DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 2 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sasaran dan Asas, Pengalokasian dan Pembagian ADD, Pengorganisasian, Penggunaan ADD, Pengelolaan ADD, Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi ADD, Sanksi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6.Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 73); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2026. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5.Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
6.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut DINSOSPERMASDESP3A adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.
7.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
8.Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada Desa.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
16.Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17.Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
18.Pagu ADD adalah anggaran ADD yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19.Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
20.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
21.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
22.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
23.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
24.Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
25.Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
26.Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
27.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
29.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
30.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
31.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
32.Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
33.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
34.Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
35.Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
36.Swakelola pengadaan barang/jasa di Desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan atau diawasi sendiri oleh pengelola kegiatan.
37.Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikan ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa.

Pasal 3

Tujuan diberikan ADD adalah untuk:

a.meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan;
b.meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
c.meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; dan
d.mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III

SASARAN DAN ASAS

Pasal 4

(1)Sasaran lokasi ADD adalah semua Desa di wilayah Daerah sejumlah 224 (dua ratus dua puluh empat) Desa.
(2)Sasaran Penggunaan ADD adalah untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 5

(1)ADD dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
(2)Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
(3)Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
(2)ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
(3)ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. b.jaminan ketenagakerjaan;
3. c.kebutuhan tunjangan perbaikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Desanya berbengkok minim atau non bengkok; dan
4. d.jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa.
(4)Jumlah penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menggunakan data penduduk Semester I Tahun 2025 yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
(5)Angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan jumlah penduduk desil 1 yang masuk dalam data DTSEN Bulan November Tahun 2025 yang disediakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Kabupaten Purbalingga.
(6)Luas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menggunakan data batas wilayah administrasi desa yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2024.
(7)Indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data BPS Kabupaten Purbalingga.

Pasal 7

(1)Pengalokasian dan pembagian ADD ditetapkan berdasarkan rumus.
(2)Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan berdasarkan asas merata/sama untuk setiap Desa dan adil.
(3)Asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan atas dasar perhitungan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) ditambah dengan perhitungan pagu Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap, dan jaminan ketenagakerjaan, dan tunjangan perbaikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Desanya berbengkok minim atau non bengkok.
(4)Besarnya Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah ADD Kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh Desa.
(5)Perhitungan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk setiap Desa merupakan perhitungan kebutuhan dan kapasitas fiskal Desa yang akan menentukan Nilai Bobot Desa, yang ditentukan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) yang dibagi secara proporsional kepada seluruh Desa berdasarkan data variable independen yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang.
(6)Data Variabel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
1. a.bobot jumlah penduduk 20% (dua puluh perseratus);
2. b.bobot angka kemiskinan 15% (lima belas perseratus);
3. c.bobot luas wilayah 40% (empat puluh perseratus); dan
4. d.bobot indeks kesulitan geografis Desa 25% (dua puluh lima perseratus).
(7)Dalam hal terdapat desa yang alokasi ADD di luar SiLTAP, jaminan sosial dan perbaikan penghasilan mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2025, maka ADD desa tersebut ditambah sebesar penurunan ADD di luar SiLTAP, jaminan sosial dan perbaikan penghasilan.
(8)Pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Pengorganisasian dalam pengelolaan ADD terdiri dari Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan dan PKPKD.

Pasal 9

(1)Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
(2)Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
1. a.mengoordinasikan perumusan kebijakan dan percepatan pelaksanaan ADD;
2. b.melaksanakan sosialisasi;
3. c.memfasilitasi pengelolaan ADD;
4. d.mengoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan; dan
5. e.melaksanakan monitoring dan evaluasi.
(3)Tim Fasilitasi Kabupaten dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten.

Pasal 10

(1)Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Camat yang terdiri dari:
1. a.Camat selaku Ketua;
2. b.Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris; dan
3. c.Para Kepala Seksi dan Kasubbag Keuangan pada Sekretariat Kecamatan sebagai anggota.
(2)Tim Pembina Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Pembina Kecamatan.
(3)Tim Pembina Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi:
1. a.melaksanakan sosialisasi tingkat kecamatan;
2. b.memfasilitasi penyaluran ADD;
3. c.melaksanakan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran;
4. d.membuat permohonan penyaluran ADD kepada Kepala DINSOSPERMASDESP3A;
5. e.melaksanakan pendampingan kegiatan;
6. f.melaksanakan pembinaan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil kegiatan;
7. g.mengoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan masyarakat; dan
8. h.melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan ADD. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…