DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Bab III: Keanggotaan dan Tugas Forkopimda dan Forkopimcam, Bab IV: Hubungan Kerja, Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan, Bab V: Pendanaan Forkopimda dan Forkopimcam, dan Bab VI: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa forum koordinasi pimpinan di daerah dan forum koordinasi pimpinan di kecamatan memiliki peran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di daerah;
c.bahwa Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 20 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 008); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4.Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah.
5.Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
6.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Camat adalah Pimpinan dan Koordinator penyeleggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaannya memperoleh Kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud dibentuk Forkopimda dan Forkopimcam untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
(2)Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. c.pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal;
4. d.penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi Pemerintahan yang ada diwilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. g.pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
(3)Selain menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forkopimda dan Forkopimcam dibentuk untuk mendukung:
1. a.pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Daerah;
2. b.peningkatan keselarasan langkah dan tindakan dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan di daerah dengan mengedepankan upaya deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini;
3. c.penyelesaian berbagai permasalahan melalui pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; dan
4. d.pemeliharaan stabilitas sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Forkopimda dan Forkopimcam untuk:

a.terwujudnya komunikasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keserasian hubungan antara instansi vertikal dengan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam mencapai hasil guna dan daya guna dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah;
b.terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan stabilitas Daerah bagi pelaksanaan pembangunan di Daerah; dan
c.menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sesuai dengan visi, misi dan rencana strategis.

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Forkopimda dan Forkopimcam meliputi penunjang kelancaran pelaksanaan di tingkat Daerah dan tingkat Kecamatan.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN TUGAS FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCAM

Pasal 5

(1)Forkopimda diketuai oleh Bupati.
(2)Anggota Forkopimda terdiri atas:
1. a.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. b.Kepala Kepolisian Resor;
3. c.Kepala Kejaksaan Negeri;
4. d.Komandan Komando Distrik Militer; dan/atau
5. e.Ketua Pengadilan Negeri.
(3)Dalam hal di Daerah tidak terdapat Satuan Komando Teritorial Tentara Nasional Indonesia, Panglima atau Komandan Angkatan di Daerah berdasarkan usulan Bupati selaku Ketua Forkopimda dapat menunjuk perwakilan sesuai kebutuhan untuk menjadi anggota Forkopimda.

Pasal 6

Anggota Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d tidak boleh merangkap sebagai anggota Forkopimda Provinsi.

Pasal 7

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum lingkup Daerah, Forkopimda bertugas melaksanakan :

a.koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c.koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
d.koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi Pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f.koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
g.koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Pasal 8

(1)Bupati membentuk Sekretariat Forkopimda untuk mendukung pelaksanaan tugas Forkopimda.
(2)Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Forkopimda yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
(3)Sekretaris Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh unsur Kesekretariatan yang secara ex-officio dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Sekretariat Forkopimda mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda.

Pasal 10

Susunan keanggotaan Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 20 Tahun 2022

Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 72 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 20 Tahun 2022

Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 72 Tahun 2023