DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini mengatur tentang: a. Perhitungan PBB-P2; dan b. Assessment Ratio PBB-P2.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Assessment Ratio Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

1.Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 001). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ASSESSMENT RATIO SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pulang Pisau.
3.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
5.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
6.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.
7.Wajib Pajak Adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, memotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempuyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
9.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10.Assessment Ratio yang selanjutnya disingkat dengan AR adalah rasio atau besaran persentase yang membandingkan hasil penilaian Objek PBB-P2 dengan harga pasar pada saat terjadinya transaksi atas Objek PBB-P2 yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB-P2 dengan persentase paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.
11.Ketetapan Minimal adalah ketetapan PBB-P2 minimal wajib dibayar oleh Wajib Pajak atas objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai/atau dimanfaatkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengatur penetapan assesment ratio sebagai dasar perhitungan PBB-P2 di Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur penetapan assesment ratio sebagai dasar perhitungan PBB-P2 guna mengurangi beban masyarakat yang diakibatkan oleh kenaikan tarif PBB-P2 yang signifikan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

a.Perhitungan PBB-P2; dan
b.Assessment Ratio PBB-P2.

BAB IV

PERHITUNGAN PBB P2

Pasal 4

(1)Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2.
(2)Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
(3)NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4)Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB- P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(5)NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Assessment Ratio dalam bentuk persentase tertentu dikalikan dengan NJOP yang telah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

ASSESSMENT RATIO

Pasal 5

(1)Assessment Ratio ditetapkan untuk setiap ketetapan yang dituangkan dalam SPPT PBB-P2.
(2)Assessment Ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kepada Wajib Pajak PBB-P2 dalam bentuk persentase tertentu sebagai dasar perhitungan PBB-P2.
(3)Besaran Assessment Ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan klasterisasi besaran NJOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Objek pajak yang telah dilakukan perhitungan besaran pokok PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang nilai pajak terutangnya kurang dari Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) maka nilai pajak terutang ditetapkan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sebagai ketetapan minimal.
(2)Ketetapan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah ketetapan PBB-P2 minimal yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atas objek pajak PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a.Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 26 Tahun 2024 tentang Besaran Persentase dan Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 Nomor 026);
b.Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 443 Tahun 2013 tentang Penetapan Klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau; dan
c.Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 107 Tahun 2019 tentang Penetapan Ketetаpan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 24 November 2025 BUPATI PULANG PISAU, ttd AHMAD RIFA’I Diundangkan di Pulang Pisau pada tanggal 24 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, ttd TONY HARISINTA BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025 NOMOR 030. LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN ASSESSMENT RATIO SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ASSESSMENT RATIO BERDASARKAN KLASTERISASI NJOP BATASAN NJOP (Rp) AR (%) KETERANGAN MINIMAL MAKSIMAL - 500.000.000 20% Assessment Ratio untuk Objek PBB-P2 hanya berupa Tanah/ Lahan Kosong 500.000.001 1.000.000.000 20% 1.000.000.001 1.500.000.000 40% 1.500.000.001 2.000.000.000 40% 2.000.000.001 5.000.000.000 40% 5.000.000.001 10.000.000.000 40% 10.000.000.001 20.000.000.000 40% 20.000.000.001 50.000.000.000 40% 50.000.000.001 100.000.000.000 40% 100.000.000.001 500.000.000.000 40% 500.000.000.001 1.000.000.000.000 40% 1.000.000.000.001 9.999.999.999.999 40% - 500.000.000 20% Assessment Ratio untuk Objek PBB-P2 Tanah yang ada Bangunan 500.000.001 1.000.000.000 20% 1.000.000.001 1.500.000.000 40% 1.500.000.001 2.000.000.000 40% 2.000.000.001 5.000.000.000 40% 5.000.000.001 10.000.000.000 40% 10.000.000.001 20.000.000.000 40% 20.000.000.001 50.000.000.000 40% 50.000.000.001 100.000.000.000 40% 100.000.000.001 500.000.000.000 40% 500.000.000.001 1.000.000.000.000 40% 1.000.000.000.001 9.999.999.999.999 40% BUPATI PULANG PISAU, ttd AHMAD RIFA’I

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…