DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran Pokok dan/atau Sanksi Pajak Daerah, Bab III: Ketentuan Peralihan, dan Bab IV: Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penundaan Pajak Daerah serta Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, SALINAN Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6856), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 009) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025 Nomor 1). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PAJAK DAERAH, SERTA PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
3.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
5.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6.Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
7.Petugas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Objek Pajak adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12.Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Badan.
13.Pemeriksaan Ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Objek Pajak untuk tahun Pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan sebelumnya.
14.Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan administrasi dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian terutang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
15.Penelitian setempat adalah Penelitian yang dilakukan di lokasi Objek Pajak.
16.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
18.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
19.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
20.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
21.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
22.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
23.Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
24.Penelitian administrasi adalah Penelitian yang dilakukan di Badan.
25.Surat Keterangan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak terutang.
26.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
27.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
28.Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan adalah surat keputusan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Badan.
29.Sanksi Administratif adalah sanksi yang berupa denda, bunga dan/atau kenaikan, yang akan dikenakan kepada wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan daerah.
30.Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar Wajib Pajak yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi Objek Pajak terutang dalam laporan keuangan.
31.Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
32.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
33.Pemohon adalah Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

BAB II

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU SANKSI PAJAK DAERAH

Pasal 2

Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran pokok dan/atau sanksi Pajak dapat diberikan untuk jenis Pajak:

a.PBB-P2;
b.BPHTB;
c.PBJT;
d.PAT;
e.Pajak MBLB; dan
f.Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 3

(1)Bupati melimpahkan sebagian kewenangan dalam pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak kepada Kepala Bapenda.
(2)Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pajak yang nilai terutang sampai dengan Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.
(3)Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak yang nilai terutang di atas Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak yang nilai terutang di atas Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

(1)Bupati memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak.
(2)Pelimpahan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.kemampuan membayar Wajib Pajak;
2. b.kondisi tertentu Objek Pajak;
3. c.pertimbangan dan keadaan tertentu Wajib Pajak; dan
4. d.pertimbangan dan keadaan tertentu Objek Pajak.
(3)Kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran meliputi:
1. a.Wajib Pajak tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak;
2. b.Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
3. c.Wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi hutang Pajak.
(4)Kondisi tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran, meliputi:
1. a.Objek Pajak terkena Bencana alam meliputi
  1. 1.gempa bumi;
  2. 2.tsunami;
  3. 3.gunung meletus;
  4. 4.banjir;
  5. 5.kekeringan;
  6. 6.angin topan; dan
  7. 7.tanah longsor.
2. b.Objek Pajak terkena Bencana nonalam merupakan Bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia; dan/atau
3. c.sebab tertentu yang luar biasa lainnya seperti, kerurusuhan massal atau huru-hara, kebakaran dan wabah.
(5)Pertimbangan dan keadaan tertentu Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.Wajib Pajak yang merupakan veteran pejuang kemerdekaan, penerima tanda jasa atau/janda/dudanya;
2. b.Wajib Pajak bersifat nirlaba dan/atau kegiatannya mendukung program Pemerintah Pusat/Daerah;
3. c.Wajib Pajak bergerak di bidang sosial, keagamaan, pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan;
4. d.Wajib Pajak yang merupakan penerima manfaat program Pemerintah Pusat/Daerah di bidang pertanahan; dan
5. e.Wajib Pajak yang merupakan penerima manfaat atas:
  1. 1.program Pemerintah Daerah dalam mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  2. 2.kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan;
  3. 3.program Pemerintah Daerah dalam pemberian penghargaan atas kepatuhan pelaporan dan pelunasan Pajak yang benar dan tepat waktu; dan
  4. 4.program Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat, dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional, hari besar keagamaan, dan hari ulang tahun Daerah.
(6)Pertimbangan dan keadaan tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
1. a.Objek Pajak merupakan lahan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang hasilnya sangat terbatas;
2. b.Objek Pajak merupakan program kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung program strategis nasional;
3. c.Nilai Objek Pajak sampai dengan jumlah batas tertentu; dan
4. d.Penggunaan Objek Pajak untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain yaitu:
  1. 1.panti asuhan;
  2. 2.panti jompo;
  3. 3.rumah yatim piatu;
  4. 4.sekolah; dan
  5. 5.rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.

Pasal 5

(1)Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak berupa bunga dan denda yang terutang dapat diberikan apabila terjadi kesalahan yang bukan oleh Wajib Pajak.
(2)Wajib Pajak yang dikenakan sanksi administratif bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
1. a.kesalahan administratif oleh petugas; atau
2. b.keadaan lainnya.
(3)Kesalahan administratif oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dalam hal:
1. a.keterlambatan petugas dalam mengirimkan SPPT, STPD, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT sehingga Wajib Pajak mendapatkan STPD, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT pada saat atau melewati tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak; dan
2. b.Wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif karena kesalahan Bapenda selain kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
(4)Keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam hal:
1. a.Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dan saat jatuh tempo pembayaran Pajak (pengajuan oleh ahli waris);
2. b.Objek Pajak dalam keadaan disita oleh instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan surat penyitaan;
3. c.Wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak antara lain dalam hal terjadi gagal teknologi; atau
4. d.Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak yang dikenai sanksi administratif mengalami force majeure berupa musibah seperti terkena Bencana alam, kebakaran, banjir besar, bencana nonalam seperti huruhara/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 6

(1)Pemberian keringanan dan penundaan Pajak diberikan berupa:
1. a.angsuran pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi administrasi;
2. b.penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi administrasi;
3. c.pemberian pengurangan Pajak diberikan berupa pengurangan terhadap ketetapan pokok Pajak dan/atau sanksi administrasinya; dan
4. d.pemberian pembebasan Pajak diberikan berupa pembebasan atas pokok Pajak dan/atau sanksi administrasinya.

Pasal 7

(1)Pemberian keringanan berupa angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
(2)Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 8

(1)Ketentuan mengenai pemberian keringanan dan penundaan pembayaran pokok Pajak dengan mempertimbangkan kriteria dan tolak ukur tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Ketentuan mengenai besaran pemberian pengurangan pokok Pajak dengan mempertimbangkan kriteria dan tolak ukur tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(1)Ketentuan mengenai besaran pemberian pembebasan pokok Pajak dengan mempertimbangkan kriteria dan tolak ukur tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Dalam hal Wajib Pajak memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria maka dapat diberikan keringanan maksimal berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
(3)Dalam hal Wajib Pajak memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria maka dapat diberikan pengurangan dengan persentasi terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

Pasal 9

(1)Pemberian keringanan dan besaran pengurangan sanksi administrasi paling banyak 100% (seratus persen) atau pembebasan atas pengenaan sanksi administrasi.
(2)Ketentuanmengenai kriteria dan tolak ukur pemberian keringanan dan pengurangan sanksi administrasi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Wajib Pajak mengajukan surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran pokok dan/atau sanksi Pajak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
(2)Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak meliputi:
1. a.untuk jenis PBB-P2 diajukan secara:
  1. 1.perseorangan/Badan; atau
  2. 2.kolektif.
2. b.untuk jenis BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB diajukan secara perseorangan/Badan; dan
3. c.untuk jenis BPHTB dengan Objek Pajak yang diberikan melalui program pemerintah di bidang pertanahan atau program strategis Nasional dapat diajukan secara kolektif.
(3)Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksund pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran yang dimohon disertai alasan yang jelas dan logis.
(4)Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksund pada ayat (1) memuat informasi, meliputi:
1. a.nama Wajib Pajak;
2. b.alamat Wajib Pajak;
3. c.alamat Objek Pajak;
4. d.NPWPD/Nomor Pokok Objek Pajak;
5. e.jenis Pajak yang dikenakan;
6. f.nomor SPTPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT; dan
7. g.jumlah pokok Pajak dan/atau sanksi administrasi.
(5)Khusus PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambahkan informasi, meliputi:
1. a.nomor SPPT;
2. b.luas tanah; dan
3. c.peruntukan tanah.
(6)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus dilengkapi dokumen, meliputi:
1. a.permohonan yang diajukan secara perseorangan, meliputi:
  1. 1.fotokopi KTP;
  2. 2.bukti pelunasan PBB-P2 sampai dengan tahun terakhir;
  3. 3.surat keterangan sesuai kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dalam hal alasan permohonan karena kondisi tertentu Wajib Pajak atau Wajib Pajak berpenghasilan terbatas;
  4. 4.surat keterangan sesuai kondisi Objek Pajak dari pejabat berwenang, dalam hal alasan permohonan karena kondisi tertentu Objek Pajak;
  5. 5.surat keputusan pensiun/surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang dalam hal Wajib Pajak adalah pensiunan dan/atau veteran pejuang kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya.
2. b.permohonan yang diajukan oleh Badan, meliputi:
  1. 1.laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan;
  2. 2.surat keterangan sesuai kondisi Objek Pajak dari pejabat berwenang, dalam hal alasan permohonan karena kondisi tertentu Objek Pajak;
  3. 3.anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
  4. 4.akta pendirian; dan
  5. 5.bukti pelunasan PBB-P2 tahun terakhir.
(7)Khusus PBB-P2 dan BPHTB kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditambahkan dengan fotocopy sertifikat tanah atau dokumen lain yang menunjukan kepemilikan tanah yang sah.
(8)Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh penangung Pajak atau kuasa Wajib Pajak, maka wajib melampirkan surat kuasa dan fotocopy identitas penerima kuasa.
(9)Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak berlaku 1 (satu) jenis Pajak dalam masa Pajak dan tahun Pajak yang bersangkutan.
(10)Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau ayat (7), kepada Wajib Pajak diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi dokumen dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
(11)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terlampaui, maka permohonan dinyatakan ditolak.
(12)Ketentuan mengenai format permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat
(1)tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1)Bupati atau Kepala Bapenda dapat menunjuk pejabat untuk melakukan penelitian/pemeriksaan berkas permohonan dan apabila diperlukan dapat melakukan penelitian/ pemeriksaan lapangan dengan melibatkan perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
(2)Dalam hal pengurangan dan pembebasan yang mengoreksi NJOP dilakukan proses penilaian oleh pejabat penilai.
(3)Proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai terbitnya hasil penilaian.
(4)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat yang membidangi pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak Daerah.
(5)Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.
(6)Wajib Pajak harus memenuhi permintaan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima.
(7)Permohonan pengurangan secara perseorangan atau kolektif yang tidak memenuhi persyaratan dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
(8)Ketentuan mengenai format hasil penelitian/pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…