DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. MPP; 3. Pendanaan; 4. Monitoring dan Evaluasi; dan 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan Pelayanan Publik terpadu dan terintegrasi dari seluruh jenis pelayanan pada satu tempat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, menyatakan bahwa operasionalisasi penyelenggaraan mal Pelayanan Publik diatur dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
8.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10.Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Standarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1574);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 012); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7.Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.
8.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
9.Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah suatu kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem Pelayanan Publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan pemerintah, baik pusat maupun daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.
10.Penyelenggara Pelayanan Publik, yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independent yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
11.Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang- undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
12.Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP;
13.Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14.Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya yang selain dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan/ instansi/ perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman penyelenggaraan MPP.
(2)Tujuan dibentuknya MPP untuk :
1. a.mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi pusat maupun instansi daerah;
2. b.menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan sistem;
3. c.meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antar para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;
4. d.mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi;
5. e.meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di daerah; dan
6. f.meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau dan transparan.

Pasal 3

(1)MPP dilaksanakan dengan prinsip :
1. a.keterpaduan;
2. b.berdaya guna;
3. c.koordinasi;
4. d.akuntabilitas;
5. e.aksesibilitas;
6. f.kenyamanan; dan
7. g.bebas dari pungutan liar.
(2)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu sistem.
(3)Berdaya guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan tidak menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat/pelanggan.
(4)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jenis pelayanan yang dipadukan dan harus berjalan dalam 1 (satu) tim kerja terpadu yang terkoordinasi dengan misi yang sama dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
(5)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan yang diberikan melalui sistem pelayanan terpadu yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pelayanan.
(7)Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pelayanan yang diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat/pelanggan.
(8)Bebas dari pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pelayanan yang diberikan harus terbebas dari pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.MPP;
b.Pendanaan; dan
c.Monitoring dan evaluasi.

BAB II

MPP

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk MPP dengan nama MPP Handep Hapakat yang berlokasi di Jl. Oberlin Metar Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 6

(1)MPP diselenggarakan oleh DPMPTSP;
(2)DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan, koordinasi penyediaan fasilitas pada gerai pelayanan dan Menyusun tata tertib;
(3)DPMPTSP dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaran pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan:
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.Perangkat Daerah Provinsi;
3. c.Kementerian atau Lembaga;
4. d.Badan Usaha Milik Negara;
5. e.Badan Usaha Milik Daerah; dan
6. f.Unit layanan pendukung lainnya.
(4)Tugas dan Fungsi penyelenggara MPP antara lain:
1. a.pengoordinasian penyediaan sarana, tempat, dan/ atau ruang pelayanan;
2. b.penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
3. c.pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
4. d.pengoordinasian penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai dengan Standar Pelayanan;
5. e.penyediaan tata tertib;
6. f.pengoordinasian penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik nasional dalam penyelenggaraan MPP; dan
7. g.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.

Pasal 7

Bidang layanan yang diselenggarakan MPP terdiri dari:

a.Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
b.Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
c.Bidang Lingkungan Hidup;
d.Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
e.Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
f.Bidang Kesehatan;
g.Bidang Pendidikan;
h.Bidang Perumahan dan Pemukiman;
i.Bidang Pertanian dan Perkebunan;
j.Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k.Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah;
l.Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
m.Bidang Perhubungan;
n.Bidang Kepegawaian;
o.Bidang Perhubungan
p.BUMN;
q.BUMD;
r.Bidang Jaminan Sosial;
s.Bidang Perbankan;
t.Bidang Registrasi dan Pajak Kendaraan Bermotor dan SWDKLLAJ;
u.Bidang Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan);
v.Bidang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan;
w.Bidang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
x.Bidang Perpajakan;
y.Bidang Pertanahan;
z.Bidang Urusan Keagamaan;

Pasal 8

(1)Jenis layanan MPP yang diberikan oleh Kementrian/Lembaga, Perangkat Daerah Propinsi, Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Unit layanan pendukung lainnya yang meliputi seluruh Pelayanan Publik pada MPP menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing–masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jenis layanan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulang Pisau melalui Kepala DPMPTSP.

Pasal 9

(1)Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP pada jenis layanan yang diberikan oleh Kementrian/Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Unit layanan pendukung lainnya yang meliputi seluruh Pelayanan Publik pada MPP menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing–masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Administrasi kepegawaian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pembinaan sumber daya manusia MPP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)DPMPTSP sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional MPP bertugas mengkoordinasikan dan mengelola operasional MPP.
(2)Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengendali manajemen menyusun tata tertib.
(3)Pengendali manajemen dalam menetapkan ketentuan dan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

MPP

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

MPP

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021