DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan Standar Biaya Umum dalam Peraturan Bupati ini, meliputi: a. satuan biaya honorarium; b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor; d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan e. satuan biaya pemeliharaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 004); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pulang Pisau.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
8.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
10.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
12.Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
15.Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, yaitu Dokter dan Bidan PIT, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD dan LPMD, Wartawan, KONI, PMI, Pramuka, PKK dan atau organisasi masyarakat sejenis.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
17.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
19.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya, disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
20.Pejabat Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
21.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
22.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya, disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
23.Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
24.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK- SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
25.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
26.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah..
27.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah.
28.Narasumber adalah seseorang yang terkait dengan rangkaian kegiatan mengenai sesuatu hal untuk dimintai keterangan, pendapat ataupun penjelasan maupun pemberian materi sesuai dengan keahliannya.
29.Instruktur adalah seseorang yang bertugas memberikan pelatihan, pembinaan dan pengarahan terhadap peserta.
30.Pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.
31.Pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan yang selanjutnya disebut pejabat / panitia penerima hasil pekerjaan yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas menilai, memeriksa dan menerima hasil pekerjaan termasuk pekerjaan swakelola.
32.Bimbingan teknis, yang selanjutnya disebut Bimtek adalah kegiatan untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas teknis.
33.Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pulang Pisau yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja yang dibentuk Bupati untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
34.Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya di sebut MPTGR adalah majelis yang memproses persidangan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mengadili penyelenggara pemerintahan dan atau pihak ketiga (badan usaha/cv/pihak ketiga) terkait temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
35.Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
36.Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya di sebut Sekretariat MPTGR adalah tim yang membantu tugas dan kewenangan MPTGR.
37.Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pulang Pisau yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Pulang Pisau yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
38.Standar Biaya Umum adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah.
39.Honorarium adalah pemberian berupa uang kepada seorang Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil, karena ditunjuk untuk bertugas melakukan Pengelolaan Kegiatan dalam Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau, diluar Penghasilan yang telah ditetapkan berupa gaji dan tunjangan lainnya.
40.Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut FORKOPIMDA adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, yang keanggotaannya terdiri atas Pimpinan DPRD, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan Negeri, Pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
41.Pihak lain adalah orang selain Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN yang mendapat penugasan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas.
42.Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
43.Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Pulang Pisau untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
44.Perjalanan Dinas Luar Kota adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Pulang Pisau untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
45.Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
46.Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan ke Luar Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah/izin/persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
47.Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
48.Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dan pihak lain untuk melaksanakan perjalanan dinas.
49.Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.
50.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
51.Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, ASN, Tenaga KHL yang melaksanakan Perjalanan Dinas dan pihak lain.
52.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
53.Uang Representasi adalah tambahan uang saku kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
54.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
55.Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dari/atau diolah dari Minyak Bumi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Standar biaya umum digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
(2)Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.
(3)Mendorong terciptanya anggaran daerah yang semakin efisien dan efektif.
(4)Dalam perencanaan anggaran, biaya umum berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
2. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. c.bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Standar biaya umum meliputi:
1. a.satuan biaya honorarium;
2. b.satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. c.satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
4. d.satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
5. e.satuan biaya pemeliharaan.
(2)Dalam pelaksanaan anggaran, standar biaya umum berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB IV

SATUAN BIAYA HONORARIUM

Pasal 4

Satuan biaya honorarium diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

a.honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
b.honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia;
c.honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
d.honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
e.honorarium penyuluhan atau pendampingan diluar PD terkait;
f.honorarium rohaniawan;
g.honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi, dan pengelola website;
h.honorarium penyelenggara ujian;
i.honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyelenggaran kegiatan lainnya; dan
j.honorarium pengadaan barang dan jasa.

Pasal 5

(1)Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada:
1. a.Koordinator Pengelola Keuangan, PPKD selaku BUD, PA, Kuasa BUD dan KPA;
2. b.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Belanja Bantuan Keuangan;
3. c.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. d.Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
5. e.Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
(2)Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
2. b.dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
3. c.kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
4. d.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan: 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola. 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing- masing.
5. e.Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan: 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen. 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran. 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen,besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
6. f.Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan: 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah. 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran. 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
7. g.PA yang menunjuk KPA untuk membantu pelaksanaan tugasnya tidak boleh melepaskan semua tanggungjawab pengelolaan keuangan kepada KPAnya, kecuali PA menduduki fungsi keuangan yang lebih tinggi seperti Koordinator Pengelola Keuangan.
8. h.ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut: 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah. 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah. 3) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) PA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK; 4) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut: a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
9. i.Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
10. j.dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
11. k.jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;

Pasal 6

(1)Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa. Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. a.Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).
3. c.Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.
(3)Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

Pasal 7

Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

Pasal 8

(1)Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis.
(2)Kegiatan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.
(3)Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;
2. b.narasumber atau pembahas berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
3. c.dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

Pasal 9

(1)Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis.
(2)Kegiatan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.
(3)Honorarium moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Pasal 10

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…