DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Dicabut

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Standar harga satuan meliputi: a. satuan biaya honorarium; b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor; d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan e. satuan biaya pemeliharaan. Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai: a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta SALINAN Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 004); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pulang Pisau.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
7.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
8.Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12.Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat P3K adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan.
15.Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Dokter dan Bidan PIT, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD dan LPMD, Wartawan, KONI, PMI, Pramuka, PKK dan atau organisasi masyarakat sejenis.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah
17.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
19.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya, disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
20.Pejabat Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
21.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
22.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya, disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
23.Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
24.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK- SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
25.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
26.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah..
27.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah.
28.Narasumber adalah seseorang yang terkait dengan rangkaian kegiatan mengenai sesuatu hal untuk dimintai keterangan, pendapat ataupun penjelasan maupun pemberian materi sesuai dengan keahliannya. Instruktur adalah seseorang yang bertugas memberikan pelatihan, pembinaan dan pengarahan terhadap peserta.
29.Pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.
30.Pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan yang selanjutnya disebut pejabat / panitia penerima hasil pekerjaan yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas menilai, memeriksa dan menerima hasil pekerjaan termasuk pekerjaan swakelola.
31.Bimbingan teknis, yang selanjutnya disebut Bimtek adalah kegiatan untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas teknis.
32.Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pulang Pisau yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja yang dibentuk Bupati untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
33.Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pulang Pisau yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Pulang Pisau yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
34.Standar Biaya Umum adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah.
35.Honorarium adalah pemberian berupa uang kepada seorang Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil, karena ditunjuk untuk bertugas melakukan Pengelolaan Kegiatan dalam Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau, diluar Penghasilan yang telah ditetapkan berupa gaji dan tunjangan lainnya.
36.Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut FKPD adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, yang keanggotaannya terdiri atas Pimpinan DPRD, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan Negeri, Pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
37.Pihak lain adalah orang selain Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri dan P3K yang mendapat penugasan melakukan perjalanan dinas.
38.Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
39.Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Pulang Pisau untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
40.Perjalanan Dinas Luar Kota adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Pulang Pisau untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
41.Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
42.Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan ke Luar Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah/izin/persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
43.Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
44.Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dan pihak lain untuk melaksanakan perjalanan dinas.
45.Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.
46.Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Tenaga KHL yang melaksanakan Perjalanan Dinas dan pihak lain.
47.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
48.Uang Representasi adalah tambahan uang saku kepada Bupati/ Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eseion II.
49.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
50.Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dari/atau diolah dari Minyak Burni.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Standar harga satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
(2)Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.
(3)Mendorong terciptanya anggaran daerah yang semakin efisien dan efektif.
(4)Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
2. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. c.bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Standar harga satuan meliputi:
1. a.satuan biaya honorarium;
2. b.satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. c.satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
4. d.satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
5. e.satuan biaya pemeliharaan.
(2)Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB IV

SATUAN BIAYA HONORARIUM

Pasal 4

Satuan biaya honorarium diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

a.honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
b.honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia;
c.honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
d.honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
e.honorarium penyuluhan atau pendampingan diluar OPD terkait;
f.honorarium rohaniawan;
g.honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi, dan pengelola website;
h.honorarium penyelenggara ujian; dan
i.honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyelenggaran kegiatan lainnya.
j.Honorarium pengadaan barang dan jasa

Pasal 5

(1)Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada:
1. a.Koordinator Pengelola Keuangan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
2. b.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Belanja Bantuan Keuangan;
3. c.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK- SKPD);
4. d.Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
5. e.Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
(2)Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA;
2. b.PA yang menunjuk KPA untuk membantu pelaksanaan tugasnya tidak boleh melepaskan semua tanggungjawab pengelolaan keuangan kepada KPAnya, kecuali PA menduduki fungsi keuangan yang lebih tinggi seperti Koordinator Pengelola Keuangan;
3. c.Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
  1. 1.jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) PA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK;
  2. 2.jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut: a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
  3. 3.jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
  4. 4.dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

Pasal 6

(1)Honorarium pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada:
1. a.Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.Pengguna Anggaran, diberikan dalam hal:
  1. 1.menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau
  2. 2.menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

Pasal 7

(1)Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
(2)Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1)Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis.
(2)Kegiatan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.
(3)Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;
2. b.narasumber atau pembahas berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
3. c.dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

Pasal 9

(1)Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis.
(2)Kegiatan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.
(3)Honorarium moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Pasal 10

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…