsi penunjang bidang pengelolaan perpajakan daerah.
5.Peraturan Daerah adalah semua Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
8.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5 perpajakan daerah.
9.Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
10.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Pasal 2

1.Maksud pelimpahan sebagian kewenangan Bupati di bidang Pemungutan Pajak kepada Perangkat Daerah adalah untuk mempertegas dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dalam pemungutan Pajak.
2.Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati di bidang Pemungutan Pajak kepada Perangkat Daerah terdiri atas:

a.mengoptimalkan pemungutan Pajak sesuai Pajak yang dikelola pada Perangkat Daerah; dan
b.meningkatkan dan mengoptimalkan target realisasi pendapatan asli daerah dari Pajak.

Pasal 3

Ruang lingkup pelimpahan sebagaimana kewenangan Bupati di bidang pemungut Pajak kepada Perangkat Daerah meliputi :

a.penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib Pajak;
b.penyelenggaraan perhitungan, penetapan, pendistribusian serta pemungutan Pajak;
c.penyelenggaraan penagihan Pajak;
d.penyelenggaraan pengembangan pendapatan Pajak; dan
e.perencanaan target pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak.

Pasal 4

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak meliputi kewenangan terkait media penyetoran yang terdiri dari dokumen lainnya yang dipersamakan. 6

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 5

(1)Melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Perangkat Daerah di Bidang Pemungutan Pajak.
(2)Rincian jenis Pajak yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pajak Reklame;
2. b.Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. c.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
4. d.Pajak Air Tanah;
5. e.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
6. f.Pajak Barang Jasa Tertentu;
7. g.Pajak Sarang Burung Walet;
8. h.Opsen PKB; dan
9. i.Opsen BBNKB.

BAB III

HASIL PEMUNGUTAN

Pasal 6

Hasil pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 di setor ke kas daerah dan/atau melalui Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah.

Pasal 7

Bukti pembayaran Pajak dianggap sah berupa :

a.bukti lunas dari bank;
b.bukti lunas dari Bendahara Penerima Perangkat Daerah;
c.struk anjungan tunai mandiri dari bank; dan
d.bukti pembayaran elektronik lainnya yang sah.

Pasal 8

Bendahara Penerima pada Perangkat Daerah yang menerima pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib menyampaikan laporan penerimaan Pajak secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah beserta bukti pendukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Pembinaan atas pelaksanaan pemungutan Pajak secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak secara fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 15 Juli 2025 BUPATI PULANG PISAU, ttd AHMAD RIFA’I Diundangkan di Pulang Pisau pada tanggal 15 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, ttd TONY HARISINTA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025 NOMOR 016.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…