DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Maksud dan Tujuan, Bab III: Kriteria dan Persyaratan, Bab IV: Tahapan Pemberian Penghargaan, Bab V: Pelaksanaan, Bab VI: Pembatalan Penerima Penghargaan, Bab VII: Pendanaan, Bab VIII: Pengawasan dan Evaluasi, dan Bab IX: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran belanja barang dan jasa berupa pemberian uang kepada masyarakat atau pihak lain sebagai bentuk penghargaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan mental serta spiritual umat beragama di Kabupaten Pulang Pisau;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran belanja barang dan jasa salah satunya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga khususnya dalam rangka pembinaan rohaniwan/rohaniwati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Perjalanan Ibadah Umrah dan Perjalanan Wisata Rohani; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 263);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 008); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN PERJALANAN WISATA ROHANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
5.Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah bagian dari Sekretariat Daerah yang memiliki tugas utama untuk merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penerima Penghargaan atas pencapaian dalam Pembangunan Daerah, berupa Perjalanan Ibadah Umrah dan/atau Perjalanan Wisata Rohani.
8.Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, perekonomian, infrastruktur, lingkungan serta pelayanan publik sesuai dengan kewenangan dan potensi daerah, termasuk melalui pembangunan di bidang keagamaan guna memperkuat iman, takwa dan kerukunan umat beragama.
9.Ibadah Umrah adalah perjalanan ke Tanah Suci yang diperuntukkan bagi Penerima Penghargaan yang beragama Islam, untuk menunaikan serangkaian ibadah seperti tawaf, sai, dan tahallul.
10.Wisata Rohani adalah Perjalanan ke tempat-tempat yang dianggap sakral atau memiliki makna keagamaan yang diperuntukkan bagi Penerima Penghargaan yang beragama selain agama Islam untuk tujuan spriritual seperti memperdalam iman, merenung, berdoa atau mempelajari Sejarah suatu agama.
11.Penerima Penghargaan adalah masyarakat, pemuka agama, dan/atau Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, baik secara perseorangan maupun kelompok, yang berprestasi, berkontribusi, dan/atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan atau pembangunan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pemberian Penghargaan dimaksudkan sebagai apresiasi yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Penerima Penghargaan.
(2)Pemberian Penghargaan bertujuan untuk:
1. a.memberikan motivasi kepada Penerima Penghargaan untuk senantiasa berkarya, berkontribusi dan berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah;
2. b.sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam menambah wawasan dan pengetahuan untuk pembinaan mental spiritual umat bagi Penerima Penghargaan; dan
3. c.memotivasi masyarakat serta Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk berprestasi, berkontribusi, dan berpartisipasi aktif dalam Pembangunan Daerah.

BAB III

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

(1)Pemberian Penghargaan diberikan berdasarkan kriteria:
1. a.prestasi;
2. b.kontribusi; dan/atau
3. c.partisipasi.
(2)Kriteria prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa capaian sebagai pemenang atau juara dalam kompetisi di bidang keagamaan atau pencapaian inovasi Pembangunan Daerah pada tingkat kabupaten, provinsi, nasional, atau internasional.
(3)Kriteria kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi berperan dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui lembaga resmi, merancang dan melaksanakan program yang memberdayakan ekonomi umat, serta turut dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang memperkuat pendidikan agama sebagai fondasi pembangunan karakter bangsa dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
(4)Kriteria partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi aktif terlibat dalam berbagai kegiatan keagamaan, seperti siraman rohani, pengajian, atau bentuk pembinaan mental dan spiritual keagamaan lainnya.

Pasal 4

Penerima Penghargaan harus memenuhi persyaratan:

a.umum; dan
b.khusus.

Pasal 5

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

a.warga Negara Indonesia;
b.memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dokumen identitas resmi lainnya;
c.sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter; dan
d.berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku dari kepolisian setempat.

Pasal 6

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.memiliki prestasi, kontribusi, dan/atau partisipasi nyata dalam Pembangunan Daerah, yang dibuktikan dengan dokumen pendukung atau rekomendasi dari pihak terkait;
b.belum pernah menerima Penghargaan sejenis yang bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan
c.beragama Islam untuk Penerima Penghargaan Perjalanan Ibadah Umrah dan beragama selain agama Islam untuk Penerima Penghargaan Perjalanan Wisata Rohani.
d.bagi Pegawai ASN tidak dalam proses penjatuhan atau dijatuhi hukuman disiplin.

BAB IV

TAHAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 7

Pemberian Penghargaan dilaksanakan melalui tahapan:

a.pengusulan atau penunjukan calon Penerima Penghargaan;
b.verifikasi data calon Penerima Penghargaan; dan
c.penetapan Penerima Penghargaan.

Pasal 8

(1)Pengusulan calon Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah c.q. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
(2)Calon Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan berdasarkan penunjukan langsung oleh Bupati.

Pasal 9

(1)Pengusulan atau penunjukan calon Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui mekanisme verifikasi.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penerima Penghargaan yang dibentuk oleh Bupati.
(3)Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Bagian Kesra dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Tim Verifikasi Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
1. a.pembina;
2. b.pengarah;
3. c.ketua;
4. d.sekretaris; dan
5. e.anggota.
(2)Tim Verifikasi Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan berkas usulan calon Penerima Penghargaan.
(3)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan Penerima Penghargaan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…